Dari Grahadi, Mahasiswa Desak Penanganan Karhutla dan Kelangkaan BBM
Mahasiswa S1 Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Airlangga
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Jasmine Ayuni Arianty tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada 22 Oktober 2026, aksi mahasiswa berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan terkait penetapan status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai bencana nasional serta Mahasiswa menuntut pemerintah untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Bagi saya, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan. Lebih dari itu, aksi mahasiswa menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan dan ketersediaan energi membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Keduanya bukan hanya persoalan kebijakan, melainkan juga menyangkut kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat.
Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan
Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada kerusakan kawasan hutan. Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah terdampak menjadi pihak yang harus menghadapi konsekuensi dari bencana tersebut.
Menurut saya, penanganan karhutla tidak seharusnya hanya berfokus pada pemadaman api ketika kebakaran terjadi. Pemerintah juga perlu memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran, serta menindak pelaku pembakaran yang terbukti melanggar hukum.
Penetapan status bencana nasional pun perlu dipertimbangkan berdasarkan tingkat keparahan bencana, luas wilayah terdampak, jumlah masyarakat yang terkena dampak, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menangani situasi tersebut. Apa pun status yang akhirnya ditetapkan, hal terpenting adalah memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan penanganan yang memadai.
Kelangkaan BBM dan Beban Masyarakat
Selain persoalan karhutla, kelangkaan BBM juga menjadi masalah yang tidak boleh dianggap sepele. Ketika pasokan tersendat, masyarakat harus menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari antrean panjang hingga terganggunya aktivitas sehari-hari.
Pengemudi transportasi umum, pekerja harian, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk kelompok yang dapat merasakan dampak langsung dari gangguan pasokan BBM. Waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja bisa tersita untuk mengantre, sementara keterlambatan memperoleh bahan bakar dapat menghambat kegiatan ekonomi mereka.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai penyebab kelangkaan dan langkah yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian tanpa penjelasan yang memadai.
Jika ditemukan dugaan penimbunan BBM, aparat berwenang perlu melakukan penyelidikan secara serius. Pihak yang terbukti melanggar hukum harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga perlu memastikan distribusi BBM berjalan dengan baik agar pasokan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Menurut saya, imbauan agar masyarakat bersabar saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan ini. Kesabaran masyarakat perlu diimbangi dengan tindakan nyata, informasi yang transparan, dan upaya penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Demonstrasi Harus Diikuti dengan Tindak Lanjut
Aksi mahasiswa di Gedung Negara Grahadi menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta pendidikan tinggi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari masyarakat yang menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya kebijakan publik.
Namun, keberhasilan sebuah demonstrasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta, ramainya pemberitaan, atau besarnya perhatian yang muncul di media sosial. Hal yang tidak kalah penting adalah tindak lanjut setelah tuntutan disampaikan.
Pemerintah perlu memberikan respons yang jelas terhadap aspirasi mahasiswa. Jika suatu tuntutan belum dapat dipenuhi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai alasan dan langkah alternatif yang akan ditempuh. Sebaliknya, apabila tuntutan tersebut dapat ditindaklanjuti, proses dan hasilnya perlu disampaikan secara terbuka.
Bagi saya, kritik mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai suara yang terdengar selama demonstrasi berlangsung. Kritik tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, terutama ketika persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan karhutla dan kelangkaan BBM mengingatkan kita bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui janji atau imbauan, tetapi melalui langkah yang terukur, transparan, dan dapat dirasakan manfaatnya.
Aksi mahasiswa di Surabaya semestinya menjadi momentum untuk mendorong perubahan yang nyata. Sebab, suara masyarakat tidak seharusnya berhenti di halaman gedung pemerintahan, tetapi perlu memperoleh jawaban melalui kebijakan dan tindakan yang bertanggung jawab.