386 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 1

386 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 1

jatimnow.com - Pemerintah kembali menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1. Kali ini untuk kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. Hal itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8/2022).

“Diberlakukan PPKM di luar Jawa-Bali itu dari 386 (kabupaten/kota) seluruhnya level 1,” ujar Airlangga seperti dikutip dari situs resmi Setkab.

Airlangga mengungkapkan, situasi pandemi Covid-19 di Tanah Air terkendali pada level rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

“Di Jepang masih tinggi 218 ribu (kasus), Amerika, Australia, dan India pun angkanya relatif tinggi. Sedangkan di Indonesia dengan kasus sekitar Seven Day Moving Average 4.683 (kasus) dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain,” ujarnya.

Tingkat positivity rate mingguan nasional adalah 9 persen. Kasus aktifnya sekitar 48 ribu kasus, dan kasus rata-rata turun 1,94 persen dari minggu sebelumnya. Angka reproduksi efektif (Rt) secara nasional juga mengalami penurunan di angka 1,12 persen.

“Kasus (harian) Covid-19 di Jawa-Bali sekitar 3.000, luar Jawa-Bali sekitar 300 (kasus). Jadi Jawa-Bali sekitar 89 persen dan luar Jawa-Bali sebesar 10 persen,” imbuhnya.

Terkait vaksinasi, Airlangga mengungkapkan bahwa masih terdapat tiga provinsi di luar Jawa-Bali dengan cakupan vaksinasi dosis pertama di bawah 70 persen. Yaitu, Maluku, Papua, Papua Barat. Kemudian sebanyak 18 provinsi memiliki cakupan vaksinasi dosis kedua di bawah 70 persen. Lalu 20 provinsi dengan cakupan vaksinasi dosis penguat atau booster di bawah 30 persen.

Dalam keterangan persnya, Airlangga juga memaparkan mengenai realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN). Hingga 19 Agustus 2022 telah terealisasi sebanyak Rp178 triliun.

“Penanganan kesehatan itu Rp35,4 triliun sudah digunakan atau setara dengan 28,9 persen dari pagu Rp122,54 triliun. Ini digunakan untuk klaim pasien, insentif nakes (tenaga kesehatan), pengadaan vaksin, perpajakan kesehatan, dan dukungan anggaran belanja daerah,” ujar Airlangga.

Sedangkan untuk perlindungan masyarakat, telah direalisasi sebesar Rp82,3 triliun atau 53,2 persen dari pagu. Alokasi digunakan antara lain untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp7,2 triliun untuk 23,9 juta penerima, BLT Desa Rp17,1 triliun untuk 7,5 juta KPM, serta untuk program bantuan bagi pedagang kaki lima dan warung nelayan sebesar Rp1,3 triliun dan kartu Prakerja Rp8,9 triliun untuk 2,5 juta peserta.

Kemudian untuk klaster penguatan pemulihan ekonomi telah terealisasi sebesar Rp60,4 triliun atau 33,8 persen dari pagu sebesar Rp178,32 triliun. Anggaran antara lain dipergunakan untuk kegiatan padat karya, infrastruktur dan konektivitas, pariwisata dan ekonomi kreatif, ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, kawasan Industri, dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta insentif perpajakan.

“Jadi di sini fungsi APBN sebagai shock absorber dilaksanakan dan Program PCPEN seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan dinamika yang ada,” pungkas Airlangga.

Lihat Artikel Asli