Tata Kelola Pemerintah Diperkuat, demi Menghindari Konflik Politik Pilkada 2024

Sumber: Jasmine Aisyah Nugraha

Rangkaian pemilihan umum di tahun 2024 belum sepenuhnya dapat dikatakan selesai. November 2024 nanti, akan menjadi ajang terbaru dalam rangkaian pemilu di tahun pesta demokrasi ini. Pilkada serentak yang akan dilaksanakan ini, dapat memunculkan atau memicu terjadinya berbagai masalah atau konflik baru di babak pemilihan umum 2024. Para masyarakat diharapkan agar dapat memberikan suara mereka secara jujur dan adil. Tata kelola pemerintahan yang baik, maka itu yang akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pada sebuah pemerintahan. Terdapat tuntutan dari pihak pemerintah pada saat era reformasi seperti halnya dalam penerapan prinsip good governance yang dimana hal itu berarti bahwa suatu pemimpin dapat melayani masyarakat dengan hal-hal yang baik. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka perlu adanya peningkatan para transparansi dari pihak pemerintah agar dapat menimbulkan kepercayaan para masyarakat sehingga partisipasi dalam pilkada serentak 2024 ini dapat berjalan sesuai dengan seharusnya.

Sumber : Jasmine Aisyah Nugraha

Untuk dapat berhasil menghasilkan sebuah demokrasi yang baik, diperlukan adanya partisipasi dari para masyarakat. Sebaik manapun tata kelola pada suatu pemerintahan di suatu daerah , namun juga para masyarakat desa itu kurang dapat diajak untuk bekerja sama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan memberikan pengaruh pada demokrasi di suatu desa atau bahkan negara maka itu tidak akan dapat terealisasikan dengan baik dan justru menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Disamping tata kelola pemerintahan yang benar dan baik, untuk dapat mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan seharusnya maka partisipasi masyarakat merupakan faktor penting yang harus dapat dipenuhi. Para elemen pemerintah sudah menyediakan berbagai jenis peluang untuk para masyarakat desa berpartisipasi dalam setiap keterlibatan dari adanya penyelenggaraan pemerintah desa yang telah diselenggarakan. Namun belum semuanya warga desa telah meluangkan waktunya atau setidaknya memiliki kepekaan untuk sadar diri mengikuti partisipasi tersebut.

Sumber: Jasmine Aisyah Nugraha

Sebagai masyarakat Indonesia, adanya pilkada ini merupakan suatu hal yang rentan terjadi berbagai macam masalah ataupun konflik. Dimulai dari pemberitaan di media sosial yang seharusnya saat ini, dengan adanya kemajuan teknologi, maka para masyarakat diminta untuk menyaring informasi atau berita dengan saat baik dan bijak. Para buzzer-buzzer yang pada saat ini bekerja, tentu akan membuat para masyarakat tergiring dengan opini-opini yang telah mereka buat yang sebenarnya opini tersebut belum tentu benar adanya. Bisa saja berita yang disebarkan itu adalah berita bohong atau hoaks.

Kurangnya transparansi dari pada pihak pemerintahan, menghadirkan kesenjangan yang terjadi antara pihak pemerintah maupun masyarakat desanya tersebut. Apabila sudah jika terjadi kesenjangan antara dua pihak atau lebih, itu akan menimbulkan suatu sifat ketidakpercayaan. Dimana hal yang banyak dialami berarti bahwa banyak pihak masyarakat yang menjadi tidak percaya akan kebijakan yang dihasilkan oleh para pemerintah dan masyarakat juga menjadi meragukan bagaimana kinerja pemerintah tersebut. Hal itu sudah pasti dapat dikatakan bahwa tidak mencerminkan bagaimana seharusnya demokrasi dapat berjalan. Sehingga perlu adanya tata kelola pemerintah yang lebih baik dan dikelola dengan benar lagi kedepannya, agar demokrasi terutama pada wilayah desa tersebut dapat terpenuhi dan terealisasikan dengan seharusnya.