PERHIMPUNAN EROPA UNTUK INDONESIA MAJU

Diaspora Indonesia di Eropa, yang tergabung dalam Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju (PETJ), pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 petang waktu Indonesia bagian barat, mengadakan seminar daring mengenai sejarah dan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua.

Acara ini merupakan bagian pertama dari rakaian seminar mengenai Papua. Topik yang diangkat adalah berkaitan dengan apakah penerapan Otsus dapat membawa perbaikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

Dibuka oleh ketua umum PETJ, Ari Manik yang menyatakan bahwa maraknya pemberitaan negatif mengenai Papua, mendorong PETJ untuk menginisiasi pelaksanaan seminar yang diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang lebih berimbang mengenai kondisi Papua.

Diskusi selanjutnya dipimpin oleh Enggi Holt, diaspora Indonesia yang bermukim di Bristol, Inggris.

Perhimpunan Eropa Untuk Indonesia Maju (PETJ)

Imron Cotan, memaparkan fakta sejarah bagaimana Papua sejak awal merupakan bagian dari Indonesia.

Hukum Internasional menyatakan bahwa batas-batas negara yang baru merdeka sesuai dengan batas saat sebelum masa colonial. Dalam kasus Indonesia adalah dari Sabang hingga Merauke (Papua).

Mantan duta besar Indonesia untuk Australia ini juga meyakini bahwa Otonomi Khusus adalah jalan tengah terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kemudian Dr. Velix Wangai, direktur desk Papua di BAPPENAS, mengemukakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah paling timur Indonesia tersebut. Affirmative policies dan mengadopsi pendekatan kultural telah menjadi pilihan yang diambil untuk mengentaskan rakyat Papua dari ketertinggalan.

Berbagai terobosan kebijakan pemerintah Jokowi untuk meningkatkan akselerasi pembangunan di wilayah Papua juga dikemukakan yang di antaranya adalah: pembangunan yang tidak lagi hanya terkonsentrasi di pulau Jawa, tetapi menyasar mulai dari bagian terluar Indonesia.

Terobosan lain yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah kebijakan BBM satu harga.

Webminar PETJ

Pemateri terakhir adalah Michael Menufandu, menyinggung kondisi geografis yang sangat luas, berat, topografi pegunungan, hutan dan rawa ditambah sebaran demografi masyarakat yang berada di berbagai pedalaman Papua membuat upaya untuk memeratakan pembangunan menjadi rumit.

Mantan walikota Jayapura yang juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kolombia, UU 12 tahun 1969 UU Irian barat menjadi Undang-undang otonomi pertama untuk Papua, serta membebaskan tahanan politik kurun waktu itu.

Berbagai Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan pada saat pemerintahan Presiden Suharto juga sedikit banyak mewarnai perkembangan pembangunan serta menunjukkan perhatian pemerintah untuk Papua.

Adanya kekerasan karena pendekatan militer yang dijalankan pada masa presiden Suharto ditambah factor-faktor isolasi geografis dan demografis, semakin mempersulit keadaan yang mengakibatkan terus berlangsungnya keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan di Papua.

Melewati berbagai masalah dan persoalan, presiden Abdurahman Wahid, Gus Dur, memberikan status Otonomi Khusus (otsus) yang dipandang sebagai jalan tengah yang terbaik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus memperbaiki keadaan, dan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah meniti membangun Papua demi masa depan yang lebih baik.

Maka lahirlah UU 21 tahun 2001 yang diorganisir oleh Universitas Cendrawasih dengan mendengarkan aspirasi masyarakat Papua.

Webminar via zoom

Imron Cotan, kemudian menekankan perlunya pembangunan infrastruktur untuk membongkar isolasi Papua serta merealisasikan hasil-hasil pembangunan dan hak-hak agar dapat sampai ke tangan rakyat Papua yang merupakan warga negara Indonesia seperti saudara-saudara nya di daerah lain.

Velix Wangai juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap mengalokasikan dana Otsus yang cukup besar walaupun Indonesia tengah menghadapi kesulitan ekonomi moneter karena deraan wabah Covid-19. Velix juga menyampaikan upaya pemerintah yang menyadari pentingnya untuk menjaga kepercayaan, menyentuh dan memperhatikan hati rakyat Papua dalam mengambil berbagai kebijakan bagi Papua.

Diskusi yang dilangsungkan dalam Bahasa Inggris ini di rasa penting oleh PETJ sebagai bagian dari diaspora Indonesia di Eropa, yang merasa pemberitaan mengenai Papua khususnya yang dalam Bahasa asing, masih sangat kurang. Ke depan nya, akan ada beberapa rangkaian diskusi yang mengangkat aspek-aspek lainnya berkaitan dengan Papua.

Diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan menjalin ikatan serta persatua antara diaspora Indonesia di Eropa serta dunia, dan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).