Jokowi Centre Gelar Diskusi Publik “ Gairah Ekonomi Indonesia 2018 “

Konten dari Pengguna
16 Mei 2018 16:01 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Jokowi Centre tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Foto : Relawan Jokowi Centre mengadakan Diskusi Publik "Gairah Ekonomi Indonesia 2018 " di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta
ADVERTISEMENT
“Pemerintahan Jokowi-JK sudah on the track dalam melakukan prioritas strategi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju. Dalam empat tahun Pemerintahannya, Jokowi memiliki peran strategis dalam meningkatkan gairah perekonomian Indonesia dan memberikan perhatian yang sungguh–sungguh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata hampir di seluruh wilayah Indonesia”
Jakarta - Jokowi Centre menggelar Diskusi Publik bertemakan "Gairah Ekonomi Indonesia 2018" di Bakkoel Koffie, Jakarta Pusat. Selasa, 15 Mei 2018.
Seminar tersebut menghadirkan narasumber Dewan Pakar Jokowi Centre yaitu Guru Besar Pasar Modal dan Perbankan, Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, CIMBA dan Ekonom dan Pendiri LBP, DR (Can) Lucky Bayu Purnomo SE., ME., CSA., CTA.
Dalam Diskusi Publik dengan moderator Ketua Presidium Jokowi Centre, Sahat M Lumbanraja dan Achmad Zaini meminta narasumber untuk menggali kondisi ril ekonomi Indonesia tahun 2018 berdasarkan data dan pengamatan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya di bidang ekonomi.
ADVERTISEMENT
Prof. Dr. Adler Haymans Manurung, CIMBA dalam presentasinya tentang Utang Indonesia menjelaskan bahwa suatu negara dapat dijalankan dengan baik bila memiliki pembiayaan yang cukup dan secara terus menerus tersedia. Biasanya sumber pembiayaan negara diharapkan dari hasil pajak, bila sumber dana ini tidak mencukupi maka Pemerintah harus mencari dari sumber lain, salah satunya berasal dari utang luar negeri.
Tujuan utang luar negeri adalah membuat masyarakat sejahtera misalnya untuk tujuan produktif seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan program untuk mensejahterahkan rakyat dan bukan untuk konsumtif misalnya belanja pegawai dsb.
Dewan Pakar Jokowi Centre ini menjelaskan. Komposisi utang pemerintah tahun 2017 berasal dari pinjaman(loans) 744 Trilyun, Utang Sekuritas (Debt Securities) 3.195 Trilyun dengan Total 3.938 Trilyun yang merupakan 31,7 % dari GDP(Produk Domestik Bruto, PDB). Ini merupakan akumulasi dari utang pokok dan bunganya. Tidak ada yang salah dengan utang karena semua negara melakukannya. Bahkan dari data yang ada Japan 240 % dari PDB, USA 90 % dari GDP, German 60 % dari GDP, Italy 120 % dari GDP dan sebagainya. Dengan menggunakan Teori Debt-Relief Laffer Curve, pemerintah melalui Kementerian Keuangan harus mengelola utang lebih baik dan menghitung kemampuan kita untuk membayarnya” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Prof. Dr. Adler Manurung menyarankan solusi Rekayasa Keuangan(Financial Engineering) untuk mengatasi persoalan Utang Indonesia. “Misalkan, pemerintah membutuhkan dana sebesar US $ 30 Milyar untuk pembangunan atau investasi, untuk itu Pemerintah harus menawarkan surat utang sebesar US$ 40 Milyar. Pemerintah meminjam dana sebesar US$ 10 Milyar dari Bank Indonesia untuk membeli surat utang yang diterbitkan Pemerintah UK atau USA dengan periode 30 Tahun tanpa bunga(Zero coupon) dimana pada tahun ke -30 nilai surat utang ini menjadi US$ 40 Milyar. Utang bayar utang tetapi tidak menumpuk utang. Sehingga di APBN pemerintah hanya bayar bunganya saja, principal tidak perlu dipikirkan lagi, karena Principal akan dibayar oleh pinjaman melalui bon UK atau USA tadi. Sehingga anak cucu kita tidak akan memikirkan utang. Justru utang dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih besar. Kita sebagai anak bangsa harus memberikan konsep bagaimana mencari solusinya, bukan seperti yang terjadi sekarang ini masalah utang hanya dipolitisasi tetapi tidak ada solusi mengatasinya” tegasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara DR (Can) Lucky Bayu Purnomo SE., ME., CSA., CTA, menyampaikan saripati mengenai persoalan- persoalan inti yang menjadi indikator yang selalu dijadikan tantangan bagi setiap pemerintahan melalui presentasi Gairah Ekonomi dan Dinamika Pasar 2018.
IHSG(Indeks Harga Saham Gabungan) salah satu indikator setiap negara dalam melihat fakta otentik. Ketika seluruh masyarakat Indonesia sedang berduka karena peristiwa Bom di Surabaya, pada pembukaan Bursa Efek Indonesia jam 9.47 AM, IHSG melemah 1,27 %. Menjelang penutupan sore hari terjadi koreksi hanya melemah 0.70 %. Jadi, shock yang terjadi hanya sesaat. Karena publik atau pasar melihat persoalan itu sangat rasional dalam kategori general risk dan spesific risk. Kesimpulannya kejadian yang terjadi memiliki efek temporer dan bersifat spesific risk dalam skala rendah.
ADVERTISEMENT
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan I – 2018(Y-on-Y) adalah 5,06 %. Dimana Jawa masih memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi 58,67 % , Sumatera 21,54 %, Kalimantan 8,24 %, Sulawesi 6,02 %, Bali & Nusa Tenggara 3,03 %, Maluku & Papua 2,50 %.
Dari data yang ada sejak Mei 2017 sampai Mei 2018. Posisi Infrastruktur yang saat ini menjadi primadona pemerintah masih berada di bawah rata- rata. Publik akan berpikir sangat relevan dalam menilai sendiri kontribusi kinerja sektoral pertumbuhan ekonomi. Gairah ekonomi sektor yang di atas rata- rata justru adalah Industri Dasar, Pertambangan, dan Finance,” imbuhnya. Pemerintah harus memperkuat strategi agar kinerja sektoral tertentu dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
ADVERTISEMENT
Minyak Dunia dan Rupiah juga menjadi indikator penting. Harga minyak dunia meningkat terus grafiknya, harganya 76 USD/Barrel. Pelemahan rupiah yang sempat menembus Rp.14.040 hari Jumat lalu, terjadi akibat penguatan dollar. Situasi eksternal lebih besar pengaruhnya dari pada domestik. Jadi bukan karena merosotnya kepercayaan di pasar domestik. Namun, pemerintah dapat melakukan pengelolaan risiko. Bank Indonesia dapat melakukan stress test seperti sebelumnya dan melakukan upaya yang diperlukan untuk menjaga kestabilan rupiah dsb.
Dalam menjawab pertanyaan dari peserta kluster buruh Jabodetabek. Prof Adler menyarankan bagaimana agar buruh dan karyawan di bayar harian atau mingguan. Ini akan memutar ekonomi lebih cepat. Akibatnya retail company akan bangkit . Semua buruh punya rekening dan ATM. Multiplier effectnya bisa menggairahkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di atas 5,06 % itu lebih mudah terwujud. Yang menaikkan industri dasar dan retail bukan masyarakat kaya, tetapi masyarakat menengah ke bawah. Daya beli dan sirkulasi keuangan masyarakat lebih sehat dan industri retail dan UKM akan meningkat signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga.
ADVERTISEMENT
Menanggapi pertanyaan seorang peserta dari komunitas Guru, Sahat M Lumbanraja selaku Ketua Presidium Jokowi Centre mengatakan bahwa “Organisasi guru harus memperkuat organisasinya seperti halnya organisasi buruh yang berjuang keras untuk menyampaikan aspirasinya agar di dengar oleh pemerintah " ujarnya.
Dalam closing statement, narasumber memberikan apresiasi dan memberikan saran bahwa Jokowi Centre harus datang dengan sebuah solusi seperti Presiden Jokowi yang selalu berusaha menjadi problem solver karena beliau menyadari sangat kompleks dan banyaknya masalah dan tantangan yang di hadapi oleh bangsa ini. Mari bangun bangsa ini bersama –sama. Kita harus punya loyalitas untuk negara ini dan berusaha bersama- sama mensosialisasikan kinerja pemerintahan Jokowi, sekaligus memberikan saran dan solusi penyelesaian berbagai masalah di negeri ini.
ADVERTISEMENT
Pewarta/Foto : Samsudin/SJ