Kenaikan BBM Bersubsidi, PKS Jatim: Kami Harus Berpihak pada Rakyat

Kenaikan BBM Bersubsidi, PKS Jatim: Kami Harus Berpihak pada Rakyat

Surabaya - DPW PKS Jawa Timur meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengatakan, kenaikan BBM membuat warga semakin menderita di tengah upaya bangkitnya ekonomi pascapandemi Covid-19.

"Kami PKS harus berpihak pada rakyat. Melalui semua unsur PKS yang ada di Jawa Timur, akan bersikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi," ujar Irwan, dalam konferensi persnya di kantor PKS Jatim, Jalan Gayungsari, Surabaya, Selasa (6/9/2022).

Menurutnya, rakyat sudah berkali-kali terpukul dengan berbagai kondisi yang makin mengimpit rakyat. Beberapa bahan pokok telah naik, mulai minyak goreng, gula, dan sekarang ini kelangkaan Solar di mana-mana.

"Belum selesai harga minyak goreng yang melonjak, harga telur meroket. Kini seluruh masyarakat semakin terpukul dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi," tegasnya.

Irwan membeberkan, kenaikan harga BBM bersubsidi ia prediksi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.

"Tukang ojek, pedagang kaki lima, tukang bakso, supir angkot dan truk, buruh dan prkerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit. Terpukul ekonominya dan sulit bamgkit dari keterpurukan ekonomi," sambungnya.

Irwan menegaskan bahwa PKS bertanggung jawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan BBM bersubsidi.

Jawa Timur, lanjut dia, merupakan provinsi dengan garis pantai terpanjang di Pulau Jawa. Di dalamnya, ada 70 ribu lebih keluarga nelayan yang pasti akan terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

"Kenaikan Solar sebesar 26 persen lebih, akan membuat perbekalan lebih dari 50 persen. Ini berat untuk nelayan kecil," tegasnya.

"Kenaikan harga BBM bersubsidi, tentu akan menyebabkan terjadinya inflasi terutama di sektor pangan," sambungnya.

Jika kenaikan pertalite dari Rp7.650/liter menjadi Rp10.000/liter atau sebesar 30 persen, maka ia asumsikan inflasi akan naik sebesar 3,6 persen.

"Setiap kenaikan 10 persen BBM bersubsidi, inflasi bertambah 1,2 persen. Jika pada Juli 2022 inflasi mencapai 4,94 persen, maka angka inflasi akhir tahun bisa menembu 7-8 persen. Kondisi ini akan memukul kehidupan rakyat yang daya beli dan konsumsi akan semakin melemah," kata Irwan.

Di akhir, Irwan menegaskan, PKS Jatim berikrar untuk mendukung usaha Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi meminta agar kebijakan menaikkan BBM secepatnya dicabut.

3 point penolakan kenaikan BBM oleh PKS Jatim:

1. Kami meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

2. Meminta Presiden RI untuk menempatkan kebutuhan mendasar rakyat sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak, kebebasan dari kemiskinan, terjangkaunya akses kepada energi dan sumber daya mineral, menjadi prioritas pembangunan dan prioritas alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Meminta Presiden RI Joko Widodo melakukan efisiensi terhadap APBN dan mencegah serta mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran sehingga tidak mengurangi pos anggaran subsidi BBM untuk rakyat.

Lihat Artikel Asli