Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten dari Pengguna
Politik Perbatasan RI-PNG: Potret Sosial dan Efek Domino Ekonomi di Jayapura
22 November 2024 18:36 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari John Calvin Marthin Fakdawer tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua menjadi beranda pembangunan ekonomi transnasional Indonesia yang strategis keberadaannya. Pembangunan PLBN Skouw meraup anggaran Rp. 165,9 miliar dengan luas lokasi sebesar 10,7 hektare dan dibangun oleh kontraktor PT Nindya Karya (Persero). Akses darat antara kota Jayapura ke PLBN Skouw memakan waktu 90 menit, sehingga ada maksud ekonomis PLBN didesain. Tujuan lain yang disorot dari pos ini adalah pelayanan lintas batas, dan menjadi zona penunjang layanan publik lainnya salah satunya adalah wisata perbatasan.
ADVERTISEMENT
Kondisi strategis PLBN Skouw perlu disandingkan dengan realitas masyarakat disana. Pada umumnya, aktivitas masyarakat perbatasan cenderung pada pola interaksi transnasional seperti berdagang, belanja di negara tetangga, dan kadang terjadi interaksi lintas budaya. Hal yang sama terjadi di lingkup masyarakat perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Selain moderasi pembangunan, masyarakat yang hidup di perbatasan Papua mengalami dinamika isu keamanan dan kedaulatan nasional yang dapat menghambat pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (Harruma, 2022; Yuniar & Rahmah, 2023). Potret masyarakat perbatasan Papua berkelindan di antara isu-isu keamanan hingga ekonomi, sehingga kebutuhan untuk mengeksplorasi potensi di perbatasan diperlukan untuk mencapai solusi konkrit masalah disana.
Keberadaan perbatasan Indonesia-Papua Nugini mengindikasikan nilai strategis kemajuan daerah pinggiran, sekaligus menjawab tantangan lokal dan isu-isu keamanan lainnya. Politik perbatasan Indonesia di Jayapura adalah bagian dari geopolitik bagi pembangunan kawasan yang strategis dan ekonomis bagi daerah-daerah sekitarnya, apabila memiliki tata kelola yang baik. Kota Jayapura sebagai wilayah berwenang semestinya memperoleh dampak ekonomis dari ekonomi politik perbatasan. Hal ini perlu diuraikan melalui analisis kritis dari dinamika sosial, dan prospek pembangunan kota ke depannya.
ADVERTISEMENT
Dinamika Sosial Pinggiran dan Koorporasi Perkotaan
Distrik Muara Tami menjadi wilayah administratif perbatasan Indonesia-Papua Nugini menyimpan sejarah transmigrasi yang panjang. Saluran transmigrasi di wilayah ini dibuka pada 1983 yang merupakan daerah konsentrasi agraris, dimana mereka sebagian besar berasal dari Pulau Jawa (Syuhudi, 2020). Dari masa ke masa, daerah transmigrasi ini mulai dihuni oleh orang Bugis, Makassar, Buton, Ambon, dan NTT yang kini memiliki aset ekonomis disana sehingga menjadikan wilayah ini heterogen dari segi etnis dan agama. Kondisi masyarakat majemuk seperti ini memicu tendensi dalam persaingan ekonomi disana antara masyarakat asli setempat dan pendatang. Salah satu ketimpangan disana dipicu oleh rendahnya SDM orang asli Papua dalam bersaing secara ekonomi dengan pendatang.
Ketimpangan tersebut perlu dikondisikan melalui kebijakan yang tanggap dan responsif terhadap keberadaan masyarakat disana, utamanya orang asli Papua. Kebijakan pemerintah di wilayah perbatasan dirintis melalui Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIK) Kota Jayapura tahun 2022-2042 di Muara Tami, regulasi tata ruang, program pemberdayaan masyarakat, dan pendidikan di daerah pinggiran. Program-program pemberdayaan difokuskan pada transisi pola pertanian tradisional ke pola pertanian modern (Pakasi dkk, 2019), bantuan ternak dari pemerintah pusat, dan berbagai proyek revitalisasi infrastruktur pendidikan serta pengembangan skill masyarakat disana (Yoku dkk, 2017). Mengingat kembali bahwa kawasan ini terhubung dengan perbatasan yang saling memberi dampak secara lintas batas, maka kebutuhan kerjasama transnasional sister-city juga patut diperhitungkan.
ADVERTISEMENT
Sister-city adalah kerjasama dua kota yang secara kedaulatan politik berbeda, seperti kerjasama pemerintah Kota Jayapura (Indonesia) dan pemerintah Kota Vanimo (Papua Nugini) yang ditandatangani sejak tahun 2017-2021 dan mengalami perpanjangan pada tahun 2022. Sister city Jayapura dan Vanimo menaruh fokus besar pada agenda pertukaran budaya, pendidikan, industri perdagangan, serta olahraga. Kesuksesan kerjasama ini mendesak inklusivitas perbatasan bagi peluang usaha ekonomi lokal setempat, tidak terpisahkan juga disini adalah kelompok usaha masyarakat asli di Muara Tami. Salah satu program yang terealisasi dari kerjasama sister-city adalah Border Trade Show 2023 di Perbatasan Skouw yang digadang-gadang menjadi pintu gerbang ekspor-impor kawasan Pasifik (Pemprov Papua, 2023).
Refleksi: Progress dan Prospek Masa Depan
Kondisi masyarakat di perbatasan Indonesia-Papua Nugini mengandung perhatian pada isu khusus dan kontekstual. Desakan-desakan politis yang direpresentasikan melalui ketertinggalan ekonomi, minimnya kualitas SDM, dan urgensi tata kelola ruang yang berkelanjutan, jika tidak dimitigasi sejak dini berpotensi menjadi “bom waktu” bagi isu-isu nasional dan reputasi ekonomi transnasional. Kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan dalam wujud pembinaan dan bantuan sosial setidaknya dapat mengurangi jangka kesenjangan sosial di perbatasan, selain itu juga kebijakan transformasi pemerintah provinsi dan kota telah menaruh fondasi awal pertumbuhan sosial dan ekonomi yang bermanfaat di wilayah perbatasan.
ADVERTISEMENT
Pembangunan kawasan perbatasan harus dibawah pengaruh kebijakan pemerintah kota setempat. Dalam hal ini Kota Jayapura berperan sentris bagi pembangunan dan pemberdayaan yang holistik pada masyarakat Muara Tami sebagai garda perbatasan. Melihat prospek pembangunan di Papua yang semakin terbuka terhadap ide luar, maka kesiapan pemerintah kota menjadi juru kunci bagi kesuksesan besar di ‘tapal batas negara’. Lagi-lagi, perbatasan Papua tidak akan luput dari isu-isu keamanan dan disintegrasi nasional, oleh sebab itu dibutuhkan kebijakan pusat dan daerah yang konsolidatif dan problem-solving di masyarakat lokal.
Referensi
Muh. Irfan Syuhudi. (2020). DINAMIKA KEBANGSAAN MASYARAKAT PERBATASAN INDONESIA - PAPUA NUGINI DI MUARA TAMI JAYAPURA. Al-Qalam, 26(2), 281–294. https://jurnalalqalam.or.id/index.php/Alqalam/article/view/872/614
Pakasi, U., Veplun, D., Sari, A., & Sofyan, A. (2022). Strategi Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua | Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan. Unhas.ac.id. https://journal.unhas.ac.id/index.php/proceedingsimnaskp/article/view/7784
ADVERTISEMENT
Papua, P. P. (2024). UMKM Papua dan PNG Semarakan Border Trade Show 2023 Skouw. Papua.go.id. https://www.papua.go.id/view-detail-berita-8648/umkm-papua-dan-png-semarakan-border-trade-show-2023-skouw.html
Ririt Yuniar, & Imania Rahmah. (2023). Potret Masyarakat Perbatasan Papua: Interaksi, dan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Analisis Komunikasi. Jurnal Ilmu Komunikasi, 21(3), 431–445. http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/9209/6176
Yoku, S. E. K., Hergianasari, P., & Suwartiningsih, S. (2019). Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Pada Wilayah Perbatasan RI-PNG di Distrik Muara Tami Kota Jayapura Tahun 2019-2020. Uksw.edu, 7(2). https://repository.uksw.edu//handle/123456789/29898