Jepang Tetapkan Tarif Pajak Mata Uang Virtual Hingga 55 Persen

Ilustrasi Bitcoin (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Lembaga pajak Jepang mulai melibatkan diri ke mata uang virtual yang sedang menjangkiti masyarakat dunia dan bersiap membuat investor di sektor ini gigit jari.

Setelah tahun lalu menetapkan pendapatan dari jenis transaksi ini adalah tergolong ‘pendapatan lain-lain,’ para investor sekarang wajib mencantumkan keuntungannya saat melaporkan pajak tahunan.

Berbeda halnya dengan pendapatan yang didulang dari saham dan mata uang asing yang dibebani pajak sekitar 20 persen, Jepang menetapkan tarif untuk mata uang virtual berkisar antara 15 persen sampai 55 persen.

Tarif tertinggi bakal dinikmati mereka yang pendapatan tahunannya mencapai USD 365.000.

Sebagian investor yang menjadi kaya dari mata uang virtual sudah meninggalkan Jepang, pindah ke negara tanpa pajak. Negara yang dipungut untuk investasi jangka panjang pada mata uang virtual seperti Singapura, sebut Kengo Maekawa, CEO dari Shiodome Partners Tax Corp.

Maekawa mengaku perusahaannya kebanjiran klien ynag kebanyakan berusia 30 sampai 40 tahun yang meminta saran terkait pajak pendapatan dari mata uang virtual.

Jepang tidak sendirian dalam memungut pajak untuk mata uang virtual.

Di Amerika, badan pajak (IRS) tahun 2014 menggolongkan mata uang virtual sebagai aset layaknya emas atau lahan, yang menjadikan pendapatan jangka panjangnya sebagai subjek pajak, dengan tarif yang lebih rendah dibanding Jepang.

Potensi kas negara Jepang dari mata uang virtual dinilai Bloomberg bisa cukup signifikan.

Beberapa bulan terakhir sekitar 40 persen aktivitas jual beli bitcoin dilakukan dalam mata uang Yen.