PDIP Respons PKB: Sikap Politik Kami Diputuskan Kongres, Bukan Partai Lain
PerbesarKetua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta partainya mempertegas posisi politik terhadap pemerintahan. Deddy menegaskan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (18/6).
Deddy menjelaskan, posisi politik PDIP tidak ditentukan berdasarkan desakan dari pihak luar, melainkan melalui forum-forum resmi partai. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan organisasi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.
Deddy menegaskan posisi PDIP saat ini sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan. Menurut dia, peran tersebut diperlukan mengingat mayoritas kursi DPR saat ini ditempati partai-partai yang tergabung dalam pemerintahan.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" kata Deddy.
Ia juga mengkritik penggunaan istilah oposisi yang dilontarkan Jazilul. Deddy menilai terminologi tersebut lebih dikenal dalam sistem parlementer, sementara Indonesia menganut sistem presidensial.
"Selain itu, mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer yang biasanya terdiri dari 2 (kubu) partai dominan dengan ideologi yang saling bertentangan," ujarnya.
Menurut Deddy, dalam sistem presidensial seperti Indonesia, fungsi pengawasan terhadap pemerintah dijalankan melalui mekanisme checks and balances oleh DPR, bukan melalui oposisi formal sebagaimana dalam sistem parlementer.
"Fungsi oposisi dlm konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. Ini sama seperti di Amerika yg tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementerian," katanya.
Deddy pun mempertanyakan alasan di balik pernyataan Jazilul yang meminta PDIP memperjelas posisinya.
"Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR??" ucap Deddy.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB sekaligus Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP mengambil sikap politik yang lebih tegas terhadap pemerintahan.
"Saya berharap PDIP mengambil sikap yang tegas. Kalau memang berada di posisi oposisi, ya oposisi saja, jangan bersikap abu-abu," ujar Jazilul di Kompleks Parelemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Jazilul menilai posisi PDIP sebagai partai penyeimbang masih belum tergambar secara jelas. Ia juga menyebut sikap yang tegas akan lebih dihargai dibandingkan posisi yang dinilai tidak konsisten.
"Menurut saya, posisi PDIP saat ini masih belum tegas. Sebagai partai penyeimbang itu seperti apa, perlu diperjelas, supaya kita bisa bergerak dengan baik," kata Jazilul.