17 Sekolah Nasional Terintegrasi Mulai Berjalan, Tampung Siswa Berprestasi
PerbesarPemerintah mulai menjalankan program Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, SNT merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang mengintegrasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu manajemen sekolah.
“Sekolah Nasional Terintegrasi ini pertama tentu saja harus ada transformasi kelembagaan, yang tadinya dua sekolah sekarang menjadi satu sekolah dengan satu manajemen,” ujarnya, Senin (10/8).
Selain secara kelembagaan, integrasi juga dilakukan dalam hal infrastruktur dan pembelajaran. Fasilitas seperti sarana olahraga dan laboratorium dapat digunakan secara terpadu.
"Tahap awal, SNT menampung siswa dari 17 SMP di berbagai daerah, mulai dari Aceh, Maluku Utara, Sulawesi, Kalimantan Utara hingga Nusa Tenggara Timur. Siswa juga dipilih berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik, termasuk olahraga dan seni budaya," jelasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, SNT menggunakan kurikulum nasional dengan tambahan keunggulan di bidang bahasa, akademik, olahraga, dan bidang lainnya.
“Memang kita batasi karena menjaga mutu, jenjang SMP dan SMA masing-masing hanya menerima 40 siswa dalam satu angkatan atau total 80 siswa per sekolah," ucap Mu'ti.
Seleksi siswa dilakukan berdasarkan rekomendasi kepala sekolah dan kepala daerah, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA), kemampuan akademik maupun nonakademik, serta hasil tes skolastik.
Para siswa juga mendapatkan pendidikan secara gratis dan beasiswa penuh, termasuk dukungan sarana dan prasarana.
"Lulusan SMP SNT nantinya dapat langsung melanjutkan ke SMA SNT tanpa mengikuti seleksi ulang, sementara lulusan SMA diharapkan mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri sesuai kemampuan masing-masing," jelasnya.
Untuk pengembangan ke depan, pemerintah mengubah konsep awal SNT. Sekolah tidak lagi ditargetkan hadir di setiap kecamatan, melainkan satu sekolah di setiap kabupaten atau kota. Sekolah juga tidak menerapkan sistem asrama agar siswa tetap dapat tinggal di daerah masing-masing.
Pemerintah membutuhkan dukungan kepala daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan pembangunan SNT, agar program tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah.