Konten Media Partner

Tanggulangi Bencana, Wabup Jombang Ikuti Rakornas di Jakarta

4 Maret 2023 9:50 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical

Tanggulangi Bencana, Wabup Jombang Ikuti Rakornas di Jakarta

Tanggulangi Bencana, Wabup Jombang Ikuti Rakornas di Jakarta
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
jatimnow.com - Wakil Bupati Jombang, Sumrambah mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) penanggulangan bencana tahun 2023 yang digelar di area Jakarta Internasional Expo Kemayoran. Ia hadir mewakili Bupati Jombang Mundjidah Wahab yang berhalangan hadir.
ADVERTISEMENT
Pada agenda rakornas penanggulangan bencana yang juga digelar Pameran Industri Kebencanaan tingkat Asia dan Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) tersebut mengambil tema "Penguatan Resiliensi Berkelanjutan dalam Menghadapi Bencana".
Sumrambah menyampaikan rakornas penanggulangan bencana tahun 2023 adalah sebagai sarana koordinasi antara pihak BNPB dan BPBD beserta stakeholder terkait, baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan bencana.
"Tujuan penyelenggaraan Rakornas PB tahun 2023, untuk penguatan kolaborasi dan sinergitas lembaga, mulai dari level pusat hingga ke daerah. Di samping itu juga identifikasi hambatan, tantangan, dan evaluasi capaian program PB di daerah sepanjang tahun 2023," ungkap Sumrambah dalam siaran persnya, Sabtu (4/3/2023).
Selain itu, kegiatan ini bertujuan internalisasi dan penyelarasan rencana program PB Nasional-Provinsi-Kabupaten/Kota dan antar-daerah tahun 2023 dan 2024.
"Termasuk penyusunan rumusan rencana aksi BNPB-BPBD untuk tahun 2023 dan 2024, sinkronisasi rencana aksi penyusunan Teknokratis RPJMD 2025-2029, terkait kebencanaan di daerah. Tentu saja kami (Pemerintah Kabupaten Jombang) akan menindaklanjuti hasil Rakornas PB 2023," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Presiden RI, Ir. Joko Widodo, dalam sambutannya meminta agar kepala daerah dapat melakukan identifikasi potensi bencana, sekaligus menyiapkan pendanaan dan memasukan resiko bencana dalam rencana pembangunan dan investasi jangka panjang.
"Pentingnya penanggulangan bencana terutama di daerah. Untuk itu, pemerintah harus tanggap terhadap segala potensi bencana di daerahnya. Dan yang terpenting adalah penyiapan pada tahap pra-bencana, untuk langkah antisipasi harus diprioritaskan untuk meminimalisir korban bencana," terang Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan agar Pemda membuat sistem terhadap peringatan dini kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian membuat skenario untuk disosialisasikan. Pemda juga harus punya sistem tanggap bencana mulai dari peringatan dini bencana, lalu dibuatkan skenario tanggap bencana guna meminimalisir korban.
"Misal yang terdampak gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi, larinya ke arah mana, masyarakat harus di edukasi secara detail dan diajarkan agar meminimalisir korban. Sederhanakan aturan dan gunakan tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana. Jangan sampai sudah kehilangan keluarga, hilang mata pencaharian tapi masih susah dapat bantuan," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Kepala Pusat BNPB, Letnan Jenderal (TNI) Suharyanto, pada tahun 2020-2023 Indonesia dihadapkan pada tantangan penanggulangan bencana yang tidak hanya diakibatkan oleh faktor alam, tetapi juga bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yakni pandemi Covid-19.
Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), sepanjang tahun 2021 terdapat 2008 kejadian bencana yang terjadi dengan didominasi bencana hidrometeorologi. Keseluruhan bencana tersebut menyebabkan 769 jiwa meninggal, 72 orang hilang, dan 583.688 jiwa mengungsi.
Bencana tersebut juga telah berdampak pada 145.091 rumah, 1.402 fasilitas pendidikan, 356 fasilitas kesehatan, dan 1.251 fasilitas peribadatan rusak. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi paling banyak terjadi bencana dengan jumlah 533 kali disusul Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Aceh.
ADVERTISEMENT
Perlu diketahui rakernas penanggulangan bencana ini dihadiri, Kepala BNPB Letnan Jenderal (TNI) Suharyanto, Kapolri Jenderal (Pol) Listiyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana (TNI) Yudho Margono, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan gubernur, bupati, kapolda, pangdam, dandim dan kapolres se-Indonesia, serta Ormas.
Â