Golkar Minta Wali Kota Risma Hormati Hak Interpelasi

jatimnow.com - Golkar meminta Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, untuk tidak anti-interpelasi. Ia mengibaratkan sedang meluruskan benda bengkok.

Wacana interpelasi muncul setelah insiden Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainuddin Amali, yang tidak bisa masuk untuk meninjau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya.

"Kita hanya mengingatkan saja. Barang yang bengkok, ayo kita luruskan. Jangan anti dengan interpelasi. Itu hak kita untuk bertanya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Agoeng Prasojo, Senin (4/11/2019).

"Kita bertanya, kenapa seperti ini. Jawablah di forum yang tepat. Kalau sudah benar, ya sudah selesai. Minimal publik tahu lah," tambahnya.

Interpelasi yang digulirkan nantinya tidak hanya membahas insiden Menpora yang gagal meninjau di dalam Stadion GBT.

Tapi ada pertanyaan-pertanyaan lain kepada Wali Kota Surabaya terkait undangan-undangan resmi selama ini.

"Yang akan kita tanyakan itu, kenapa ini ada pejabat negara yang di belakangnya ada nama Republik Indonesia, pejabat negara utusan presiden, kok tidak ada pejabat dari Pemkot yang hadir," katanya.

"Ini enggak sekali ini saja loh. Diundang gubernur juga enggak ada yang datang. Padahal kepala daerah lainnya datang, tapi dari Surabaya tidak ada yang datang. Maksudnya apa, ada apa, kenapa," tanyanya lagi.

Disinggung kenapa Golkar sangat bernafsu mengajukan interpelasi. Apakah karena Menpora Zainuddin Amali juga sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, sehingga tidak ingin kader Golkar 'dilecehkan' oleh pejabat Pemkot Surabaya.

"Oh tidak. Kebetulan saja Menpora dari kader Golkar. Presidennya kan jelas dari PDIP. Menteri ini kan kepanjangantangannya pak presiden, pembantunya presiden, utusannya presiden. Paling tidak, visinya presiden sampai di kabupaten dan kota," ujarnya.

Ia menambahkan, sebelum mengajukan interpelasi, pihaknya akan mengumpulkan bahan keterangan (pulbaket).

"Kita akan pulbaket dulu. Sehingga saat disampaikan, kita bisa menunjukkan hitam di atas putih, ada datanya," tambahnya.

Untuk mengajukan hak interpelasi, minimal diajukan oleh tujuh orang anggota dewan. Karena jumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Surabaya hanya lima orang, maka masih dibutuhkan dua anggota dewan lainnya.

Katanya, Fraksi Golkar sudah menjalin komunikasi dengan anggota fraksi lainnya. Namun, Agoeng belum bisa mau mengungkap dua anggota dewan lainnya yang akan berpotensi bergabung untuk mengajukan permohonan interpelasi.

"Yang jelas, ketua fraksi sudah berjalan," jelasnya.