Bawaslu Tulungagung Wacanakan Pendidikan Politik Masuk Kurikulum Sekolah

Konten Media Partner
3 Desember 2022 9:40 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical

Bawaslu Tulungagung Wacanakan Pendidikan Politik Masuk Kurikulum Sekolah

Bawaslu Tulungagung Wacanakan Pendidikan Politik Masuk Kurikulum Sekolah
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
jatimnow.com - Bawaslu Tulungagung mengajak pelajar SMA sederajat melakukan pengawasan partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang. Para pemilih pemula ini diharapkan tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, namun juga ikut serta mengawasi pelaksanaan pemilu.
ADVERTISEMENT
Para pelajar ini diundang untuk mengikuti sosialisasi nilai-nilai pengawasan partisipatif pada pemilih pemula. Mereka diberi penjelasan dasar terkait hal-hal yang dilarang selama proses Pemilu.
Ketua Bawaslu Tulungagung, Fayakun mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula, dalam hal pengawasan partisipatif kepemiluan.
Para pemilih pemula ini diajak untuk melakukan pengawasan partisipatif, sebab pelajar akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 mendatang. Bawaslu tidak menginginkan pelajar ini mendapatkan pendidikan politik yang salah.
"Ini salah satu cara dari kami untuk memberikan pendidikan pemilu kepada pemilih pemula di Tulungagung," ujarnya, Sabtu (03/12/2022).
Pengawasan partisipatif pemilu bisa dilakukan oleh semua warga. Mereka dapat ikut mengawasi dan melaporkan adanya pelanggaran selama proses pemilu berlangsung.
ADVERTISEMENT
Untuk tingkat pelajar, Bawaslu mentargetkan tidak hanya ikut serta memilih. Tapi juga bisa mengamankan suara dan hak pilihnya, serta menghindari praktik money politic.
"Merekakan harus paham peran pemilu dalam bernegara ini seperti apa, imbasnya apa kalau salah pilih dan lain-lain, kita sampaikan disini," tuturnya.
Tak hanya itu, Bawaslu Tulungagung juga mewacanakan pendidikan politik dapat masuk menjadi mata pelajaran bagi siswa di sekolah. Hal ini sangat diperlukan agar pemahaman politik dan pemilu di tingkat pelajar bisa maksimal.
Selain itu, harapannya generasi masa depan dapat memiliki pemahaman politik yang sesuai dengan aturan.
"Minimal mereka ini bisa mengawasi hak pilih, jangan sampai kehilangan itu dan bisa menularkan hal ini kepada orang-orang di sekitarnya termasuk teman-teman sebaya nya," pungkasnya.
ADVERTISEMENT