Siapa yang Akan Tenggelam Berikutnya? Urgensi Keamanan Iklim ASEAN
Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari James Andrew tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarAkhir November 2025, Sumatera kembali tenggelam. Banjir bandang melanda beberapa wilayah di Sumatera Utara dan Aceh, menewaskan puluhan orang, menghancurkan ribuan rumah, dan memutus akses jalan utama yang menghubungkan kawasan produktif. Infrastruktur rusak, ribuan warga mengungsi, dan kerugian ekonomi terus membengkak. Pemerintah daerah kewalahan, bantuan terlambat datang, dan publik kembali bertanya: kenapa ini terus terulang?
Tapi pertanyaan yang lebih mendesak sebenarnya bukan cuma soal kesiapan pemerintah lokal. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah: kenapa bencana sebesar ini masih diperlakukan sebagai urusan domestik semata, padahal dampaknya sudah lintas batas dan ancamannya bersifat regional?
Banjir Sumatera bukan sekadar bencana alam. Ini adalah manifestasi dari krisis iklim global yang kini menjadi ancaman keamanan non-tradisional di Asia Tenggara sebuah ancaman yang, kalau tidak ditangani secara kolektif, bisa menggerus stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan kohesi sosial di seluruh kawasan ASEAN.
Ketika Bencana Iklim Jadi Ancaman Keamanan
Konsep keamanan sudah berubah. Ancaman terbesar hari ini bukan datang dari militer atau senjata, tapi dari perubahan iklim, bencana alam, dan migrasi paksa. ASEAN sudah mengakui perubahan iklim sebagai "pengganda ancaman" dalam dokumen resmi. Tapi pengakuan di atas kertas tidak sama dengan kesiapan di lapangan.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan curah hujan ekstrem di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan intensitas yang lebih tinggi dan durasi yang lebih Panjang pola yang konsisten dengan proyeksi perubahan iklim global. Kalau tidak ada upaya adaptasi dan mitigasi yang serius, bencana seperti ini akan terus datang dengan skala yang lebih besar.
Dampak Lintas Batas yang Diabaikan
Orang sering berpikir banjir di Sumatera adalah masalah Indonesia. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu.
Pertama, gangguan ekonomi regional. Sumatera adalah pusat produksi kelapa sawit, karet, dan komoditas pertanian. Ketika banjir merusak perkebunan dan memutus jalur distribusi, harga komoditas di pasar regional terguncang. Singapura, Malaysia, Thailand semua terdampak.
Banjir Thailand 2011 adalah pelajaran pahit: menurut laporan Bank Dunia, kerugian ekonomi mencapai lebih dari 45 miliar dolar AS, mengganggu rantai pasok industri otomotif dan elektronik global. Pabrik-pabrik di Jepang, Eropa, dan Amerika terpaksa menghentikan produksi. Jika banjir masif melanda Sumatera, dampaknya bisa serupa atau lebih buruk.
Kedua, kabut asap lintas negara. Banjir sering diikuti kekeringan ekstrem di musim lain pola cuaca tidak menentu akibat perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan jadi ancaman nyata. Dan kabut asap tidak mengenal batas. Singapura, Malaysia, Brunei, bahkan Thailand Selatan pernah merasakan dampaknya. Ini bukan cuma kualitas udara, tapi kesehatan publik, pariwisata, dan ekonomi.
Ketiga, potensi migrasi paksa. Ketika bencana iklim terus berulang, orang kehilangan rumah dan mata pencaharian. Perubahan iklim diperkirakan akan memicu perpindahan besar-besaran populasi di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan, terutama dari kawasan pesisir dan daerah rawan banjir.
ASEAN dan Ilusi Kesiapan Kolektif
ASEAN punya mekanisme untuk menangani bencana. Ada ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yang ditandatangani sejak 2005, dan ada AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management) yang didirikan di Jakarta untuk koordinasi respons darurat.
Di atas kertas, ini semua terlihat bagus. Tapi di lapangan? Cerita lain.
Ketika banjir melanda Sumatera, respons regional praktis tidak terlihat. Tidak ada koordinasi cepat, tidak ada mobilisasi sumber daya lintas negara, tidak ada early warning terintegrasi. Indonesia menangani sendiri, dengan kapasitas terbatas. Bandingkan dengan Uni Eropa yang punya EU Civil Protection Mechanism sistem yang bisa memobilisasi bantuan dalam hitungan jam. ASEAN punya struktur, tapi tidak punya gigi. AHA Centre beroperasi dengan dana terbatas, bergantung kontribusi sukarela yang tidak konsisten.
Yang lebih problematis: tidak ada mekanisme enforcement. AADMER adalah perjanjian sukarela. Kalau ada negara gagal mitigasi dan dampaknya menyebar ke tetangga (seperti kabut asap), tidak ada sanksi. Semua berjalan dengan "ASEAN Way" konsensus dan diplomasi halus. Tapi ketika rumah orang tenggelam, diplomasi halus tidak menyelamatkan nyawa.
Perbandingan Regional: Pelajaran yang Belum Dipetik
ASEAN sebenarnya punya banyak pelajaran dari bencana-bencana besar di kawasan ini.
Topan Nargis di Myanmar (2008): lebih dari 138.000 orang meninggal atau hilang. Pemerintah Myanmar menolak bantuan internasional berhari-hari. ASEAN akhirnya turun tangan, tapi terlambat dan tidak terkoordinasi.
Banjir Vietnam hampir setiap tahun mengancam ketahanan pangan bukan cuma untuk Vietnam, tapi negara-negara pengimpor beras dari mereka. Semua bencana ini punya kesamaan: tidak ada respons kolektif efektif dari ASEAN. Setiap negara menangani sendiri, dampak regional diabaikan sampai terlambat.
Apa yang Harus Dilakukan: Dari Retorika ke Aksi Konkret
Kalau ASEAN serius menjadikan keamanan iklim sebagai prioritas, ada beberapa langkah konkret yang harus diambil bukan besok, tapi sekarang.
Pertama, perkuat pendanaan dan kapasitas AHA Centre. Organisasi ini tidak boleh bergantung pada kontribusi sukarela yang tidak pasti. ASEAN perlu membentuk ASEAN Disaster Response Fund yang permanen, dengan kontribusi wajib dari semua negara anggota berdasarkan kapasitas ekonomi masing-masing. Dana ini harus bisa dimobilisasi dalam 24 jam ketika ada bencana besar, tanpa perlu menunggu persetujuan konsensus yang bisa memakan waktu berhari-hari.
Kedua, bangun sistem peringatan dini regional terintegrasi. Badan meteorologi ASEAN perlu terhubung dalam satu platform untuk real-time data sharing. Teknologi satelit dan AI sudah memungkinkan prediksi akurat. Yang kurang: political will untuk berbagi data transparan.
Ketiga, integrasikan climate security ke ASEAN Political-Security Community. Pilar keamanan ASEAN masih terlalu fokus terorisme dan konflik laut. Perubahan iklim harus diakui sebagai ancaman setara bahkan lebih besar dengan task force khusus, mandat jelas, dan anggaran memadai.
Bencana Lokal, Tanggung Jawab Regional
Banjir Sumatera bukan cuma tragedi lokal. Ini adalah cermin dari kegagalan kolektif ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan abad ke-21.
Perubahan iklim tidak peduli batas negara. Banjir di Sumatera hari ini bisa jadi kebakaran hutan besok, atau kekeringan lusa. Dan dampaknya tidak berhenti di Indonesia ekonomi regional terguncang, kualitas udara memburuk, migrasi paksa meningkat, dan stabilitas sosial terancam. ASEAN sering bangga dengan narasi "satu komunitas, satu visi." Tapi kalau visi itu tidak diterjemahkan jadi aksi konkret ketika bencana melanda, maka itu cuma slogan kosong.
Banjir Sumatera adalah pengingat: waktu untuk bertindak sudah habis. Apakah ASEAN cukup serius untuk berubah, atau kita akan terus mengulangi pola yang sama bencana datang, respons terlambat, lalu lupa sampai bencana berikutnya tiba?
Karena kalau pola ini terus berlanjut, yang rugi bukan cuma Indonesia. Seluruh kawasan akan membayar harganya.
Referensi :
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (4 November 2025). Peningkatan Curah Hujan Masuki Puncak Musim, Waspadai Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah. Siaran Pers.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (2024). Laju Perubahan Curah Hujan Indonesia Periode 1981-2024. https://www.bmkg.go.id/iklim/analisis-laju-perubahan-curah-hujan
World Bank. (2012). Thai Flood 2011: Rapid Assessment for Resilient Recovery and Reconstruction Planning.
Asian Development Bank. (2012). Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific: Final Report.
Asian Development Bank. (2024). Asia-Pacific Climate Report: Catalyzing Finance and Policy Solutions.
AHA Centre. (2024). Annual Report 2023: Rising Through the Moments.
ReliefWeb. (2008). Myanmar: Cyclone Nargis - Situation Report No. 10. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.