Ketika Data Turun ke Jalan: Digital Government yang Benar Bekerja untuk warga

Digital Government + Inovasi Pelayanan Publik

Bayangkan sebuah pemerintah daerah memiliki ribuan data pengaduan masyarakat. Semuanya tersimpan rapi dalam komputer, lengkap dengan tanggal, lokasi, jenis persoalan, dan dokumentasi.

Pertanyaannya: apakah banyaknya data otomatis membuat pelayanan menjadi lebih baik?

Belum tentu.

Digital government sering dibayangkan sebagai dashboard yang indah, aplikasi dengan banyak menu, atau tumpukan dokumen yang berpindah dari lemari arsip ke layar komputer. Namun dari pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan daerah, saya sampai pada satu kesimpulan: pemerintahan belum benar-benar digital hanya karena dokumennya sudah tidak menggunakan kertas.

Digitalisasi baru menemukan maknanya ketika teknologi membantu pemerintah memahami persoalan masyarakat dan mengambil keputusan yang lebih baik.

Dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum, tantangannya sangat nyata. Pengaduan dapat datang mengenai pedagang yang menggunakan fasilitas umum, reklame bermasalah, gangguan ketertiban, aktivitas di persimpangan jalan, bangunan yang mengganggu fungsi ruang publik, hingga persoalan sosial yang membutuhkan koordinasi beberapa perangkat daerah.

Selama setiap informasi berdiri sendiri, pemerintah cenderung bekerja secara reaktif.

Ada laporan, petugas datang. Masalah ditangani, laporan selesai.

Beberapa hari kemudian, persoalan serupa muncul kembali.

Saya kemudian membayangkan cara kerja berbeda. Bagaimana jika setiap laporan tidak berhenti sebagai arsip, melainkan berubah menjadi data? Bagaimana jika data itu menunjukkan lokasi, waktu, jenis gangguan, frekuensi kejadian, tindak lanjut, hingga hasil penanganannya?

Dari kebutuhan tersebut muncul pemikiran mengenai pendekatan seperti SiMANTRA—Sistem Informasi Monitoring Gangguan Trantibum.

Gagasannya sebenarnya sederhana: laporan masyarakat, hasil monitoring petugas, verifikasi lapangan, dokumentasi penanganan, serta pemetaan wilayah ditempatkan dalam satu alur informasi.

Ketika sebuah titik berulang kali menerima laporan serupa, pemerintah tidak lagi melihatnya sebagai beberapa kejadian yang berdiri sendiri. Kita mulai melihat pola.

Di sinilah data memperoleh nilainya.

Jika satu kawasan berkali-kali mengalami gangguan ketertiban, misalnya, pemerintah dapat mengetahui bahwa persoalan tersebut membutuhkan intervensi berbeda. Solusinya bukan sekadar mengirim petugas setiap kali pengaduan masuk, tetapi mencari akar persoalan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki kewenangan terkait.

Teknologi tidak menggantikan petugas lapangan. Teknologi membuat petugas bergerak lebih tepat.

Hal serupa berlaku dalam komunikasi publik.

Informasi pemerintah kini bersaing dengan ribuan konten yang muncul setiap hari di layar telepon genggam masyarakat. Jika pemerintah masih menyampaikan pesan menggunakan bahasa birokrasi yang panjang dan sulit dipahami, informasi penting dapat kalah bahkan sebelum selesai dibaca.

Karena itu, inovasi pelayanan publik tidak selalu harus berbentuk aplikasi mahal. Konten visual, infografis, kanal pengaduan yang mudah digunakan, karakter edukatif, hingga pemetaan gangguan dapat menjadi bagian dari transformasi pelayanan.

Bagi saya, inilah sisi digital government yang terkadang terlupakan: teknologi bukan hanya memindahkan pelayanan ke layar, tetapi memperpendek jarak antara pemerintah dan warga.

Digitalisasi tentu memiliki jebakan. Kita dapat terpesona oleh jumlah aplikasi. Setiap instansi membuat sistem sendiri, masyarakat harus mengingat banyak akun, sementara data antarsistem tidak saling berbicara. Teknologi yang seharusnya menyederhanakan justru berpotensi menciptakan birokrasi digital baru.

Maka ukuran keberhasilan transformasi digital seharusnya bukan berapa aplikasi berhasil dibuat.

Pertanyaannya harus dibalik: berapa persoalan masyarakat yang dapat diselesaikan lebih cepat? Berapa proses berhasil dipangkas? Seberapa tepat keputusan pemerintah setelah menggunakan data?

Digital government yang matang bahkan mungkin tidak terasa rumit bagi masyarakat. Warga cukup menyampaikan laporan sekali. Di belakangnya, sistem pemerintahanlah yang menghubungkan informasi, kewenangan, dan perangkat daerah yang diperlukan.

Saya berharap pemerintah daerah tidak berhenti menjadi organisasi yang memiliki banyak data, tetapi berkembang menjadi organisasi yang mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh data tersebut.

Sebab satu titik pada peta bukan sekadar koordinat. Di sana mungkin ada warga yang merasa terganggu, pedagang yang membutuhkan kepastian, fasilitas umum yang perlu dikembalikan fungsinya, atau persoalan yang bertahun-tahun berulang.

Ketika informasi mampu berubah menjadi keputusan, dan keputusan berubah menjadi tindakan, digitalisasi berhenti menjadi slogan.

Pada saat itulah data benar-benar turun ke jalan dan bekerja untuk warga.