Aksi Anggota DPR usai Rapat Paripurna: Angkat Kertas 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan'
PerbesarAnggota Komisi XIII DPR Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengangkat selembar kertas bertuliskan ‘Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan’ usai rapat paripurna DPR pembukaan masa sidang, Selasa (10/11). Kertas tersebut diangkat Yanuar saat turun dari ruang rapat paripurna.
Yanuar mengatakan, tulisan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan usai putusan MA soal polemik ijazahnya.
Sebab, menurutnya, dalam rapat paripurna tidak tersedia sesi interupsi bagi anggota DPR untuk menyampaikan aspirasi tersebut.
“Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik,” kata Yanuar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Yanuar menjelaskan, tulisan yang dibawanya sengaja dibuat agar pesan yang ingin disampaikan dapat langsung dipahami publik.
“Singkat, padat, jelas. Karena penjelasannya terlalu panjang, semua orang juga sudah paham. Tinggal sekarang saya sebagai anggota yang diberikan hak konstitusional dalam hak menyatakan pendapat, saya juga sudah tanda tangan dan itu kita serahkan ke pimpinan. Untuk selanjutnya, kami meminta pimpinan DPR untuk bisa memproses usulan kami, dan kemudian dilanjutkan kepada tahap-tahap berikutnya,” ujarnya.
Yanuar mengungkapkan, dirinya juga telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran. Ia menyebut, 12 anggota fraksi PKS telah menandatangani usulan tersebut.
“Ya, kalau 9 fraksi ya. Delapan? 8 ya, ya puluhan ada lah. PKS saja kan sudah 11,” kata Yanuar.
“Saya sudah teken, saya sudah teken. 11 ya kalau enggak salah ya? Eh 12. Saya yang ke-12, paling bawah,” sambungnya
Yanuar mengatakan, penandatanganan usulan HMP tersebut dilakukan karena dirinya menilai persoalan Gibran berkaitan dengan pengujian terhadap nalar publik dan negara hukum.
“Ya, karena kan ini sebuah mekanisme yang tersedia, ya, disediakan oleh undang-undang dasar. Putusan MK mengatakan bahwa ini bukan lagi rezimnya proses pemilihan. Ya, jadi Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran itu proses pemilu sudah selesai. Beliau sudah dilantik dan beliau sekarang menjadi presiden dan wakil presiden. Maka, rezim sekarang adalah rezim pemerintahan,” tuturnya.
“Dan itu diawasi oleh DPR. Dan kalau ditemukan beberapa hal yang dianggap pelanggaran, maka DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya mulai dari angket, menyatakan pendapat, ya nanti dikirim ke MK, hasil putusan MK nanti dikembalikan ke DPR, DPR kemudian menyampaikan ke MPR ya sampai pada titik itu,” sambung dia.
Yanuar menyebut usulan HMP tersebut tidak hanya menjadi agenda PKS. Ia mengungkapkan, komunikasi telah dilakukan dengan hampir seluruh fraksi di DPR untuk membicarakan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Menurutnya, sejumlah fraksi juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan DPR. Karena itu, ia menegaskan upaya tersebut merupakan agenda DPR, bukan semata-mata kepentingan satu partai politik.
“Jadi biarlah pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang kemudian merumuskan langkah berikutnya seperti apa,” pungkasnya.