Politik Pemakzulan Trump oleh Demokrat: Pedang Bermata Dua

Presiden AS Donald J. Trump dan Ketua House dari Demokrat Nancy Pelosi

Karena kebencian dan ketakutan kalangan establishment dan lawan politik Trump terhadap agenda-agenda Trump yang mengancam kemapanan mereka, mereka berusaha memakzulkan (impeachment) Trump bahkan sejak Trump terpilih tapi belum dilantik. Bayangkan! Trump belum mulai bekerja dan usaha menjatuhkannya sudah dimulai.

Bagaimana proses pemakzulan Presiden menurut Konstitusi AS?

Dalam sistem kongres bikameral di Amerika, yang berhak melakukan pemakzulan terhadap Presiden adalah HOUSE (setara DPR di Indonesia). House sekarang dikuasai Demokrat. Diperlukan 218 suara dari total 436 anggota House untuk meloloskan pemakzulan.

Menurut konstitusi Amerika, Presiden bisa dimakzulkan jika melakukan TREASON (pengkhianatan), BRIBERY (penyuapan), other HIGH CRIMES, MISDEMEANORS. High crimes dan misdemeanors tidak didefinisikan dengan jelas dalam Konstitusi.

Setelah pemakzulan, SENAT (setara DPD di Indonesia), yang sekarang dikuasai Republikan, mengadili Presiden. Jika diputuskan bersalah, Presiden dipecat. Jika tidak, Presiden tetap menjabat. Diperlukan 2/3 suara untuk melengserkan Presiden. Jadi pemakzulan TIDAK menjamin pelengseran.

"Kolusi Trump-Rusia": Ide Pemakzulan yang ditunggu selama dua setengah tahun dan gagal

Anggota kongres AS dari Demokrat, Al Green, telah tiga kali mencoba memakzulkan Trump dan gagal. Namun, terdapat satu kasus yang ditunggu-tunggu Demokrat dan media-media liberal AS selama tahun 2017-2018 untuk menjegal Trump, yaitu: Tuduhan kolusi Trump dengan Rusia untuk memenangkan pilpres AS 2016.

House dan Senat AS ikut menginvestigasi tuduhan tersebut dan gagal membuktikannya. Tim Investigasi Khusus yang dipimpin Bob Mueller juga menginvestigasi tuduhan tsb.

Demokrat dan semua media "kiri" seperti CNN, MSNBC, Washington Post, The New York Times setiap hari selama 2,5 tahun memberitakan dan mengulas topik kolusi Trump dan Rusia [1-5]. Fox News adalah satu-satunya media besar "kanan" yang meng-counter isu kolusi tsb dan membuktikan bahwa tuduhan tsb adalah settingan lawan politik Trump dan petinggi-petinggi intel jaman Obama.

Pada April 2019, Mueller mengeluarkan laporannya. Trump TIDAK TERBUKTI berkolusi dengan Rusia. Demokrat dan media-media liberal kiri marah besar dan balik menyerang Mueller. Rating cable news kiri seperti CNN dan MSNBC turun drastis karena mereka menjanjikan "kepastian" kolusi yang bisa dipakai untuk memakzulkan Trump selama 2,5 tahun nonstop [6,7].

Setelah laporan Mueller keluar, media kiri besar The Washington Post yang anti-Trump mengakui bahwa Fox News selama ini BENAR dalam ulasannya. Dalam satu kolom opininya, media ini menyajikan tulisan berjudul, "Admit it: Fox News has been right all along." [8]

Politik Pemakzulan Trump oleh Demokrat tetap berlanjut

Pada awalnya, ketua HOUSE dari Demokrat, Nancy Pelosi, TIDAK mendukung pemakzulan Trump. Dia adalah politisi berpengalaman dan paham benar jika Demokrat memaksakan pemakzulan, perolehan suaranya akan terpuruk dalam pemilu 2020 [9]. Hal yang sama terjadi dengan Republikan yang bersikukuh memakzulkan Bill Clinton tahun 1998. Namun, faksi radikal "Progressive Left" Demokrat seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan gangnya memaksakan pemakzulan dengan segala cara.

Setelah gagal dengan proyek besar "Kolusi Trump-Rusia", upaya lawan politik Trump yang berkolaborasi dengan media kiri liberal masih berlanjut.

Dua minggu terakhir ini, Demokrat di Kongres melaporkan adanya "kolusi" baru antara Trump dan Ukraina untuk memenangkan pilpres 2020.

Laporan tsb bersumber dari laporan "whistleblower" dalam Gedung Putih yang menyatakan bahwa Trump melalui pembicaraan telepon meminta Presiden Ukraina, Zelensky, untuk menginvestigasi Joe Biden, salah satu capres Demokrat untuk 2020. Laporan tsb juga menuduh Gedung Putih berusaha menutupi pembicaraan telepon tsb. Demokrat kemudian menambahkan bahwa permintaan Trump tsb disertai dengan ancaman untuk menahan bantuan militer ke Ukraina jika Zelensky tidak mau menginvestigasi Biden.

Pengancaman terhadap pihak lain bila mereka tidak mau melaksanakan permintaan disebut "Quid Pro Quo" dalam perpolitikan Amerika.

Perlu diketahui bahwa whistleblower tsb TIDAK mengetahui/mendengarkan pembicaraan telepon Trump secara langsung. Dalam laporannya, ia mengaku mendengar dari orang lain. Jadi sumber whistleblower adalah sumber sekunder ("hearsay" alias gosip) [13].

Atas desakan dari faksi radikal demokrat berdasarkan laporan (sumber sekunder) whistleblower, Nancy Pelosi mengumumkan akan segera memulai pemakzulan Trump. Pelosi mengatakan bahwa Trump melanggar hukum tanpa menjelaskan hukum mana yang dilanggar. Pengumunan tsb dilakukan SEBELUM mereka menyelidiki/membaca transkrip percakapan Trump yang sebenarnya.

Transparansi dari Trump

Setelah muncul keributan tsb, Trump mengeluarkan perintah untuk MEMBUKA transkrip/memo pembicaraan teleponnya dan laporan whistleblower ke PUBLIK. Ia menginginkan transparansi.

Dalam transkrip tsb [10], Trump meminta bantuan Zelensky untuk menyelidiki masalah "Crowdstrike". Crowdstrike adalah perusahaan cybersecurity yang pernah dipakai untuk mengamankan jaringan komputer Demokrat selama pilpres 2016 dari serangan cyber asing. Terdapat dugaan bahwa SKANDAL email Hillary Clinton berhubungan dengan Crowdstrike. Crowdstrike adalah perusahaan milik Google dan petinggi Google dekat dengan Hillary selama kampanye 2016.

Trump juga meminta bantuan untuk menyelidiki asal mula tuduhan terhadap dirinya berkolusi dengan Rusia selama pilpres 2016, yang akhirnya terbukti HOAX. Beberapa orang Ukraina disebut-sebut terlibat dengan hal tsb.

Dalam transkrip tsb, Trump memang meminta bantuan Zelensky untuk menyelidiki Joe Biden. Namun, percakapan tsb TIDAK mengandung ancaman "Quid Pro Quo" seperti yang dituduhkan Demokrat.

Ada apa dengan Joe Biden?

Saat menjadi Wapresnya Obama, Joe Biden mendapat tugas untuk membangun diplomasi dengan Ukraina. Saat itu juga, anaknya, Hunter Biden, mendapatkan posisi di perusahaan minyak dan gas Burisma di Ukraina, sebagai board member dengan gaji USD 50.000/bulan meski dia tidak mempunyai pengalaman di bidang tsb [11].

Baru-baru ini, beredar di medsos sebuah video wawancara Januari 2018 [12] di mana Joe Biden menceritakan bahwa ia pernah mengancam pemerintah Ukraina sewaktu ia menjabat wapres. Dia mengancam akan menahan USD 1 juta "loan guarantee" dari Amerika ke Ukraina apabila pemerintah Ukraina saat itu tidak memecat penyidik Viktor Shokin yang sedang menyelidiki kasus korupsi di perusahaan minyak di mana Hunter Biden menjadi board member. Inilah contoh "Quid Pro Quo".

Atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan "Quid Pro Quo" tsb, Trump meminta bantuan Zelensky untuk menginvestigasi Biden.

Apakah Trump melanggar hukum ketika meminta Ukraina membantu penyelidikan kasus KKN Joe Biden dan anaknya? TIDAK. Mengapa? Karena AS dan Ukraina telah menandatangani "Treaty with Ukraine on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters" [14]. Perjanjian ini ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton dan memungkinkan kerjasama penyelidikan kasus kriminal termasuk KKN antar kedua negara.

Trump menyerang balik

Setelah proses pemakzulan bergulir di House, Trump melalui akun Twitter-nya berjanji akan TRANSPARAN. Namun, dia juga menuntut agar ada transparansi dari Joe Biden dan anaknya dalam urusan Ukraina. Ia juga meminta transparansi dari beberapa anggota kongres Demokrat yang mengancam Presiden Ukraina untuk tujuan politik.

Trump mengatakan dalam wawancara TV bahwa senator-senator DEMOKRAT (Bob Menendez, Dick Durbin, Patrick Leahy, dan Chris Murphy) MENGANCAM pemerintah Ukraina berkenaan dengan investigasi terhadap Trump.

Trump berkata, “Chris Murphy literally threatened the president of Ukraine that if he doesn’t do things right they won’t have Democrat support in Congress” [16]

Surat resmi dari senator-senator tsb kepada pemerintah Ukraine dapat dibaca online [17]

"Bila tak bisa mengalahkan Trump, makzulkan saja"

Kalangan konservatif dan pendukung Trump selama ini menuduh Demokrat menghalalkan segala cara untuk menjegal Trump karena Demokrat tahu bahwa mereka TIDAK BISA mengalahkan Trump dalam pilpres 2020. "If you can't beat him (Trump), impeach him"

Pendapat pendukung-pendukung Trump tsb sangat beralasan.

Anggota Kongres dari Demokrat, Al Green, pernah mengatakan dalam satu wawancara di MSNBC, "Kita harus memakzulkan Trump sebelum dia TERPILIH kembali (dalam pilpres 2020)."

Entah keceplosan atau alasan lain, Ketua House Nancy Pelosi saat ditanyai tentang pemakzulan berkata, “.. He (TRUMP) can’t win; that is very serious.” [15] Pernyataan tsb berarti "TRUMP TIDAK BOLEH MENANG LAGI". Jadi sebelum Trump menang lagi melalui proses demokrasi, mereka harus memakzulkannya. Jika gagal lengser, minimal Trump akan maju lagi sebagai capres yang "cacat" karena pemakzulan. Inilah politik Amerika di era Trump.

Pedang bermata dua

Demokrat ingin menjegal Trump dengan pemakzulan. Namun dengan pemakzulan tsb, publik Amerika juga menjadi tahu akan apa yang telah dilakukan Joe Biden dan anaknya berkaitan dengan Ukraina. Pada musim kampanya pilpres yang sudah dimulai di Amerika, Joe Biden adalah satu-satunya capres Demokrat yang moderat dan mempunyai poll yang tinggi. Capres-capres dengan poll tinggi lain cenderung berorientasi ke agenda sosialis yang radikal bagi Amerika. Joe Biden diharapkan dapat merebut kembali suara-suara warga pekerja (blue collar) yang berpindah dari Demokrat ke Trump dalam pilpres 2016 lalu. Apakah Joe Biden akan mampu bertahan dengan munculnya skandal ini?

Publik juga menjadi sadar akan apa yang telah dilakukan beberapa senator Demokrat yang sebelumnya meminta Ukraina membantu menyelidiki Trump.

Pemakzulan Trump oleh Demokrat ini cukup menggelikan karena apa yang mereka tuduhkan ke Trump (Quid Pro Quo) ternyata mereka lakukan sendiri sebelumnya. Inilah pedang pemakzulan bermata dua, yang dapat mencederai kedua belah pihak yang bersengketa secara politik. Masyarakat Amerika juga dikhawatirkan akan semakin terbelah.

Kita tunggu perkembangannya!

Referensi online:

1. https://www.vox.com/2018/12/6/18118466/trump-mueller-russia-investigation

2. http://nymag.com/intelligencer/2018/11/donald-trump-jr-expecting-to-be-indicted-by-mueller-soon.html

3. https://time.com/person-of-the-year-2018-robert-mueller-runner-up/

4. https://www.vox.com/2018/6/11/17438386/trump-russia-collusion

5. https://www.vanityfair.com/news/2018/06/robert-mueller-donald-trump-midterms-2018

6. https://nypost.com/2019/05/01/cnns-ratings-drop-coincides-with-release-of-mueller-report/

7. https://www.foxnews.com/entertainment/msnbc-maddow-ratings-credibility-mueller

8. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/15/admit-it-fox-news-has-been-right-all-along/

9. https://www.businessinsider.com/nancy-pelosi-democrats-wont-impeach-trump-if-retake-house-2018-11

10. https://t.co/y6sbtbSoQ3

11. https://fxn.ws/2lRAbHt

12. https://t.co/xZd3vIMbuL

13. https://s.wsj.net/public/resources/documents/20190812-whistleblower_complaint_unclass.pdf?mod=article_inline&mod=article_inline

14. https://www.congress.gov/treaty-document/106th-congress/16/document-text

15. https://t.co/uP9zmJY07P

16. https://t.co/ayYUo1DKwu

17. https://t.co/WuZKBG1Qak