Wiranto Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Mengkriminalisasi Ulama

Menkopolhukam, Wiranto. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, membantah kabar yang dituduhkan Presidium Alumni 212 tentang kriminalisasi ulama. Dia menegaskan pemerintah tak pernah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

"Istilah kriminalisasi ulama tidak tepat. Ulama yang mana?" ujar dia di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (9/6).

[Baca juga: Orasi dan Tanda Tangan Menolak Kriminalisasi Ulama di Aksi 96]

Seperti dilansir Antara, Wiranto mengatakan pemerintah tidak pernah memiliki permasalahan dengan ulama.

"Begini, yang kami permasalahkan bukan ulamanya, tapi langkah-langkah kriminalnya itu. Jadi ini oknum. Jangan juga digeneralisir bahwa pemerintah melawan umat Islam. Bukan," ujarnya.

Dia menegaskan pemerintah tidak pernah tebang pilih dalam proses penegakan hukum. "Jadi, apakah itu ulama, pedagang, politisi, atau birokrat, kalau tindakannya menyangkut masalah kriminal, ya diproses," tambah Wiranto.

[Baca juga: Alumni 212 Protes ke Jokowi karena Tak Diizinkan Gunakan Istiqlal]

Aksi Bela Ulama (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Maraknya berita-berita yang dinilai mengadu domba pemerintah dengan pihak lain ini, membuat Wiranto meminta masyarakat untuk lebih menyaring kabar-kabar yang beredar, terutama di media sosial.

"Ini yang di medsos harus hati-hati, dan juga media hati-hati memberitakan masalah ini," tutur dia.

Sebelumnya, Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mendatangi Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (9/6) pagi. Kedatangannya itu bertujuan untuk menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 kepada pemerintah agar menghentikan kriminalisasi terhadap ulama. Natalius menyarankan Kemenkopolhukam menyelesaikan persoalan hukum yang menjerat ulama secara politis demi menghentikan kegaduhan nasional.