Perjanjian Saragosa: Pembagian Wilayah Kekuasaan Portugal dan Spanyol
Artikel yang membahas seputar ilmu sejarah dalam maupun luar negeri.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Jejak Sejarah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPersaingan dua kekuatan maritim Eropa di abad ke-16 membawa konsekuensi besar bagi wilayah Nusantara. Portugal dan Spanyol yang bersaing memperebutkan jalur perdagangan rempah-rempah akhirnya menandatangani perjanjian yang mengubah peta kekuasaan kolonial di kawasan Timur.
Perjanjian Saragosa menjadi salah satu peristiwa penting yang menentukan nasib kedaulatan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Melalui kesepakatan ini, dua negara adidaya saat itu membagi wilayah tanpa mempertimbangkan hak masyarakat lokal yang telah mendiami kawasan tersebut selama berabad-abad.
Latar Belakang dan Isi Perjanjian Saragosa
Persaingan antara Portugis dan Spanyol berakar dari pembagian dunia dalam Perjanjian Tordesillas tahun 1494 yang belum mengatur batas wilayah di kawasan Timur secara jelas. Perebutan Kepulauan Maluku sebagai pusat utama komoditas bernilai tinggi seperti cengkih dan pala, memicu konflik terbuka saat Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Untuk mengakhiri ketegangan geopolitik tersebut, kedua negara menandatangani Perjanjian Saragosa pada tahun 1529. Kesepakatan ini menetapkan batas wilayah kekuasaan di kawasan Timur. Dampaknya, Portugis mempertahankan hak monopoli perdagangan dan pengaruhnya di wilayah Maluku, sementara Spanyol harus keluar dari kawasan tersebut menuju Filipina. Sebagaimana berdasarkan artikel Misi Dagang atau Dominasi: Reinterpretasi Motif Penjajahan Portugis dan Spanyol di Indonesia oleh Anna Maria Lumban Batu dkk., Perjanjian Saragosa menjadi instrumen diplomasi internasional Eropa yang mengubah hubungan perdagangan awal menjadi bentuk dominasi teritorial dan kontrol politik atas kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara.
Motif di Balik Perjanjian Saragosa dan Dampaknya terhadap Indonesia
Motif di balik Perjanjian Saragosa tidak terlepas dari penerapan semboyan Gold, Glory, Gospel. Selain mengamankan monopoli perdagangan rempah (Gold), perjanjian ini bertujuan mencegah perang militer berkepanjangan agar kedua kekuatan dapat mengonsolidasikan dominasi politik (Glory) dan ekspansi ideologi (Gospel) di wilayah masing-masing. Perjanjian ini membawa dampak sistematis bagi Nusantara; batas-batas wilayah mulai ditentukan oleh diplomasi kolonial antarnagara Eropa. Portugis kemudian memperkuat dominasinya melalui monopoli pasar, penetapan harga sepihak, dan pendirian benteng-benteng pertahanan. Akibat intervensi politik serta penguasaan jalur maritim ini, kerajaan-kerajaan lokal bertahap kehilangan kedaulatan atas wilayah dan sumber daya ekonominya. Hal ini menandai lahirnya era penjajahan kolonial yang terstruktur di Indonesia.
Semboyan 3G sebagai Strategi Multidimensi Kolonialisme
Kedatangan bangsa Iberia ke Nusantara digerakkan oleh tiga pilar utama: Gold (kekayaan ekonomi), Glory (kejayaan politik), dan Gospel (misi keagamaan). Komoditas rempah-rempah yang bernilai tinggi menjadi pemicu awal (Gold) untuk memasuki jaringan perdagangan lokal. Namun, ambisi tersebut segera diikuti oleh tindakan Glory melalui pendirian benteng, penguasaan jalur strategis, dan intervensi dalam struktur pemerintahan kerajaan Nusantara. Sementara itu, pilar Gospel dijalankan melalui pengiriman misionaris Katolik yang membentuk basis masyarakat lokal baru yang loyal kepada kekuasaan asing. Ketiga aspek ini saling melengkapi dalam mengukuhkan dominasi kolonial jangka panjang.
Perlawanan Kerajaan Lokal terhadap Dominasi Kolonial
Pergeseran motif Eropa dari mitra dagang menjadi pihak yang mendominasi memicu respons keras dari berbagai kerajaan di Nusantara. Di Ternate, sikap sewenang-wenang, monopoli harga, dan intervensi Portugis hingga puncaknya eksekusi Sultan Hairun memicu perlawanan besar-besaran di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Sementara di Jawa Barat, upaya Portugis mendirikan benteng di Sunda Kelapa pada 1522 direspons oleh Kesultanan Demak dengan serangan militer pada 1527 untuk mengusir Portugis, yang kemudian mengubah nama pelabuhan tersebut menjadi Jayakarta. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa masyarakat Nusantara menolak secara tegas perampasan kedaulatan wilayah yang berkedok fasilitas perdagangan.