Ketua RW di Surabaya Diingatkan Potensi Hukum Dana Kampung Tangguh

Ketua RW di Surabaya Diingatkan Potensi Hukum Dana Kampung Tangguh

jatimnow.com - Dana hibah Kampung Tangguh Pemkot Surabaya kepada seluruh RW se Surabaya mendapat sorotan.

Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jatim, Abdul Malik mewanti-wanti agar seluruh Ketua RW berhati-hati jika tidak ingin terjerat hukum.

"Menurut saya, Pemkot Surabaya memberikan dana hibah Kampung Tangguh itu sangat terlambat sekali. Di mana kondisi Pendemi (Covid-19) ini sudah menurun," ujar Malik, Sabtu (17/10/2020).

Malik juga mempertanyakan kenapa Pemkot Surabaya baru mencairkan dana Kampung Tangguh tersebut.

"Seharusnya dari kemarin-kemarin. Kalau sekarang sudah terlambat," ungkap Malik.

Malik menduga bahwa pemberian dana hibah Kampung Tangguh sebesar Rp 5 juta setiap RW ini bisa juga untuk tujuan politik.

"Kalau saya lihat, ini merupakan salah satu program salah satu calon wali kota. Karena kalau sekarang, waktunya sudah tidak pas," jelasnya.

Malik juga sempat disambati oleh Ketua RW di kampungnya perihal dana hibah Kampung Tangguh.

"Saya juga barusan ditelepon oleh RW saya. Dia tidak mau menerima karena bebannya terlalu banyak. Dia juga bilang, kenapa kok baru sekarang (dana hibah Kampung Tangguh) diberikan, pas waktu mendekati pemilihan wali kota," ungkap Malik.

Malik melanjutkan, dana hibah Kampung Tangguh ini juga bisa membahayakan bagi RW-RW yang menerimanya.

"Membahayakan karena harus ada pertanggungjawaban dari dana yang diterima. Kalau dana sudah diterima dan tidak dilaksanakan, bisa kena pidana korupsi," ungkap Malik.

Untuk itu Malik mewanti-wanti agar seluruh RW di Surabaya berhati-hati dalam menerima dana hibah Kampung Tangguh tersebut.

"Saya kira Pemkot Surabaya jangan sampai mengorbankan warganya. Alangkah baiknya pemkot yang membelanjakan dananya, kemudian baru bagikan untuk Kampung Tangguh. Biar itu menjadi tanggungjawab pemkot," tambahnya.

Dia meminta kepada seluruh pasangan calon wali kota agar tidak mendompleng kerja keras yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya.

"Kalau seperti ini takutnya nanti kelihatan tidak netral," tandasnya.

 

Lihat Artikel Asli