Mengapa Sila Pertama Pancasila Rumusan Piagam Jakarta Berubah?
Artikel yang membahas seputar ilmu sejarah dalam maupun luar negeri.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Jejak Sejarah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerubahan rumusan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta menjadi salah satu momentum penting dalam sejarah Indonesia. Peristiwa ini terjadi tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yakni pada 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Keputusan mengubah frasa Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa bukan tanpa alasan kuat.
Latar belakang perubahan ini berkaitan erat dengan semangat persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh pendiri negara memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya yang harus diakomodasi secara adil. Oleh karena itu, rumusan dasar negara perlu disesuaikan agar dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Sejarah dan Latar Belakang Perubahan Piagam Jakarta
Rumusan Awal Sila Pertama dalam Piagam Jakarta
Piagam Jakarta yang dirumuskan pada 22 Juni 1945 memuat rumusan dasar negara, termasuk sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", yang kemudian menjadi pokok perdebatan menjelang pengesahan dasar negara.
Keberatan dari Golongan Non-Islam
Menjelang pengesahan dasar negara, wakil-wakil Katolik dan Protestan menyampaikan keberatan terhadap rumusan sila pertama karena dipandang dapat menimbulkan diskriminasi bagi golongan non-Islam.
Konteks Politik Menjelang Kemerdekaan Indonesia
Situasi Politik dan Keberagaman Bangsa
Menurut artikel Proses perubahan Piagam Jakarta menjadi Pancasila oleh Muhammad Luthfian Bintang, menjelang kemerdekaan, para pendiri bangsa menghadapi tantangan untuk merumuskan dasar negara yang mampu mengakomodasi keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya masyarakat Indonesia.
Aspirasi Berbagai Daerah
Keberatan dari golongan non-Islam mendorong para pemimpin bangsa mencari rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat demi menjaga persatuan Indonesia.
Alasan dan Proses Perubahan Sila Pertama Pancasila
Keberatan dari Wakil Indonesia Timur
Wakil-wakil Katolik dan Protestan menyampaikan keberatan terhadap rumusan sila pertama karena dipandang sebagai bentuk diskriminasi terhadap golongan minoritas. Informasi tersebut diterima Mohammad Hatta dari seorang opsir Kaigun Jepang pada 17 Agustus 1945.
Peran Mohammad Hatta
Mohammad Hatta berperan penting dengan mengumpulkan tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo dan KH Wahid Hasyim dalam rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI untuk membahas perubahan rumusan sila pertama.
Musyawarah Tokoh Islam
Dalam rapat pendahuluan sebelum sidang PPKI disepakati perubahan rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Kesepakatan tersebut kemudian disahkan oleh seluruh anggota PPKI pada sidang 18 Agustus 1945.
Dampak Perubahan
Perubahan rumusan sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan dalam pembentukan dasar negara Indonesia, serta menjadi bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.