Nasakom: Konsep Persatuan Era Soekarno yang Kontroversial
Artikel yang membahas seputar ilmu sejarah dalam maupun luar negeri.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Jejak Sejarah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarBicara tentang sejarah politik Indonesia, ada satu konsep yang cukup menarik sekaligus kontroversial pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, menjadi upaya berani untuk menyatukan berbagai kekuatan ideologi yang ada di Indonesia pada awal tahun 1960-an.
Konsep ini lahir dari kegelisahan Soekarno melihat perpecahan politik yang terus terjadi pasca kemerdekaan. Dengan menyatukan tiga ideologi besar tersebut, ia berharap Indonesia bisa menemukan stabilitas dan persatuan yang lebih kokoh di tengah situasi global yang penuh ketegangan.
Pengertian dan Latar Belakang Nasakom
Nasakom merupakan akronim dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, yaitu konsep yang dikembangkan Presiden Soekarno untuk menyatukan tiga golongan besar yang memiliki pengaruh dalam kehidupan politik Indonesia. Menurut artikel Pancasila dan Nasakom dalam Mempersatukan Bangsa Indonesia oleh Nara Setya Wiratama dkk., Nasakom hadir sebagai upaya mempersatukan seluruh unsur bangsa agar bersama-sama menghadapi imperialisme dan neokolonialisme serta menjaga persatuan Indonesia.
Nasakom bukan dimaksudkan untuk menggantikan Pancasila. Sebaliknya, konsep ini dipandang sebagai pelengkap yang memiliki kesinambungan dengan Pancasila dalam upaya mempersatukan berbagai golongan di Indonesia. Gagasan persatuan tersebut sebenarnya telah muncul sejak Soekarno menulis mengenai persatuan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme pada tahun 1926, jauh sebelum era Demokrasi Terpimpin.
Dinamika dan Kontroversi Nasakom dalam Sejarah Indonesia
Pelaksanaan Nasakom tampak pada periode 1959–1965, ketika unsur Nasionalis, Agama, dan Komunis memperoleh representasi dalam berbagai lembaga pemerintahan. Tujuannya adalah membangun persatuan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Namun, dalam perkembangannya unsur komunis memperoleh pengaruh yang semakin besar, bahkan Soekarno dinilai memberikan perhatian khusus kepada kelompok tersebut. Kondisi ini memunculkan berbagai kritik, termasuk anggapan bahwa Nasakom menjadi sarana legitimasi politik Presiden Soekarno.
Nasakom akhirnya tidak berhasil dipertahankan setelah terjadinya Peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sejak saat itu, arah ideologi negara kembali bertumpu pada Pancasila sebagai dasar negara yang dinilai lebih universal dan tetap digunakan hingga sekarang.