Hakim Tidak Terima Eksepsi Silmy Karim, Sidang Pemerasan WNA Lanjut Pembuktian
PerbesarMajelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak perlawanan atau eksepsi yang diajukan mantan Wamen Imipas Silmy Karim. Dengan ini, sidang kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal WNA berlanjut ke tahap pembuktian.
"Menyatakan perlawanan Terdakwa dan atau advokat Terdakwa Silmy Karim tersebut tidak diterima," kata ketua majelis hakim, Asep Supriyadi, dalam persidangan, Kamis (12/11).
"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor atas nama Terdakwa Silmy Karim," tambah dia.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai perlawanan yang diajukan Silmy tidak menguraikan perbuatan memaksa yang diuraikan dalam dakwaan jaksa.
Namun, hakim juga membatalkan dakwaan jaksa yang menyebut Silmy telah memaksa para pemohon izin tinggal untuk membayar sejumlah uang.
"Seluruh perbuatan mempersulit atau memperlambat permohonan diuraikan sebagai perbuatan pejabat dan staf lain, sedangkan peran Terdakwa Silmy Karim dirumuskan sebatas mengetahui, membiarkan, menikmati dan tidak menghentikan, yaitu sikap pasif yang bukan perbuatan memaksa, tidak satu pun perbuatan disebut dipersulit, diperlambat, atau tidak diterbitkan oleh Terdakwa Silmy Karim," papar hakim.
"Dengan demikian, surat dakwaan tidak menguraikan satu pun tindakan aktif Terdakwa Silmy Karim yang memenuhi unsur memaksa seseorang sehingga dakwaan kesatu kabur dan batal demi hukum," sambungnya.
Hakim menjelaskan, dalam dakwaan, hanya diuraikan perbuatan Silmy memerintahkan anak buahnya untuk meminta setoran Rp 100 juta.
"Surat dakwaan telah menguraikan peran aktif Terdakwa dalam struktur kekuasaan, yaitu memerintahkan Bagus Brahmantyo meminta setoran Rp 100 juta per bulan, menempatkan orang kepercayaan pada jabatan kunci, dan menanyakan sisa kas," jelas hakim.
Hakim merasa perlu membuktikan lebih lanjut kebijakan aplikasi E-Visa Molina yang digunakan sebagai sarana pemerasan.
"Penilaian apakah kebijakan aplikasi Molina mematahkan unsur pemaksaan merupakan materi pokok perkara yang harus diuji melalui pembuktian di persidangan," tuturnya.
Respons Silmy
Silmy menilai perkara yang menjeratnya merupakan sebuah bentuk kriminalisasi. Namun, ia menyatakan tetap menerima putusan tersebut.
“Bagaimana seorang dirjen atau wamen itu melakukan pemerasan? Itu kan suatu hal yang rasanya terlalu dipaksakan,” kata Silmy.
Silmy mengeklaim dirinya dikenal sebagai transformer.
“Mengubah sesuatu yang rugi menjadi untung, yang tidak baik menjadi baik,” ujarnya.
“Apa pun keputusannya, kita harus siap. Ini perlu kita buktikan, kita luruskan dalam sidang pokok perkara,” tambah Silmy.
Ia juga menolak tuduhan bahwa ia memerintahkan, mengatur, atau memaksakan pungutan. Ia mengatakan aplikasi Molina dibuat untuk menghindarkan pertemuan langsung antara pemohon dan petugas, sehingga pemohon dapat dilayani secara daring dari mana pun, di Indonesia maupun luar negeri.
Surat dakwaan sendiri mengakui Molina bertujuan mencegah biaya di luar PNBP.
“Itu merupakan satu hal yang belum pernah dilakukan,” tutur Silmy.
Silmy mengatakan digitalisasi imigrasi sebagai contoh nyata sistem pemerintahan berbasis elektronik yang tidak dimiliki kementerian atau lembaga lain dan melibatkan jutaan pemohon.
Selain Molina, ia memaparkan perluasan autogate dari 17 menjadi 173 unit, perluasan layanan paspor elektronik dari 52 menjadi seluruh 126 kantor imigrasi, dan penyempurnaan aplikasi M-Paspor untuk mengurangi peran calo.
“Yang menginisiasi, yang mengeluarkan kebijakan, yang memastikan kebijakan itu berjalan, malah dikriminalisasi,” ujarnya.
Silmy juga menyoroti rumusan perannya dalam dakwaan sebagai pihak yang mengetahui, membiarkan, menikmati dan memperoleh bagian.
“Mengetahui dan membiarkan adalah keadaan pasif, sedangkan memaksa adalah perbuatan aktif yang menghilangkan kehendak bebas orang lain,” ungkap Silmy.