BPJS Seharusnya Tidak Mengecualikan Kasus Self-Harm dan Suicide

Pada 2023, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat 1.350 kasus bunuh diri di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut meningkat sebesar 50,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada 2023 mencapai 1,4%. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok anak muda berusia 15–24 tahun, yaitu sebesar 2%. Lebih mengkhawatirkan, 61% anak muda yang mengalami depresi dilaporkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup dalam satu bulan terakhir (SKI, 2023).

Data tersebut menunjukkan besarnya tantangan dalam penanganan kesehatan jiwa sekaligus pentingnya memastikan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Upaya penanganan tidak cukup hanya berorientasi pada pencegahan, tetapi juga harus menjamin tersedianya pelayanan kesehatan dan kepastian pembiayaannya.

Persoalan muncul ketika seseorang mengalami gangguan kesehatan akibat tindakan menyakiti diri sendiri (self-harm) yang membutuhkan pertolongan medis, tetapi justru berhadapan dengan pengecualian pembiayaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Persoalan utama bukan semata-mata keberadaan pengecualian pembiayaan tersebut, melainkan belum jelasnya kriteria yang membatasi penerapannya. Ketika regulasi kesehatan mengakui penanganan kondisi yang berkaitan dengan tindakan menyakiti diri sendiri sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa, kebijakan pembiayaan seharusnya memberikan kepastian mengenai kondisi yang dikecualikan, dasar penilaiannya, serta mekanisme pemenuhan kebutuhan medis pasien. Tanpa kejelasan tersebut, pengecualian pembiayaan berpotensi tidak sejalan dengan tujuan perlindungan kesehatan.

Ketika Pengakuan Kesehatan Berhadapan dengan Pengecualian Pembiayaan

Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memasukkan pencegahan faktor risiko bunuh diri, pikiran menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri sebagai bagian dari upaya kesehatan jiwa. Ketentuan ini menegaskan bahwa tindakan menyakiti diri sendiri bukan semata-mata persoalan perilaku individual, melainkan bagian dari persoalan kesehatan yang membutuhkan perhatian sistem pelayanan kesehatan.

Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 154 ayat (4) huruf d mengatur penanganan gangguan kesehatan fisik dan jiwa akibat percobaan bunuh diri sebagai bagian dari upaya pencegahan percobaan bunuh diri. Dengan demikian, regulasi kesehatan telah mengakui pentingnya penanganan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan percobaan bunuh diri.

Namun, arah berbeda ditemukan dalam kebijakan JKN. Pasal 52 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 mengecualikan gangguan kesehatan akibat tindakan sengaja menyakiti diri sendiri dan akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri dari pembiayaan JKN.

Di sinilah persoalan koherensi kebijakan muncul. Ketika suatu kondisi diakui sebagai bagian dari persoalan kesehatan yang perlu dicegah dan ditangani, kebijakan pembiayaannya seharusnya memberikan kepastian mengenai batas pengecualian dan mekanisme pemenuhan kebutuhan medis pasien.(Walt &Gilson,1994)

Ketidakjelasan Kriteria dan Persoalan Keadilan

Persoalan semakin penting karena Pasal 52 ayat (3) Perpres JKN mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai gangguan kesehatan yang dimaksud dalam ketentuan pengecualian kepada Menteri. Pengaturan mengenai pengecualian tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun, ketentuan tersebut baru mencantumkan kategori gangguan kesehatan yang dikecualikan tanpa menjabarkan kriteria klinis dan batasan operasional secara lebih terperinci.

Akibatnya, masih terdapat persoalan mengenai parameter yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kondisi termasuk dalam pengecualian pembiayaan JKN. Padahal, kriteria tersebut penting untuk memastikan bahwa penetapan status penjaminan tidak hanya didasarkan pada penilaian umum terhadap tindakan seseorang, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik kondisi medis yang dialaminya.

Masalahnya bukan hanya mengenai ada atau tidaknya pengecualian, melainkan juga bagaimana pengecualian tersebut ditentukan. Tindakan menyakiti diri sendiri tidak selalu identik dengan percobaan bunuh diri. Secara klinis, self-harm dapat terjadi dengan atau tanpa intensi untuk mengakhiri hidup. Latar belakang psikologis, tingkat risiko, dan kebutuhan penanganannya pun dapat berbeda. Karena itu, unsur kesengajaan saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi klinis maupun kebutuhan medis seseorang.

Persoalan lain muncul dari pengelompokan tindakan menyakiti diri sendiri dengan kegiatan hobi yang membahayakan diri sendiri. Keduanya memiliki karakteristik berbeda. Tindakan menyakiti diri sendiri dapat berkaitan dengan kondisi psikologis dan kebutuhan intervensi kesehatan jiwa, sedangkan risiko akibat aktivitas berbahaya dapat memiliki konteks yang berbeda. Menyamakan keduanya tanpa kriteria yang memadai berisiko mengabaikan perbedaan kebutuhan medis dan kerentanan pasien.

Tentu, pengecualian pembiayaan tidak selalu keliru. Keberlanjutan JKN dan pengendalian penggunaan sumber daya merupakan pertimbangan kebijakan yang sah. Namun, pembatasan tersebut harus memiliki dasar yang rasional dan proporsional. Penilaian terhadap tindakan seseorang perlu dibedakan dari penilaian atas kebutuhan medis yang timbul setelahnya. Keputusan administratif mengenai penjaminan juga tidak seharusnya mengaburkan kebutuhan pasien untuk memperoleh pertolongan.

Urgensi persoalan ini semakin terlihat ketika akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Analisis Rizal et al. (2024) terhadap data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa hanya 9,3% individu yang teridentifikasi memiliki kemungkinan mengalami depresi (probable depression) memperoleh pengobatan. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai hambatan, termasuk pembiayaan, ketersediaan layanan, dan akses terhadap tenaga kesehatan. Dalam kondisi demikian, pengecualian pembiayaan tanpa kriteria yang jelas berpotensi menambah hambatan bagi seseorang yang membutuhkan pertolongan.

Membangun Kepastian, Bukan Sekadar Pengecualian

Penyelesaian persoalan ini tidak harus dilakukan dengan menghapus seluruh pengecualian pembiayaan JKN. Melainkan dengan memperbaiki desain kebijakan sebagai solusi agar kebijakan pembiayaan berjalan searah dengan tujuan perlindungan kesehatan.

Pertama, Kementerian Kesehatan perlu mengevaluasi dan menyempurnakan pengaturan pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) Perpres JKN, khususnya ketentuan dalam Permenkes 28/2014. Penyempurnaan tersebut perlu menghasilkan kriteria yang jelas dan terukur mengenai gangguan kesehatan yang dikecualikan. Penyusunannya perlu melibatkan tenaga medis, ahli kesehatan jiwa, BPJS Kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Penilaian tidak cukup hanya bertumpu pada unsur kesengajaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan asesmen klinis, intensi, kondisi pasien, serta kebutuhan penanganannya.

Kedua, pemerintah perlu mengevaluasi pengelompokan tindakan menyakiti diri sendiri dengan hobi yang membahayakan diri sendiri. Pembedaan kategori diperlukan agar kebijakan pembiayaan memperhatikan karakteristik klinis dan kebutuhan penanganan yang berbeda.

Ketiga, pemerintah perlu memperjelas koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kejelasan tersebut harus mencakup mekanisme penanganan medis, proses penetapan status pembiayaan, serta alternatif pembiayaan apabila suatu kondisi memang tidak dijamin JKN. Dengan demikian, pengecualian dalam satu skema pembiayaan tidak berujung pada ketidakjelasan tanggung jawab dan hilangnya akses masyarakat terhadap pertolongan medis.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mempertentangkan keberlanjutan JKN dengan perlindungan kesehatan jiwa. Keduanya harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang koheren. Regulasi pelayanan kesehatan harus selaras dengan regulasi pembiayaannya sehingga pengakuan negara terhadap kebutuhan penanganan kesehatan jiwa tidak berhenti sebagai norma, tetapi dapat diwujudkan melalui sistem yang memberikan kepastian dan akses nyata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

B. Literatur dan Penelitian

Munira, L., Liamputtong, P., & Viwattanakulvanid, P. (2023). Barriers and facilitators to access mental health services among people with mental disorders in Indonesia: A qualitative study. Belitung Nursing Journal, 9(2), 110–117.

Rizal, M. F., Johnston, D. W., Black, N., & Sweeney, R. (2024). Mental healthcare access and the treatment gap in Indonesia. Monash Centre for Health Economics Working Paper 2024-16.

Walt, G., & Gilson, L. (1994). Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. Health Policy and Planning, 9(4), 353–370.

C. Data dan Laporan

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.

Pusat Informasi Kriminal Nasional, Bareskrim Polri. (2023). Data kasus bunuh diri yang ditangani kepolisian di Indonesia.