Rakornis Balitbangkumham, Kemenkumham Kalsel Siap Ambil Andil Kepastian Hukum

Ikuti Rakornis Balitbangkumham, Kemenkumham Kalsel Siap Ambil Bagian Wujudkan Kepastian Hukum

Jakarta, Humas_Info – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pelaksanaan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangkumham) di 33 Kantor Wilayah pada tahun anggaran 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun sinergisme dan pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2023.

Kegiatan yang digelar selama dua hari (6-7/2/23) bertempat di Aula Balitbangkumham ini diikuti secara langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ngatirah yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Faisol Ali didampingi oleh Plt. Kepala Subbid Pengkajian, Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM, Eldy Setiawan dan Analis Permasalahan HAM, Danu Ridhani.

Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan penyelenggaraan oleh Sekretaris Balitbang Kumham, Jonny Pesta Simamora yang memaparkan materi mengenai Petunjuk Pelaksanaan ’Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah’ sekaligus menyampaikan beberapa isu aktual, diantaranya terkait perubahan nomenklatur Balitbang Kumham menjadi Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dan HAM yang saat ini masih menunggu persetujuan Presiden serta optimalisasi Jabata Fungsional Analis Kebijakan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tusi BSK kedepannya.

Pada kesempatan ini Plt. Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan juga memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan secara resmi dengan menyampaikan beberapa hal terkait potensi aplikasi SIPKUMHAM agar dalam menyajikan kumpulan kebijakan tentang hukum dan HAM.

Terkait isu perubahan nomenklatur Balitbangkumham menjadi BSK, Iwan Kurniawan juga menyampaikan bahwa ini merupakan konsekuensi dari berdirinya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimana seluruh organisasi, lembaga, dan sub-sub pelaksana tugas dan fungsi penelitian yang sebelumnya ada di seluruh K/L tidak lagi melakukan hal tersebut.

“BSK nantinya akan dimunculkan sebagai unit yang benar-benar luas cakupan tusinya, baik mengevaluasi kebijakan internal terlebih kebijakan instansi eksternal, sehingga memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat,” ucap Iwan Kurniawan.

Plt. Kepala Balitbangkumham, Iwan Kurniawan juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini dan berharap seluruh pelaksana tugas dan fungsi Balitbangkumham di Wilayah dapat memberikan feedback, saran, masukan tentang hal-hal yang menjadi isu penting di daerahnya masing-masing.

“Kami mengharapkan Bapak Ibu yang sudah jauh-jauh datang ke sini harus dapat banyak feedback agar kita menjadi lebih baik lagi kedepannya,” pesan Plt. Kepala Balitbangkumham.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi yang disi oleh para Narasumber. Diawali dengan materi dari Narasumber Sri Wahyu yang memaparkan materi mengenai ‘Pentingnya Evaluasi Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan’, dilanjutkan oleh Jamaruli, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum yang memaparkan materi mengenai ‘Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia’.

Selanjutnya materi disambung oleh Andi Nurka, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM yang memaparkan materi mengenai ‘Evaluasi Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia’ dan juga pemateri Syarifuddin, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan yang memaparkan materi mengenai ‘Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM)’.

Materi terakhir disampaikan oleh Jonny Pesta Simamora, Sekretaris Balitbangkumham yang memaparkan materi ‘Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah.