ICW Ingatkan Parpol: Korupsi Bukan Hanya Maling Uang Negara

Emerson Yuntho usai diskusi perpektif Indonesia. (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, menyebut praktik korupsi di Indonesia masih marak dilakukan oleh para kader-kader partai politik (parpol). Menurutnya, hal itu terjadi karena parpol kurang membekali pendidikan antikorupsi.

“Parpol itu banyak berkembang, tapi mereka kurang menyiapkan kader-kader dengan sikap antikorupsi. Kalau misal figur-figur kepala daerahnya tidak dibekali antikorupsi maka akan sulit,” ungkap Emerson dalam diskusi di Kantor DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (26/10).

Emerson menilai, sikap antikorupsi yang selama ini digaungkan oleh parpol baru sebatas slogan dan pencitraan ke masyarakat. Jika sikap antikorupsi tidak ditanamkan dengan benar ke para kader, ia mengatakan praktik korupsi akan terus terjadi.

"Kalau tidak ada komitmen (parpol), ya pergerakan korupsi akan terus terjadi dan pemberantasannya akan lambat," jelas Emerson.

Lebih lanjut, Emerson menduga masih banyak politikus yang selama ini tak memahami bentuk-bentuk korupsi. Korupsi tak hanya sebatas mengambil uang negara. Suap-menyuap, gratifikasi hingga penyalahgunaan wewenang, juga termasuk tindakan korupsi.

“Saya merasa khawatir kepala daerah dan anggota dewan tidak memahami soal korupsi. Kalau hanya merugikan keuangan negara, ya saya pikir harus dikoreksi lagi,” ujarnya.

ICW (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Oleh karena itu dia berharap agar parpol membekali para kadernya dengan baik. Sebab pencegahan korpsi tidak hanya tanggung jawab KPK. Pencegahan juga membutuhkan peran dari eksekutif, legilslatif, hingga masyarakat.

Emerson menyesalkan aksi sejumlah anggota DPR yang seakan ingin membubarkan KPK. Mereka menuding KPK gagal melakukan pencegahan. Padahal mereka sendiri belum melakukan pencegahan secara maksimal.

“Parlemen bilang KPK gagal dalam pencegahan. Padahal mereka di internal parpol ke mana saja? Enggak bisa dong menyalahkan dan memberikan semuanya kepada KPK,” kata Emerson.

Ia khawatir, jika KPK benar-benar bubar, aksi korupsi akan meningkat. "Kalau KPK bubar akan mempengaruhi indeks korupsi di Indonesia yang akan anjlok,” imbuhnya.