Kemendagri dan Lembaga Keuangan Kerja Sama soal Data Kependudukan

Perekaman data e-KTP (Foto: Aditya Pradana Putra/Antara)

Kementerian Dalam Negeri menjalin kerja sama dengan 10 lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Penandatanganan kerja sama terkait pemanfaatan data kependudukan ini dilaksanakan di Gedung Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Pada acara ini pihak Kemendagri diwakili oleh Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh. Dalam sambutannya, Zudan mengatakan kerja sama ini bertujuan agar pelaksanaan tata kelola keuangan negara agar dapat berjalan lebih tertib.

"Negara ingin proses keuangan lebih tertib, lebih mudah ditata. Agar segala masalah yang muncul di masa akan datang dapat dicegah sejak dini," kata Zudan.

Menurut Zudan, kerja sama ini akan mempermudah penyusunan data base transaksi keuangan seluruh masyarakat. Sebab data keuangan akan diintegrasikan dengan nomor induk kependudukan yang ada di e-KTP.

“Selain mempermudah lembaga keuangan, kerja sama ini akan membuat data base kependudukan lebih tertata dan terdata secara detail. Di mana ke depan semua transaksi penduduk di lembaga keuangan akan terdata lebih lengkap," ungkapnya.

Zudan menambahkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilakukan pada 2014.

Adapun 10 lembaga yang menandatangani kerja sama terdiri dari 3 bank dan 7 lembaga keuangan lainnya. Ketiga bank itu adalah PT Bank KEB Hana Indonesia (KEB Hana Bank), PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) dan PT Bank BCA Syariah (Bank BCA Syariah).

Sementara 7 lembaga keuangan lainnya adalah PT. Batavia Prosperindo Finance (Batavia Finance), PT Dipo Star Finance (Dipo Star Finance) , PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance), PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Danakita Investama (Danakita), PT Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance), serta Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa).