Syafi'i Ma'arif: Raih Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Berat UKP-PIP

Buya Syafii Maarif (Foto: Aprilandika Pratama/kumparan)

Setelah dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Buya Syafi'i Ma'arif menjelaskan pandangan pribadinya soal tugas barunya. Menurut Buya, saat ini tugas terberat UKP-PIP ini yaitu mengembalikan kepercayaan publik.

"Ini berat ya, bagaimana merebut kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini. Kan sudah tiga kali. Dulu zaman Bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi), gagal," kata Buya setelah pelantikan UKP-PIP di Kompleks Istana Kepresidenan, Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6).

[Baca juga: Fadli: Sebagai Kader PDIP, Jokowi Pasti Tunjuk Megawati Masuk UKP-PIP]

Kemudian, pada saat masa Presiden Soeharto terdapat program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Namun program itu juga gagal. Maka, Buya memandang UKP-PIP harus berhasil. Sebab, jika tidak berhasil dikatakannya sangat kasihan negara ini.

Selain itu, bagaimana menjamin Pancasila diamalkan sampai tingkat akar rumput juga menjadi tantangan tersendiri.

"Tantangannya yang terbesar bagaimana membawa Pancasila itu nilai luhur turun ke bawah, terutama sila kelima. Soalnya ketimpangan sosial kita tajam sekali. Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme segala macam itu, ini dulu," lanjut dia.

Sila kelima sejak Indonesia merdeka, Buya mengungkapkan, itu tidak diterapkan secara penuh dalam strategi pembangunan nasional. Dia menilai hal itu menjadi masalah bagi bangsa.

Pelantikan UKP-PIP di Istana Negara. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

[Baca juga: Din Syamsuddin Batal Dilantik Jadi Pengarah UKP Pembinaan Pancasila]

"Pemerintah masih berusaha menjalankan sila kelima. Ya memang pemerintah yang pokok. Kita membantu saja toh ini kan unit kerja, ya kita membantu Presiden, memberi masukan kepada Presiden nanti," ucap Buya.

Jadi mungkin dijelaskan Buya, UKP-PIP rapat mungkin sekali sebulan. Kemudian bertemu Presiden tiga bulan sekali hal itu menurut Keppres yang baru.

"Nanti kita bicara dulu sebelum memberi masukan. Diskusi dulu, berkelahi dulu gitu loh," tuturnya.