Sinta Gelis, Aplikasi Basis Data Lintas Sektor Tekan Angka Kemiskinan di Jatim

Sinta Gelis, Aplikasi Basis Data Lintas Sektor Tekan Angka Kemiskinan di Jatim

Surabaya - Pemprov Jawa Timur (Jatim) melaunching aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis). Aplikasi dibuat sebagai pusat data bagi masing-masing dinas, untuk menyelaraskan setiap sasaran program kerja lebih tepat sasaran.

Dihadiri Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI/Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi, launching aplikasi Sinta Gelis di gelar di hotel Platinum, Jalan Tunjungan, Surabaya, Minggu (31/7/2022) malam.

"Atas arahanan bu gubernur, kami diminta untuk terus berinovasi dalam membangun basis data yang kuat. Tapi ini bukan hanya basis data saja, tapi ini keterpaduan lintas sektor. Tadi disampaikan bahwa kami berharap setiap dinas bisa satu jalan sini, sini, sini, sendiri, tapi mempunyai konsentrasi kepada sasaran-sasaran yang mau kami tuju," ucap Wagub Emil kepada wartawan.

Emil menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan di Jatim tidak hanya dilakukan oleh satu dinas saja. Melainkan terkoneksi dengan dinas-dinas lain. Tahap awal, pemanfaatan aplikasi Sinta Gelis akan diujikan pada desa-desa binaan yang dikelola Pemprov Jatim.

"Nah kalau semua dinas-dinas ini, misalnya ada Dinas Pertanian punya program, kemana sih larinya dinas ini, nah titik temu dari program-program ini itu jangan-jangan ada urusannya dengan pengentasan kemiskinan," imbuh Emil.

Sehingga dari setiap program yang dilakukan Dinas di Pemprov Jatim, akan memiliki maksud dan sasaran tambahan berupa pemberdayaan masyarakat. Emil membeberkan dari data yang dikantongi, tingkat kemiskinan di Jatim memiliki angka yang lebih tinggi dibanding angka pengangguran. Dengan maksud, tingginya angka kemiskinan di Jatim bukan karena minimnya lapangan pekerjaan. Melainkan tempat kerja yang tidak menghasilkan.

"Sekian orang itu bukan miskin karena tidak bekerja tapi bekerja di tempat yang tidak memghasilkan. Nah, apa yang kira-kira yang menjadi masalah? Misalnya apakah dia petani hutan? Nah ini kan perlu intervensi sektor bukan saja intervensi yang hanya sifatnya bansos," jelas Emil.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden RI/Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi yang hadir dilokasi tampak terkesan dengan inovasi yang dilakukan Pemprov Jatim.

"Jadi trobosan di Jawa Timur ini merupakan terobosan yang sama dilakukan di pusat (Pemerintah Pusat, red)," ucap Suprayoga Hadi.

Pihaknya berharap inovasi tersebut bisa tersupport secara sistem oleh Pemerintah Pusat. Mengingat untuk 2022 saja, pemerintah menyiapkan anggaran pengentasan kemiskinan sebanyak Rp450 triliun.

"Ini diharapkan mulai 2022 ini seluruh daerah, didukung oleh kementerian lembaga itu nanti bersama mengejar kemiskinan. Total 212 kabupaten/kota seluruh Indonesia, (kalau) di Jawa Timur 25 kabupaten/kota," tandasnya.

Lihat Artikel Asli