Ketika Birokrasi Berani Bercermin: Reformasi Dimulai dari Integritas ASN

Reformasi Birokrasi + Etika dan Integritas ASN

Reformasi birokrasi sering dibicarakan melalui istilah-istilah besar: digitalisasi, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga pembangunan zona integritas. Semuanya penting. Namun, ada satu pertanyaan sederhana yang menurut saya justru menentukan keberhasilannya: apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan itu ketika berhadapan dengan seorang ASN?

Sebab bagi masyarakat, negara tidak selalu hadir dalam bentuk gedung pemerintahan, peraturan, atau aplikasi. Negara hadir melalui orang-orang yang mereka temui: petugas di loket pelayanan, guru di ruang kelas, tenaga kesehatan di puskesmas, aparatur kecamatan, hingga petugas Satpol PP di lapangan.

Di titik itulah reformasi birokrasi menemukan makna sesungguhnya.

Bekerja dalam lingkungan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum membuat saya memahami bahwa keberhasilan tugas tidak selalu dapat diukur hanya dari berapa banyak kegiatan dilaksanakan atau berapa objek berhasil ditertibkan. Ada ukuran lain yang jauh lebih sulit: apakah kewenangan itu dijalankan secara adil, manusiawi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan?

Bayangkan ketika pemerintah harus melakukan penataan kawasan dan terdapat lapak masyarakat yang terdampak. Dari sudut pandang administrasi, pemerintah memiliki aturan dan kewajiban menjaga fungsi ruang publik. Namun dari sisi pedagang, lapak sederhana itu mungkin menjadi tempat mereka menggantungkan penghasilan keluarga.

Di sinilah integritas ASN diuji.

Petugas dapat saja datang membawa aturan dan meminta masyarakat segera patuh. Namun birokrasi yang sedang bertransformasi seharusnya mampu melakukan lebih dari itu. Ada sosialisasi, pemberitahuan yang jelas, surat peringatan secara bertahap, dialog, kesempatan melakukan pembongkaran mandiri, serta penjelasan mengenai tujuan penataan.

Ketegasan tetap dibutuhkan. Namun tegas tidak harus kasar, dan humanis tidak berarti kehilangan wibawa.

Saya semakin percaya bahwa wajah reformasi birokrasi justru terlihat paling jelas ketika pemerintah berhadapan dengan masyarakat yang tidak sependapat dengannya.

ASN yang berintegritas tidak menggunakan kewenangan untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa. Kewenangan digunakan untuk memastikan aturan berjalan secara adil. Tidak tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki pengaruh. Tidak berubah karena tekanan, kedekatan, ataupun kepentingan.

Karena itu, integritas bukan sekadar persoalan tidak melakukan korupsi.

Integritas berarti berani melakukan yang benar meskipun tidak ada kamera yang merekam. Berani memperbaiki pelayanan yang buruk meskipun praktik tersebut selama bertahun-tahun dianggap biasa. Berani menerima kritik masyarakat tanpa buru-buru menganggap kritik sebagai serangan terhadap institusi.

Reformasi birokrasi tentu membutuhkan sistem dan teknologi. Tetapi teknologi tetaplah alat.

Kita dapat membangun aplikasi pengaduan paling canggih, tetapi jika laporan masyarakat dibiarkan tanpa tindak lanjut, digitalisasi tidak banyak berarti. Kita dapat memiliki standar pelayanan yang sempurna, tetapi apabila masyarakat masih diperlakukan berbeda berdasarkan kedekatan, reformasi hanya akan indah dalam dokumen.

Maka transformasi birokrasi harus berjalan dari dua arah: sistemnya diperbaiki dan manusianya terus dibenahi.

ASN harus semakin profesional, adaptif, terbuka terhadap evaluasi, sekaligus memahami bahwa jabatan bukanlah privilese. Jabatan merupakan amanah untuk menyelesaikan persoalan publik.

Saya membayangkan suatu saat birokrasi Indonesia tidak lagi dinilai masyarakat dari seberapa banyak meja yang harus dilewati, melainkan seberapa cepat persoalan mereka dapat diselesaikan. Bukan dari seberapa tinggi jabatan petugas yang ditemui, tetapi dari seberapa baik mereka diperlakukan.

Perubahan sebesar itu tidak selalu dimulai melalui kebijakan nasional.

Ia bisa dimulai ketika seorang ASN memilih menjelaskan daripada membentak. Memilih mendengar sebelum mengambil keputusan. Memilih aturan daripada kepentingan. Memilih mengakui kesalahan daripada menutupinya. Dan memilih tetap melakukan hal yang benar meskipun tidak memperoleh pujian.

Reformasi birokrasi memang membutuhkan peta jalan panjang. Namun sesungguhnya reformasi juga tumbuh dari keputusan-keputusan kecil yang dibuat aparatur setiap hari.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membaca seluruh dokumen reformasi birokrasi. Mereka merasakannya melalui pengalaman ketika berhadapan dengan pemerintah.

Karena itu, sebelum meminta masyarakat memberikan kepercayaan, birokrasi harus berani bercermin.

Dan di dalam cermin itu, seharusnya berdiri ASN yang kompeten, melayani, serta memiliki integritas yang tidak dapat ditawar.