Catatan Untuk Pembangunan Jalan Trans Papua

oleh : Jimmy Demianus Ijie, SH (Anggota DPR RI, Dapil papua Barat)

Jimmy Deminaus Ijie, SH (dok. kabarpapua.co)

Salah satu komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia adalah menggenjot pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu daerah yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur tersebut adalah Provinsi Papua dan Papua Barat.

Presiden meyakini program pembangunan infrastruktur, terutama jalan di Papua, akan dapat meningkatkan mobilitas, mengangkat ekonomi lokal, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Maka dilakukanlah pembangunan jalan Trans Papua yang membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Kota Merauke di Provinsi Papua, dengan panjang sekitar 4.330 kilometer.

Kehadiran jalan Trans Papua secara ekonomi bernilai tinggi, karena bisa memangkas waktu distribusi barang, sehingga membuat harga bahan pokok lebih terjangkau. Selama ini harga barang-barang kebutuhan pokok di Papua relatif lebih mahal dari wilayah Indonesia lain, karena harus diangkut melalui udara.

Sejujurnya, kita masyarakat di Papua, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo merasa bersyukur dan berterima kasih, karena telah banyak kemajuan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama jalan. Kami tidak meragukan bagaimana kesungguhan Presiden Joko Widodo membangun Papua dengan hati, sehingga kemajuan infrastruktur sangat terlihat pesat sekarang, jika dibandingkan kepemimpinan presiden sebelumnya.

Mengutamakan pembangunan infrastruktur bagi bumi Papua itu juga mengindikasikan adanya pemahaman Presiden Joko Widodo, bahwa dalam menghadapi persoalan Papua, tidak harus selalu melalui pendekatan keamanan, tapi juga diperlukan adanya kehadiran negara dalam bentuk konsistensi sikap dan komitmen tinggi untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Sehingga menerobos isolasi geografis yang secara multiplayer efek akan mendorong percepatan tercapainya kesejahteraan rakyat di satu sisi, dan di sisi lain memperkokoh integrasi orang Papua kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Beberapa Evaluasi

Terkait dengan pembangunan Trans Papua, sejauh ini sudah mulai terlihat manfaat dari pembangunan tersebut bagi rakyat Papua. Namun di samping itu, kita juga tidak bisa menghindari adanya beberapa masalah yang perlu untuk ditangani segera, agar tujuan baik pembangunan jalan Trans Papua tidak tercederai.

Setidaknya ada beberapa catatan yang harus diperhatikan agar pembangunan jalan Trans Papua benar-benar bermanfaat bagi rakyat Papua. Pertama, pembangunan jalan Trans Papua jangan justru memfasilitasi eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di bumi Papua. Mengingat, selama pembangunan, masih saja terjadi illegal loging di beberapa tempat, bahkan banyak kamp kayu hasil penebangan ke arah sekitar Taman Nasional Lorentz Papua, yang seharusnya termasuk kawasan dilindungi.

Kedua, pembangunan jalan Trans Papua perlu memperhatikan pembangunan jalan kampung. Seperti kita ketahui, bahwa proyek jalan Trans Papua hanya menghubungkan antar kabupaten atau kota. Sehingga manfaatnya kurang dirasakan secara langsung oleh warga, karena jalan penghubung antar kampung banyak yang belum layak. Padahal, jalan antar kampung dan distrik justru sangat dibutuhkan warga Papua, untuk menunjang berbagai kegiatan usaha seperti mendistribusikan hasil perkebunan dan peternakan ke pasar.

Ketiga, proses pembangunan harus melibatkan warga lokal, baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam hal ini pemerintah pusat harus melakukan evaluasi, sudah sejauh mana pelibatan warga lokal Papua diakomodir dalam perencanaan dan pembangunan jalan Trans Papua. Pelibatan warga lokal dalam proses pembangunan itu juga penting dilakukan sebagai bentuk pemenuhan komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Artinya, harus ada pelibatan masyarakat lokal dalam setiap perencanaan pembangunan.

Keempat, dibutuhkan keseriusan dalam membangun. Sejauh ini proses pembangunan jalan Trans Papua terlihat masih tidak tuntas di beberapa titik. Alias melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain. Di beberapa titik pun terlihat pembangunan tidak efisien karena melalui jalan yang lebih panjang, melewati bukit, dan berliku. Hal itu bisa terjadi karena organisasi satuan kerja (satker) pelaksananya tidak fokus, akibat beban dan lingkup tugas terlalu berat dan luas di beberapa wilayah. Misalnya satuan kerja (satker) di Balai Bina Marga kota Sorong yang wilayah kerjanya harus meliputi kota Sorong sampai perbatasan kabupaten Sorong, bahkan sampai ke Kabupaten Tambrauw. Wilayah kerja yang terlalu luas itu membuat sulit membagi waktu dan tenaga untuk mengontrol kualitas dan efisiensi pembangunan.

Kelima, pembangunan jangan sampai mengancam ekonomi orang Papua. Keberadaan Jalan Trans Papua di satu sisi memudahkan akses warga, namun di sisi lain banyak dianggap malah mengancam ekonomi warga Papua sendiri. Dengan adanya kemudahan infrastruktur, maka hasil-hasil pertanian dan peternakan dari luar Papua menjadi lebih banyak masuk ke Papua. Sehingga hasil perkebunan dan peternakan orang asli Papua pun terancam. Di sini perlu peran pemerintah bagaimana menerapkan kebijakan perlindungan bagi ekonomi warga lokal.

Keenam, perlu ketersediaan alokasi anggaran yang tidak sedikit. Demi merampungkan pembangunan jalan Trans Papua yang membentang dari Sorong sampai Merauke, memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi untuk membangun jalan yang layak dengan pengaspalan, dan berfungsi secara layak untuk kendaraan.

Kita memahami, mungkin karena anggaran yang masih terbatas, membuat jalan Trans Papua belum semuanya bisa beraspal dan tersambung. Oleh karena itu, demi memfokuskan anggaran untuk penyelesaian pengaspalan jalan Trans Papua, maka akan lebih bijak jika pemerintah pusat menunda rencana pembangunan jalan kereta api Trans Papua, yang anggarannya diperkirakan akan menelan sekitar 31 triliun rupiah. Lebih baik anggaran yang besar itu dialokasikan untuk menuntaskan pembangunan jalan Trans Papua. Apalagi kereta api belum menjadi alat transportasi yang urgen untuk rakyat Papua saat ini.

Terlepas dari berbagai masalah yang perlu untuk segera diperbaiki tersebut, kita warga Papua tentu sangat berharap pembangunan jalan Trans Papua bisa terselesaikan dengan tuntas sebelum berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo. Sehingga mampu meninggalkan kesan baik dan membangkitkan kepercayaan orang Papua akan kehadiran negara, sekaligus memperkokoh integrasi orang Papua terhadap NKRI. Selain itu, rakyat Papua pun tentu akan mencatat bahwa pembangunan jalan yang menghubungkan Sorong hingga Merauke itu dapat terselesaikan dengan tuntas di masa presiden Joko Widodo dengan menteri PUPR bernama Basoeki Hadimoeljono. Semoga.