Krisis Multidimensional Menghantui Burkina Faso: Apa menjadi Akar Masalahnya?

Benua Afrika, sumber: https://www.pexels.com/photo/brown-map-on-map-2660262/

Afrika dipahami oleh semua orang sebagai salah satu kawasan yang memiliki beragam krisis multidimensional. Faktor yang menjadikan krisis tersebut akibat ketidakstabilan politik hingga perubahan iklim. Salah satu negara di Afrika yang mengalami krisis multidimensional pada dewasa ini, yaitu Burkina Faso. Burkina Faso adalah negara kecil di Afrika sub-Sahara dengan populasi 20,3 juta jiwa. Secara geografis, Burkina Faso sebagai landlocked country, dengan transisi dari gurun Sahara di utara dan sabana Sudan di selatan, yang membentang sepanjang 1.000 km.

Burkina Faso yang dekat dengan gurun Sahara menjadikan wilayahnya rawan kekeringan dan kelaparan, serta ditambah sering terjadinya ketidakstabilan politik akibat tingginya kasus korupsi dan kudeta militer. Salah satu buktinya ketika pemimpin militer Burkina Faso Presiden Paul-Henri Damiba digulingkan dalam kudeta di negara tersebut pada 30 September 2022; ketika faksi militer pimpinan Ibrahim Traore mengambil alih, membubarkan pemerintahan transisi dan menangguhkan konstitusi.

Padahal Damiba sebelumnya telah menggulingkan Presiden Roch Kabore yang lebih dari enam tahun berkuasa pada 24 Januari 2022, dengan menyusul kerusuhan selama beberapa hari di ibu kota Ouagadougou. Sering terjadinya kudeta menandakan kegagalan pemerintahan junta militer dalam menyatukan Burkina Faso dan mengendalikan situasi keamanan yang memburuk sebagai alasan untuk menggulingkan pemerintahan sipil.

Pemerintahan resmi Burkina Faso hanya menguasai 60% wilayah negara dan sisa 40% berada di luar kendali negara (kelompok bersenjata). Kelompok bersenjata non-negara kini di wilayah utara dekat perbatasan negara dengan Mali. Kelompok bersenjata ini selalu merespon dengan kekerasan melalui tindakan main hakim sendiri. Selanjutnya, konflik internal telah meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2021 hingga 2024. Konflik internal memperparah ketidakstabilan politik dan ketidakamanan di Burkina Faso, dimana junta militer tampaknya mengambil sikap yang lebih pro-Perancis untuk membasmi kelompok-kelompok bersenjata, sedangkan kelompok bersenjata tersebut yang mengadopsi sentimen anti-Perancis bertujuan menggulingkan pemerintahan resmi yang berbasis di Ouagadougou.

Selain konflik internal, Burkina Faso telah menjadi sasaran serangan teroris yang mengakibatkan migrasi penduduk yang cukup besar (human security), dengan jumlah mencapai lebih dari 2,06 juta orang sejak Maret 2023. Masyarakat Burkina Faso yang membutuhkan bantuan darurat kini berjumlah 4,7 juta orang (meningkat sebesar 40 persen), akibat konflik internal dan terorisme semakin intensif.

Burkina Faso disebut sebagai salah satu negara paling sulit untuk menyalurkan bantuan, karena ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung telah memutus aliran bantuan kemanusiaan. Sementara itu, kurangnya kontribusi donor menyebabkan respons kemanusiaan internasional kurang dua pertiga dari target penggalangan dana, yang berarti semakin banyak masyarakat di negara tersebut yang akan menderita di masa depan.

Ketidakstabilan politik yang tidak terselesaikan tersebut mendorong Economic Community of West African States (ECOWAS) menangguhkan Burkina Faso dari organisasi tersebut, dan menuntut pemerintahan junta militer mengadakan pemilu sesegera mungkin. ECOWAS menegaskan penolakannya terhadap perebutan atau pemeliharaan kekuasaan dengan cara yang tidak konstitusional serta mendesak mereka untuk mencegah tindakan kekerasan dan ancaman terhadap penduduk sipil.

Aktor-aktor eksternal ikut berperan dalam mengeksploitasi serta memicu ketegangan dan konflik laten yang ada antara kelompok etnis dan pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan, persaingan untuk mendapatkan sumber daya alam yang langka, kesenjangan pendapatan, cakupan layanan yang buruk serta persepsi yang kuat mengenai diskriminasi dan ketimpangan akses terhadap sumber daya merupakan bagian dari krisis multidimensional di Burkina Faso serta menjadi lahan subur bagi konflik dan ketidakstabilan politik itu sendiri.

Anak-anak Afrika menempuh Pendidikan, sumber: https://www.pexels.com/photo/students-with-hands-raised-8948347/

Ketidakstabilan politik ini juga mendorong dampak buruk bagi sektor kesehatan dan pendidikan, dengan 732 fasilitas kesehatan kekurangan peralatan dan tenaga medis (termasuk 375 yang ditutup total) pada Juli 2023, sehingga membatasi akses terhadap layanan kesehatan bagi sekitar 3,4 juta orang. Tentu fasilitas kesehatan yang buruk ini mencerminkan tingginya beban penyakit serta rendahnya tingkat akses terhadap infrastruktur WASH yang aman. Kemudian, 6.149 sekolah dasar dan menengah ditutup yang berdampak pada 1.041.681 anak pada tahun 2023. Kurangnya investasi di bidang pendidikan dan infrastruktur membuat pembangunan di negara ini sulit dipertahankan.

Tentu krisis multidimensional inilah akan menjadikan kemiskinan terus bertahan sepanjang sejarah Burkina Faso. Lebih dari 40% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan atau setara dengan 8,2 juta orang. Namun, tingkat kemiskinan di Burkina Faso berada 10 poin persentase di bawah rata-rata negara-negara Afrika yang berpendapatan rendah, yaitu 47,75%. Burkina Faso menempati peringkat ke-184 dari 191 negara dalam laporan HDI Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) tahun 2021-2022.

Sebagian besar kemiskinan di Burkina Faso terjadi pada wilayah pedesaan, dengan sebesar 90% dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang sebesar 20%. Mayoritas penduduk pedesaan bekerja di sektor pertanian, yang sangat rentan terhadap curah hujan yang tidak dapat diprediksi serta fluktuasi harga ekspor. Bagian Utara dan Timur Burkina Faso menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dengan masing-masing sebesar 68% dan 62%. Beberapa penyebab utama kemiskinan di Burkina Faso lainnya adalah kurangnya ketahanan dan modernisasi di sektor pertanian, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan yang tidak terkendali, dan bertambahnya jumlah penduduk.

Sebagian besar masyarakat miskin di Burkina Faso tidak mempunyai akses terhadap listrik, dimana kurang dari 5% rumah tangga termiskin mempunyai jaringan listrik nasional. Namun dibalik itu, lebih dari 50% masyarakat kaya mempunyai akses terhadap jaringan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat miskin di negara tersebut yang memiliki akses terhadap layanan dasar seperti energi listrik.

Pertumbuhan ekonomi negara mengalami penurunan tajam sebesar 1,5% dan mengarah pada kerapuhan sejak tahun 2022, juga menjadi faktor mengapa kemiskinan sulit dituntaskan serta ini disebabkan oleh kombinasi berbagai ancaman, baik domestik (ekspor emas dan kapas yang masih terbatas, kudeta, korupsi, serta ketidakamanan di wilayah pertambangan) dan eksternal (perubahan iklim, Perang Rusia-Ukraina dan Pandemi Covid-19). Sehingga, negara ini menempati peringkat keenam dari 23 negara berpendapatan rendah di Afrika dengan Sudan dan Ethiopia sebagai negara dengan ekonomi terdepan.

Burkina Faso menjadi negara berpenghasilan rendah dengan sumber daya alam yang terbatas. Padahal faktanya sebagian besar masyarakat bertumpu pada pertanian subsisten, namun Burkina Faso sebagai salah satu dari beberapa negara di Afrika Barat yang menghadapi “tingkat kelaparan yang mengkhawatirkan” dan dengan lebih dari 630.000 orang menderita kelaparan. Ini dilatarbelakangi oleh tingkat kerawanan pangan dan kekurangan gizi yang masih tinggi, dengan sekitar 10,4% anak-anak di Burkina Faso menderita kekurangan gizi akut.

Kekerasan di Burkina Faso bagian utara telah menyebabkan masyarakat tidak dapat beraktivitas untuk bertani disertai inflasi harga pangan mencapai 30%, termasuk yang tertinggi di dunia. Kerawanan pangan akut tersebar luas di Burkina Faso bagian utara dan timur, dengan cakupan beberapa rumah tangga di wilayah yang dikuasai kelompok bersenjata hampir mengalami kelaparan dan menghadapi tingkat kerawanan pangan yang sangat parah. Blokade antara desa dan kota yang dilakukan oleh junta militer dan kelompok bersenjata juga telah mempersulit interkonektivitas bantuan pangan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Selain itu, kerawanan pangan juga dipengaruhi oleh penggurunan dan degradasi tanah yang cukup signifikan di negara tersebut.

Oleh karena itu, krisis multidimensional (kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan kelaparan) menjadi bukti nyata bahwa angka harapan hidup rata-rata di negara ini relatif rendah yaitu 59,0 tahun, dimana sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata harapan hidup di negara-negara dengan pembangunan manusia rendah lainnya yang mencapai 59,3 tahun.

Dua wanita Afrika, sumber: https://www.pexels.com/photo/two-girls-walking-near-the-concrete-house-2063890/

Pada saat ini, diperlukannya strategi pengentasan krisis multidimensional oleh Burkina Faso melalui percepatan pertumbuhan yang menjadi suatu prasyarat. Oleh karena itu, Pemerintah Burkina Faso harus melaksanakan reformasi struktural besar-besaran untuk lebih membuka perekonomian terhadap dunia luar, menurunkan biaya produksi sekaligus meningkatkan produktivitas faktor, mendorong inisiatif, menanggung kerugian akibat bencana dari sumber daya fiskal, memindahtangankan potensi kerugian pasar asuransi di masa depan dengan membayar premi (pass-through), mendukung kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja (khususnya di daerah pedesaan).

Namun, Burkina Faso perlu menyadari bahwa pertumbuhan yang lebih cepat saja tidak akan mengurangi angka kemiskinan; sehingga negara ini juga harus mengadopsi kebijakan yang secara langsung menyasar masyarakat miskin dengan membantu mereka mengakses layanan sosial penting (pendidikan dasar, kesehatan, air bersih, dan sanitasi), pembangunan pedesaan, dan menawarkan peluang kerja yang lebih luas.

Untuk mencapai tujuan ini, Burkina Faso perlu mendorong reformasi kelembagaan dan melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efektivitas belanja publik. Tata kelola kelembagaan yang baik sebagai komponen kunci dari strategi pengentasan kemiskinan, dimana ini akan mempercepat reformasi untuk memperkuat forum demokrasi, mendorong efisiensi pengelolaan, transparansi keuangan pemerintah; serta meningkatkan kemampuan masyarakat miskin untuk memfasilitasi percepatan pertumbuhan sektor pertanian.

Untuk membantu memerangi krisis multidimensional di Burkina Faso, beberapa aktor pemangku kepentingan (termasuk NGO) juga telah melaksanakan program yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian di negara tersebut. Para pemangku kepentingan ini berperan aktif meningkatkan pendapatan dan penghidupan bagi 200.000 rumah tangga termiskin di Burkina Faso; dengan mendorong pengembangan lahan berkelanjutan, partisipasi penuh laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan tersebut, serta menjamin kemandirian ekonomi jangka panjang mereka.

Perbaikan dalam pengelolaan urbanisasi dan kebijakan industri akan memungkinkan pengembangan sektor non-pertanian dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja. Dengan melakukan perbaikan perekonomian pedesaan dan perkotaan serta menjaga stabilitas politik, perekonomian Burkina Faso diyakini akan terus tumbuh dan tingkat kemiskinannya akan mengalami penurunan; sehingga krisis multidimensional di negara tersebut akan terus memudar.