Bagaimana Filsafat Berperan dalam Pesta Politik 2024?

Penulis bersama teman-teman mahasiswa ketika mengikuti aksi penolakan UU Ciptaker di Gedung DPRD Jawa Timur (12/4).

Filsafat merupakan salah satu bidang keilmuan yang membicarakan tentang banyak hal, mulai dari strata sosial, sosial-budaya, ekonomi, bahkan sampai agama.

Memang semua bidang keilmuan dapat membahas permasalahan-permasalahan tersebut, tetapi ada yang membedakan Filsafat dan ilmu-ilmu lain tersebut.

Ketika ilmu-ilmu empiris sibuk untuk melihat sebuah inti permasalahan dari sudut pandang teknis yang terlalu kompleks dari setiap bidang ilmu tersebut, filsafat melihat sebuah permasalahan dengan mencari tahu aspek-aspek dasar dari hal tersebut. Dilakukan secara kritis, rasional, serta sistematis.

Lantas Bagaimana Peran Filsafat dalam Pesta Politik di Indonesia?

Ilustrasi seminar politik. Foto: Shutter Stock

Dalam konteks perpolitikan Indonesia, filsafat memiliki peran penting untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang rasional. Salah satu cabang filsafat yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam hal tersebut adalah aksiologi.

Aksiologi yang mempelajari tentang nilai dan etika sangatlah penting untuk digunakan oleh masyarakat, terutama menjelang Pemilu 2024. Aksiologi juga memainkan peran penting sebagai dasar atau acuan untuk mengevaluasi dan mengarahkan tindakan-tindakan politik. Peran yang diambil oleh filsafat melalui aksiologi dalam perpolitikan Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

1. Aksiologi dapat membantu dalam menentukan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi tindakan politik. Ini melibatkan pemaparan dan analisis nilai-nilai yang dianggap esensial dalam politik, seperti keadilan, kebebasan, transparansi, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya fundamental yang jelas, individu serta instansi politik di Indonesia dapat membentuk sebuah kebijakan baru yang mewadahi prinsip-prinsip esensial tersebut.

2. Dalam politik, seringkali terjadi sebuah dilema etis yang terlalu kompleks yang membutuhkan penilaian mendalam, terutama secara moral. Dengan adanya aksiologi filsafat, akan ada perkembangan dalam cara memahami suatu dinamika dari situasi politik yang rumit.

Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang memiliki dasar moral yang baik dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan politik yang diambil.

3. Aksiologi filsafat juga membantu dalam memandu tanggung jawab politik individu dan lembaga politik. Dalam konteks politik Indonesia, hal ini termasuk tanggung jawab untuk mempromosikan keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, mendorong partisipasi publik, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

Dengan memahami tanggung jawab politik ini, individu dan lembaga politik dapat bertindak dengan itikad baik dan menjalankan tugas mereka dengan integritas.

4. Filsafat melalui aksiologi memberikan alat untuk mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan politik. Dengan mempertimbangkan aspek moral dan nilai-nilai yang terkait, individu dan masyarakat dapat menilai apakah kebijakan politik tersebut adil, etis, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat luas.

Aksiologi filsafat juga membantu dalam merumuskan alternatif kebijakan yang lebih baik dan mempromosikan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada nilai-nilai moral.

5. Aksiologi mendukung partisipasi publik yang berarti dan konstruktif dalam proses politik. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, pluralisme, dan dialog yang terbuka didasarkan pada prinsip-prinsip aksiologi filsafat.

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Dengan menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dapat berpartisipasi dalam diskusi publik, mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh calon yang terpilih ke depannya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip filsafat ilmu dalam politik, individu dan lembaga politik di Indonesia dapat mengembangkan pendekatan yang lebih rasional, kritis, dan beretika dalam pengambilan keputusan politik.

Ini pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas demokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempromosikan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.