Pertumbuhan Ekonomi di Papua Nugini Diterpa Tantangan: Apa Masalah Utamanya?

Ilustrasi Bendera Papua Nugini: https://pixabay.com/photos/flag-banner-nation-emblem-country-2528998/

Melanesia merupakan salah satu ras yang dikenal sebagai orang-orang yang alami. Rimba dan hutan adalah perbekalan mereka serta pepohonan dan tumbuhan adalah persediaan sehari-hari. Orang Melanesia berusaha terus beradaptasi dan bersahabat dengan dengan alam, meskipun berpotensi membahayakan mereka seperti banjir, diserang oleh hewan buas, hingga tersesat di hutan.

Orang Melanesia juga mampu menguasai alam seperti berburu hewan liar, menebangi pohon, atau menemukan kekuatan rahasia dari tumbuhan dan bebatuan yang nantinya dapat bermanfaat. Alam tersebut seperti di hutan juga dipenuhi oleh suara-suara dari burung yang indah.

Namun kondisi alam di wilayah Melanesia, khususnya Papua Nugini atau PNG, semakin buruk sebab arus perdagangan bebas di tengah situasi globalisasi ekonomi. Contohnya seperti hutan perawan dipaksa untuk di deforestasi untuk membuka lahan bagi perkebunan kopi, kakao, dan kelapa serta diiringi oleh hilangnya vegetasi alami dan hewan (termasuk burung).

Dalam buku berjudul “The Melanesian Way”, Bernard Narokobi melihat beragam masalah di Papua Nugini akibat kehadiran negara-negara Barat seperti lingkungan dibiarkan tandus dan kosong, serta rumah yang baik dibiarkan hancur.

Ketika musim kopi berlangsung di mana pun, sering terjadinya pencurian biji kopi yang sangat tinggi di PNG, yang dalam satu bulan bisa mengumpulkan 10.000 sebagai uang denda. Pelecehan terhadap wanita, mabuk akibat alkohol, dan kekerasan meningkat karena lebih banyak uang tersebut yang tersedia.

Narokobi merasa bingung bahwa Melanesian layaknya seperti bangsa lain, karena telah terpengaruh budaya asing (westernisasi) yang membawa keburukan pada moralitas. Contohnya alkohol telah mencengkeram keberadaan masyarakat Melanesia dan melumpuhkan jiwa mereka.

Kebebasan individu dipandang telah menjerumuskan banyak orang Melanesia itu sendiri. Misalnya saja budaya minum alkohol hingga mabuk, di saat pemerintah kurang tegas dalam menegakkan kewajiban untuk membawa masyarakat sadar dan rasional.

Narokobi memahami bahwa politik internasional telah menciptakan situasi yang konfliktual akibat pertarungan ideologi yang dapat membawa efek buruk bagi Papua Nugini atau ras Melanesia. Kehadiran ideologi asing atau efek geopolitik di Pasifik kemungkinan akan mengarah pada perang saudara yang menimbulkan pertumpahan darah antar sesama mereka, terutama di tengah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok serta kehadiran aliansi militer seperti AUKUS pada dewasa ini.

Situasi politik internasional perlu menjadi perhatian oleh para pemimpin atau calon pemimpin PNG di masa depan. Kondisi politik internasional yang berdarah dingin dapat mengintervensi setiap proses jalannya pertumbuhan ekonomi dan perpolitikan dalam negeri PNG, termasuk ketika periode pemilihan umum.

Oleh karena itu, setiap pemimpin nasional atau calon pemimpin Papua Nugini wajib mewaspadai keberlangsungan politik internasional yang begitu kejam dan bisa menghancurkan budaya Melanesia itu sendiri.

Negara-negara maju layaknya Barat memang telah menyelamatkan Papua Nugini; namun penyelamatan tersebut harus menjadi evaluasi pemerintah dan masyarakat PNG itu sendiri, agar selamanya tidak menjadi boneka Barat pada dekade berikutnya.

Papua Nugini telah dihadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan mulai dari pandemi COVID-19 hingga ketidakmerataan pembangunan. Berkaitan masalah pembangunan ekonomi, westernisasi masih menghantui Papua Nugini atau PNG sebab banyak sektor didominasi oleh orang asing atau foreigner yang jumlahnya sekitar dua pertiga dan telah naturalisasi menjadi bagian dari warga negara PNG. Bahkan administrasi Gereja, seminari, pamong praja, hingga sektor bisnis juga masih dikuasai oleh orang non-Melanesia.

Padahal konstitusi kemerdekaan Papua Nugini menyatakan tujuan agar seluruh warga negara lokal memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan negara. Panitia Perencanaan Konstitusi berpendapat bahwa lapisan dan struktur masyarakat yang ingin dibangun oleh rakyat PNG adalah masyarakat yang didasarkan pada hak masing-masing baik di kota maupun desa untuk berpartisipasi penuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.

Adanya pernyataan bahwa setiap masyarakat PNG tidak dilahirkan sama secara bakat atau tekad mereka, sehingga ketidaksetaraan seringkali bergantung pada tempat lahir dan apa yang diwariskan. Untuk mencapai kesetaraan, masyarakat PNG perlu bekerja keras dan meningkatkan standar atas kesempatan yang sama. Sehingga, setiap warga negara PNG mempunyai kesempatan untuk mengembangkan bakatnya tanpa memandang latar belakangnya; baik di pertanian, pengajaran, seni, teknologi, serta bidang lainnya.

Panitia Perencanaan Konstitusi masih melihat sering terjadinya ketidaksetaraan berdasarkan perbedaan regional. Ada beberapa daerah di PNG lebih berkembang dari daerah lainnya. Munculnya ketakutan di antara wilayah-wilayah kurang mampu bahwa dengan pembentukan pemerintah provinsi, mereka akan menjadi semakin miskin dan provinsi-provinsi yang sudah kaya akan berkembang jauh ke depan. Situasi tersebut menjadi penyebab mendasar timbulnya perpecahan.

Kehadiran elite PNG (politisi, pegawai negeri, pejabat agama, dan perusahaan swasta) dan elite asing masih menikmati gaji yang sangat tinggi, pendapatan pajak rendah, serta menunggang ombak dengan speedboat dan yacht mereka; juga semakin memperparah ketidaksetaraan atau perpecahan dalam kehidupan masyarakat PNG yang sangat terasa ibaratnya jungkat-jungkit yang tidak seimbang dengan sisi beban berat turun dan sisi tanpa beban menggantung di udara.

Kedua kelompok tersebut tidak memiliki sentuhan atau perasaan otentik terhadap kaum miskin di pedesaan dan perkotaan, tetapi mereka tampaknya memiliki jawaban atas masalah orang miskin dengan diiringi tanpa tindakan tegas.

Berdasarkan arahan jangka panjang pembangunan PNG, setiap upaya perlu dilakukan agar mencapai distribusi pendapatan yang adil dan bermanfaat untuk pembangunan di antara individu dan berbagai bagian di dalam negara. Namun hal ini menjadi paradoks yang aneh, paling tidak mereka yang mampu secara finansial adalah warga negara PNG.

Ini terlihat dalam sektor pelayanan publik yang menunjukkan orang PNG berprofesi sebagai pegawai negeri dengan bayaran terendah. Di setiap departemen pemerintahan Papua Nugini, gaji para pegawai sipil dibayar oleh sekretaris steno asing (non-Melanesia). Oleh karena itu, sistem absurd tersebut sama sekali tidak mempromosikan prinsip distribusi pendapatan yang adil.

Perjuangan untuk mencapai kesetaraan akan lebih ringan apabila yang berat menyerahkan posisinya secara sukarela. Semakin lama yang berat bertahan, maka semakin sulit perjuangannya. Makna berat dimaksud adalah kelas-kelas yang diistimewakan dan elite yang dibiarkan untuk tetap berada di atas tampuk kekuasaan PNG. Untuk mencapai kesetaraan sejati tanpa perlu melakukan perubahan besar, para elitis atau mereka yang kaya harus melepaskan keuntungan, kekayaan, dan tuntutan yang berlebihan secara bebas.

Tentu tidak mudah bagi mereka yang kaya untuk membuka jalan bagi orang miskin untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Di sisi lain, tidak terlalu sulit bagi orang miskin untuk menuntut persamaan; meskipun mereka yang memiliki kesempatan paling sedikit tidak akan mampu menekan secara memadai atau bahkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencapai setiap haknya dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi, mempunyai mobilitas dan kekuatan yang lebih besar, serta lebih terampil dalam memperoleh hak-haknya.

Tujuan kesetaraan dan partisipasi yang tidak eksklusif telah diupayakan oleh Papua Nugini. Kemudian, adanya tujuan konstitusional PNG akan menjadi angin segar untuk memenangkan perlawanan terhadap kekuatan ketidaksetaraan dan elitisme yang begitu mendominasi di negara tersebut.

Tetapi kehadiran World Bank, Asia Development Bank, serta lembaga pemberi pinjaman lainnya di dalam maupun di luar Papua Nugini; tidak akan meminjamkan uang dan menciptakan peluang ketidaksetaraan, kecuali mereka yakin akan pengembalian yang melebih pinjaman.

Akibat kebijakan tersebut membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Keberadaan lembaga pinjaman yang diisi oleh para elitis dapat meminjamkan uang hanya demi meraup keuntungan yang besar. Namun dibalik itu terserah pemerintah dan rakyat PNG itu sendiri untuk menentang pinjaman mahal dan menyambut pinjaman lunak atau hibah bersatu dalam bantuan.

Berkaca dari dinamika tersebut, pemerintah Papua Nugini selanjutnya perlu berkewajiban untuk memulai proyek campuran atau terpadu untuk memastikan bahwa kegiatan yang menguntungkan secara finansial akan membayar kegiatan yang menghasilkan hasil tak ternilai dalam pertumbuhan manusia. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Papua Nugini juga diwajibkan untuk tidak menimbun uang agar menghindari terjadinya inflasi.

Kemudian pada periode good year, bank harus memberikan suku bunga yang lebih tinggi kepada mereka yang memiliki rekening tabungan atau deposito berbunga. Namun suku bunga harus diturunkan oleh bank itu sendiri dalam situasi kritis.

Hal tersebut bertujuan agar orang miskin secara finansial, bisnis yang baru dirintis, serta bisnis berasal dari daerah yang ekonominya kurang berkembang dapat ditawari insentif pajak, tarif yang lebih rendah untuk membayar kembali pinjaman, serta tingkat bunga yang lebih tinggi pada rekening tabungan; sehingga akan membantu mengakhiri ketidaksetaraan antara mereka yang miskin dan kaya di Papua Nugini.

Ilustrasi Masyarakat di Papua Nugini: https://pixabay.com/photos/papua-new-guinea-house-boys-kids-6751167/

Situasi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Papua Nugini Sepanjang Tahun 2023-2024

Sejak tahun 2023, pemerintah PNG memproyeksikan bahwa ekonomi nasional mereka hanya tumbuh sebesar 2,7%, yang berarti turun dari proyeksi sebesar 4,0% dalam anggaran satu tahun. Didukung oleh peningkatan belanja pemerintah dan perkiraan dimulainya kembali pertambangan emas Porgera, ekonomi PNG diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,3 persen pada tahun 2024.

Gangguan terhadap Papua Nugini sepanjang tahun 2023-2024 sebagian besar berasal dari kelangkaan bahan bakar yang disebabkan oleh penjatahan mata uang asing, meskipun bank sentral meningkatkan intervensi di pasar valuta asing. Hal ini dan peningkatan tata kelola perusahaan milik negara harus menjadi prioritas utama pemerintah perihal kebijakan ekonomi makro.

Pemerintah menandatangani program pembiayaan International Monetary Fund (IMF) selama tiga tahun pada Maret 2023. Program IMF disertai dengan sejumlah syarat, salah satunya adalah meningkatkan konvertibilitas kina Papua Nugini. Tampaknya IMF sebagai representasi Barat juga menuntut pemerintah PNG untuk membatalkan reformasi bank sentral, yang memaksa bank sentral PNG untuk kembali ke satu tujuan tunggal yaitu stabilitas harga.

Parlemen PNG mengesahkan undang-undang pertambangan yang membuka jalan bagi tambang emas Porgera untuk dibuka kembali pada tanggal 22 Desember 2023 setelah empat tahun negosiasi antara pemerintah, Barrick Gold Corporation, pemerintah provinsi, dan pemilik tanah. Periode negosiasi tersebut menyaksikan peningkatan kesulitan bagi masyarakat Porgera karena meningkatnya pelanggaran hukum yang sangat mengganggu layanan publik.

Tambang Porgera akan kembali beroperasi tanpa tata kelola yang baik dan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola keuntungan finansial pemilik lahan secara bijaksana, termasuk kurangnya dana jangka panjang untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi pascatambang. Kasus tersebut sebagai kegagalan kritis dan perlu dijadikan pelajaran penting bagi proyek sumber daya di PNG agar masyarakat pertambangan dan negara dapat terhindar dari kutukan sumber daya .

Pemerintah terus memperluas pengeluarannya dengan meloloskan anggaran tambahan tahun 2023 sebesar 771 juta kina (US$203,7 juta). Pada bulan November 2023, pemerintah meloloskan anggaran tahun 2024 sebesar 27,3 miliar kina (US$7,2 miliar), 11,4% lebih banyak dari anggaran tahun 2023. Ini menandai perluasan keenam berturut-turut dalam pengeluaran pemerintah PNG sejak tahun 2018.

PNG bermaksud menggunakan pendapatan tambahannya untuk meningkatkan pengeluaran tetapi bukan untuk penghematan. Pemerintah dapat mengkonsolidasikan pengeluaran dengan meninjau secara cermat pos pengeluaran besar seperti program Connect PNG dan alokasi pembangunan daerah pemilihan. Maka itu, target anggaran berimbang pemerintah PNG dapat tercapai.

Meskipun inflasi turun menjadi 3,5% hingga tahun 2024, harga bahan makanan pokok dan layanan seperti utilitas dan transportasi tetap tinggi. Meskipun pemerintah menaikkan ambang batas pendapatan bebas pajak bagi penerima pendapatan rendah dan menyediakan pendidikan gratis; namun upah riil yang turun, biaya hidup yang tinggi, pengangguran yang tinggi, serta infrastruktur pedesaan dan birokrasi pelayanan sosial yang buruk mendorong ribuan penduduk miskin di pedesaan dan perkotaan terus berjuang di bawah beban kondisi ekonomi yang sulit.

Masalah kesehatan juga menjadi salah satu isu pembangunan utama di Papua Nugini, sebagaimana tercermin dari kelangkaan obat-obatan dan vaksin yang terus-menerus, terutama di klinik-klinik di daerah pedesaan. Reformasi utama yang diumumkan oleh menteri kesehatan untuk meningkatkan pengadaan dan pengiriman obat-obatan dapat membantu meringankan masalah kritis tersebut di masa depan.

Pembangunan Papua Nugini tentu harus dibagi secara adil. Ada banyak wilayah PNG yang sangat kaya seperti Semenanjung Gazelle, New Ireland, Solomon Utara, dan beberapa provinsi Dataran Tinggi. Beberapa provinsi tersebut perlu berpikir untuk membantu provinsi-provinsi lainnya, sehingga pembagian kekayaan tidak harus selalu berupa hibah atau pemberian dari pemerintah pusat.

Setiap provinsi dapat mengadopsi sektor-sektor utama yang padat karya seperti pertanian dan perikanan, untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan. Prakarsa perkotaan dan pedesaan jangka pendek seperti proyek Taman Memorial Sana dapat menawarkan pekerjaan sementara bagi kaum muda di setiap provinsi PNG.

Provinsi harus berbagi apa yang mereka miliki dalam hal pengalaman jalannya pemerintahan, personel aparat penegak hukum, hingga peralatan satu sama lain. Layanan pemerintah nasional juga perlu didesentralisasikan. Hal tersebut akan menciptakan persamaan layanan di seluruh bagian negara kepada setiap masyarakat untuk memiliki akses yang sama terhadap pemerataan fasilitas publik dan layanan pemerintah lainnya.

Perdana Menteri James Marape meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah bagi Papua Nugini pada bulan Juli 2023. Pada Mei 2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah menghasilkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 4,8 persen. Namun, rencana tersebut tidak memiliki analisis dan pemodelan ekonomi yang kuat, yang merusak kredibilitasnya.

Kerusuhan dan penjarahan yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2024 sebab pemogokan oleh polisi PNG terkait kasus pengurangan gaji mereka, yang kemudian diklaim oleh pemerintah sebagai kesalahan administratif; telah berdampak buruk pada stabilitas ekonomi PNG untuk pencapaian rencana pembangunan tersebut.

Di sisi lain, tanpa reformasi mendasar untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan tata kelola, serta penerapan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan anggaran nasional mungkin juga tidak menghasilkan peningkatan nyata dalam standar hidup. Ditambah dengan tingginya biaya hidup, naiknya angka pengangguran di kalangan pemuda, kemungkinan gagalnya pencapaian SDGs, serta pertikaian suku dan kejahatan; maka menjadi tantangan tersendiri bagi PNG untuk menghadapi sejumlah perjuangan di beberapa tahun mendatang.

Dengan demikian, setiap masalah tidak meratanya pembangunan dapat diatasi dengan langkah reformasi mulai dari program nasional untuk lokalisasi perlu ditinjau ulang, program berat/mahal harus dilakukan, target nasionalisasi berbagai sektor harus ditetapkan terkait pembangunan, serta pemerataan pekerjaan.