Kolonialitas Tanpa Bendera: Senegal di Antara Jebakan IMF dan Imperialisme Moral
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari James Andrew tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam rentang dua tahun terakhir, 2024 hingga 2026, dua berita besar datang dari Senegal datang hampir bersamaan, dan keduanya tidak saling menyerupai. Dimulai dari audit keuangan pemerintah baru Presiden Bassirou Diomaye Faye mengungkap utang tersembunyi senilai $13,3 miliar yang ditinggalkan rezim sebelumnya skandal fiskal terbesar yang pernah terjadi pada negara peserta program IMF di Afrika, sepuluh kali lebih besar dari kasus "tuna bonds" Mozambique yang sebelumnya menjadi rekor (The Africa Report, 2025). Dan dilanjutkan dengan parlemen Senegal mengesahkan undang-undang yang menggandakan hukuman penjara bagi hubungan sesama jenis menjadi maksimal 10 tahun, sebuah langkah yang segera menuai kecaman dari lembaga-lembaga HAM Barat (France 24, Maret 2026).
Sosiolog Peru Aníbal Quijano (2000) pernah memperingatkan bahwa kolonialisme tidak berakhir ketika bendera diturunkan. Ia bertransformasi menjadi apa yang ia sebut coloniality of power struktur hierarki yang terus bekerja lewat kontrol atas ekonomi, pengetahuan, dan norma budaya, jauh setelah kemerdekaan formal tercapai. Dua berita dari Senegal itu bukan kebetulan yang tidak berhubungan. Keduanya adalah dua wajah dari satu struktur yang sama.
IMF dan Arsitektur Pengawasan yang Bolong
Kwame Nkrumah (1965) pernah menulis bahwa neo-kolonialisme bekerja bukan lewat bendera dan senjata, melainkan lewat "bantuan" dan "program pembangunan" yang secara diam-diam mengarahkan kebijakan negara penerima dari luar. Pernyataan itu terasa menggigit ketika membaca fakta bahwa IMF terlibat dalam program pembiayaan Senegal sejak 2019, misi demi misi datang silih berganti, namun menurut laporan Bretton Woods Project (Desember 2025), lembaga ini melewatkan utang tersembunyi senilai seperempat PDB negara itu tercermin dalam neraca pembayaran, survei moneter, data nasional, hingga laporan fiskal dalam misi demi misi selama lima tahun berturut-turut.
Menurut CNBC Africa (2025), ketika audit akhirnya dilakukan, rasio utang Senegal terhadap PDB melonjak dari 74% menjadi hampir 100% dan terus naik melampaui 130% pada akhir 2024. IMF membekukan fasilitas kredit $1,8 miliar. Senegal kini berdiri di tepi jurang fiskal, sementara lembaga yang diklaim sebagai pengawas keuangan global baru mengangkat tangan.
Ini bukan semata soal Senegal yang gagal mengelola keuangannya. Seperti diungkap Afrique XXI (2025), IMF bahkan menyetujui pinjaman $1,8 miliar pada 2023 berdasarkan angka yang belakangan terbukti jauh dari kenyataan. Pertanyaannya bukan hanya kenapa Senegal menyembunyikan utang? Pertanyaan yang sama beratnya adalah kenapa IMF tidak menemukannya dan kenapa program itu tetap berjalan seolah tidak ada yang salah?
Imperialisme Moral dan Siapa yang Berhak Bicara
Di saat yang hampir bersamaan, negara-negara Barat yang banyak di antaranya adalah donatur dan mitra IMF Senegal ramai mengecam undang-undang anti-LGBT yang baru disahkan di Dakar. Human Rights Watch (Februari 2026) menyebutnya sebagai pelanggaran hak-hak yang dilindungi secara internasional. Kecaman itu sah secara moral. Namun ada lapisan ironi yang tidak bisa diabaikan.
Makau Mutua, dalam makalah klasiknya di Harvard International Law Journal (2001), memperkenalkan metafora "Savages, Victims, and Saviors" sebuah konstruksi di mana wacana HAM global kerap menempatkan Barat sebagai penyelamat, negara-negara Selatan sebagai pihak yang biadab, dan masyarakatnya sebagai korban yang perlu diselamatkan. Mutua tidak membela pelanggaran HAM. Ia mempertanyakan siapa yang berhak memiliki otoritas moral untuk mendefinisikan standar universal itu dan dari kepentingan apa standar tersebut bekerja.
Pertanyaan Mutua terasa semakin mendesak ketika kita tahu bahwa negara yang paling keras mengecam kebijakan sosial Senegal adalah bagian dari sistem keuangan global yang baru saja gagal melindungi Senegal dari jebakan utang selama lima tahun. Mengecam nilai-nilai Senegal sambil bungkam soal kegagalan pengawasan fiskal global bukan konsistensi moral itu selektivitas yang sudah sangat familier dalam sejarah Afrika.
Dua Tekanan, Satu Pertanyaan
Senegal hari ini adalah ilustrasi hidup dari kolonialitas tanpa bendera. Di satu sisi, kedaulatannya atas keuangan publik terus tergerus oleh mekanisme pembiayaan global yang tidak ia kuasai sepenuhnya. Di sisi lain, kedaulatannya atas nilai-nilai sosialnya terus-menerus dipersoalkan oleh aktor-aktor eksternal yang merasa berwenang mendefinisikan apa artinya "menjadi negara yang maju."
Ini bukan semata- mata hanya pembelaan atas hukum anti-LGBT Senegal, namun kriminalisasi atas identitas seseorang adalah masalah serius dan layak dikritik. Tapi kritik itu akan kehilangan legitimasinya ketika datang dari arah yang sama dengan arah datangnya kegagalan pengawasan utang. Afrika berhak mendapat keduanya secara konsisten: akuntabilitas fiskal yang sungguh-sungguh, dan ruang untuk menentukan arah sosialnya sendiri tanpa keduanya dijadikan instrumen tekanan yang saling melengkapi.
Senegal bukan sekadar krisis satu negara. Senegal adalah cermin dari sebuah tata dunia yang masih bekerja dengan logika lama bukan lagi lewat bendera dan meriam, tapi lewat angka-angka utang dan klaim atas kebenaran moral. Selama kedua tangan itu masih milik pihak yang sama, kedaulatan Afrika akan terus menjadi pertanyaan yang belum selesai.
Referensi
Nkrumah, K. (1965). Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism. London: Thomas Nelson & Sons. https://www.marxists.org/subject/africa/nkrumah/neo-colonialism/
Quijano, A. (2000). "Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America." Nepantla: Views from South, 1(3), 533–580. https://www.decolonialtranslation.com/english/quijano-coloniality-of-power.pdf
Mutua, M. (2001). "Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights." Harvard International Law Journal, 42(1), 201–245. https://digitalcommons.law.buffalo.edu/...Mutua_M_Savages...pdf
Bretton Woods Project. (Desember 2025). "Senegal's Hidden Debt Sparks Questions About IMF's Oversight." https://www.brettonwoodsproject.org/2025/12/senegals-hidden-debt-sparks-questions-about-imfs-oversight/
CNBC Africa. (2025). "Senegal's Hidden Debt Crisis and Attempts to Resolve It." https://www.cnbcafrica.com/2025/senegals-hidden-debt-crisis-and-attempts-to-resolve-it
The Africa Report. (Desember 2025). "Senegal's Hidden Debt: High-Level Game of Smoke and Mirrors." https://www.theafricareport.com/401850/senegals-hidden-debt-high-level-game-of-smoke-and-mirrors/
Afrique XXI. (2025). "Senegal's Hidden Debt and the IMF's Blind Spots." https://afriquexxi.info/Senegal-s-Hidden-Debt-and-the-IMF-s-Blind-Spots
Al Jazeera. (November 2025). "Why is Senegal Squaring Up to the International Monetary Fund?" https://www.aljazeera.com/economy/2025/11/28/why-is-senegal-squaring-up-to-the-international-monetary-fund
France 24. (11 Maret 2026). "Senegal Passes Law Doubling Penalty for Same-Sex Relations to 10 Years." https://www.france24.com/en/africa/20260311-senegal-doubles-penalty-same-sex-relations-10-years
France 24. (24 Februari 2026). "Senegal PM Introduces Bill Doubling Prison Terms for Same-Sex Relations." https://www.france24.com/en/africa/20260224-senegal-pm-introduces-new-law-doubling-penalty-for-same-sex-relations
Human Rights Watch. (18 Februari 2026). "Senegal Arrests 12 Men Using Punitive Anti-LGBT Laws." https://www.hrw.org/news/2026/02/18/senegal-arrests-12-men-using-punitive-anti-lgbt-laws