Pendirian Sekolah oleh Pemerintah Kolonial Belanda
Artikel yang membahas seputar ilmu sejarah dalam maupun luar negeri.
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Jejak Sejarah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAwal abad ke-20 menjadi masa perubahan penting dalam kebijakan kolonial Belanda di Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mulai menerapkan Politik Etis atau Politiek Etische yang salah satu pilarnya adalah edukasi melalui pendirian sekolah-sekolah bagi pribumi. Kebijakan ini tidak semata-mata bertujuan mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia. Fokus utama pendidikan kolonial justru diarahkan kepada kalangan bangsawan dan elite pribumi antara tahun 1900 hingga 1920. Dengan pendekatan ini, pemerintah kolonial menciptakan sistem pendidikan yang sangat diskriminatif berdasarkan kelas sosial.
Latar Belakang Politik Etis dan Pendirian Sekolah untuk Kaum Bangsawan
Politik Etis sebagai Latar Belakang
Menurut artikel Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Pendidikan Kaum Bangsawan di Indonesia (1900–1920) oleh Erwin Siregar, Politik Etis muncul sebagai respons terhadap kritik atas kebijakan kolonial Belanda. Gagasan Een Eereschuld (Hutang Kehormatan) yang dikemukakan Van Deventer mendorong pemerintah Belanda menerapkan Politik Etis pada tahun 1901 dengan program pendidikan, irigasi, dan emigrasi.
Tujuan Pendirian Sekolah bagi Kaum Bangsawan
Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah bagi kaum bangsawan untuk mencetak tenaga terdidik yang dapat memenuhi kebutuhan administrasi kolonial sekaligus membentuk kelompok elite yang mendukung kepentingan pemerintah Belanda.
Sistem Pendidikan yang Berjenjang
Sistem pendidikan kolonial disusun secara berjenjang berdasarkan stratifikasi sosial. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan berbagai lembaga pendidikan seperti ELS, HIS, HBS, dan OSVIA yang memiliki sasaran peserta didik berbeda sesuai kebijakan kolonial.
Perbedaan Kurikulum dan Fasilitas
Sekolah-sekolah elite menerapkan kurikulum yang mengikuti sistem pendidikan Belanda dengan penekanan pada penguasaan bahasa Belanda. Tenaga pengajarnya juga banyak didatangkan langsung dari Belanda sehingga kualitas pendidikannya lebih tinggi dibanding sebagian sekolah pribumi lainnya.
Kesenjangan Akses Pendidikan
Sistem pendidikan kolonial membatasi akses pendidikan melalui seleksi berdasarkan status sosial, keturunan, dan kemampuan ekonomi sehingga hanya sebagian kecil masyarakat pribumi yang memperoleh kesempatan belajar di sekolah berkualitas.
Tujuan Strategis dan Dampak Kebijakan Pendidikan Kolonial
Tujuan Pendidikan Kolonial
Kebijakan pendidikan kolonial diarahkan untuk menghasilkan tenaga administrasi dan pekerja terdidik yang dapat dipekerjakan dengan biaya lebih rendah guna menunjang kepentingan politik dan ekonomi pemerintah Hindia Belanda.
Kaum Terpelajar sebagai Perantara
Pemerintah Hindia Belanda membentuk kelompok elite terdidik yang diharapkan dapat mendukung kepentingan politik dan ekonomi kolonial serta memperkuat keberlangsungan kekuasaan Belanda di Indonesia.
Dampak Sosial Pendidikan Kolonial
Sistem pendidikan kolonial memperkuat perbedaan sosial karena sekolah diselenggarakan berdasarkan status sosial dan lebih mengutamakan kaum bangsawan dibanding masyarakat pribumi pada umumnya.