Erdogan Teken UU untuk Kerahkan Pasukan ke Qatar

President Erdogan. (Foto: Reuters/Umit Bektas)

Niatan Turki untuk membantu Qatar yang sedang diisolasi oleh sejumlah negara di Arab ternyata besar. Presiden Tayyip Erdogan kini telah meneken undang-undang yang mengatur pengerahan pasukannya ke Qatar.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (10/6), dia menyerukan agar isolasi terhadap Qatar yang dilakukan negara-negara di Arab segera dihentikan. Tuduhan negara-negara Arab perihal Qatar memberikan dukungan terhadap terorisme dinilainya tidak berdasar.

[Baca juga: Trump Minta Qatar Segera Hentikan Dukungan ke Kelompok Teroris]

Meskipun ada pihak yang tidak nyaman akan keputusannya mendukung Qatar, Erdogan menegaskan tidak akan menyurutkan langkahnya.

"Ada orang-orang yang tidak nyaman bersama kami yang berdiri di dekat saudara laki-laki Qatar kami, memberi mereka makanan. Saya minta maaf, kami akan terus memberi Qatar dukungan apapun," kata Erdogan dalam sebuah pidato di acara buka puasa di Istanbul, Turki, Jumat (9/6).

"Sampai saat ini saya belum melihat Qatar memberikan dukungan terhadap teror," tambahnya.

UU pengerahan pasukan ke Qatar ini sebenarnya terbilang cepat. UU tersebut diajukan pada Rabu (7/6) melalui parlemen dan diteken oleh Erdogan pada Jumat (9/6).

[Baca juga: Al Jazeera Terhantam Krisis Qatar-Saudi]

Ilustrasi Peta Qatar (Foto: Reuters/Thomas White)

[Baca juga: Daftar Pendukung Teroris versi Arab Saudi]

Surat kabar Hurriyet melansir, setelah menempatkan pasukan Turki di sebuah pangkalan di Doha, Qatar, Turki akan segera mengirimkan pesawat dan kapal perangnya.

"Jumlah pesawat tempur Turki dan kapal perang Turki yang menuju ke markas akan menjadi jelas setelah penyusunan laporan berdasarkan penilaian awal di markas," kata Hurriyet.

Delegasi Turki juga dikabarkan akan pergi ke Qatar dalam beberapa hari mendatang untuk menilai situasi di markas lokasi 90 tentara Turki itu tinggal.

Hurriyet mengatakan bahwa ada rencana Turki mengirim sekitar 200 hingga 250 tentara dalam waktu dua bulan ke Qatar untuk tahap awal. Namun perihal kabar tersebut, belum ada pejabat Turki yang memberikan peryataan.