Jelang Muktamar, Hasto PDIP Minta Keutuhan NU Dijaga dari Intervensi Politik
PerbesarSekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyerukan pentingnya menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai upaya kooptasi dan intervensi politik praktis jelang pelaksanaan Muktamar NU mendatang.
Menurut dia, NU telah ikut membentuk identitas Indonesia bersama dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. Ini bisa dilihat dari sejarah hingga visi yang diwujudkan NU.
Hal itu disampaikan Hasto dalam acara Room Diskusi Serial 7 bertajuk "NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama" yang digelar Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat (24/7).
"NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia yang ditakdirkan dengan jiwa keislaman serta konsepsi pemikiran yang luar biasa," tegas Hasto.
Hasto begitu kagum dengan pemikiran visioner para pendiri NU yang tergambarkan dalam logo NU.
“Logo NU sangat membumi, visioner dan futuristik. Apalagi dengan kontribusi patriotismenya melalui Resolusi Jihad di dalam perjuangan mengusir bala tentara Sekutu yang ditunggangi NICA untuk menjajah kembali Indonesia," ujarnya.
Ia menilai, sinergisitas kebangsaan dan agama harus diawali dengan menggali sejarah yang benar terkait dengan pendirian NU dan PNI untuk Indonesia dan dunia.
“Penggalian terhadap sejarah yang benar ini kemudian dirancang menjadi pergerakan Indonesia yang saat ini sedang dilanda kegelapan fiskal, moneter, dan pertumbuhan sektor riil, serta akibat kegelapan dalam sistem hukum nasional," ungkap Hasto.
"Kasus mantan Jampidsus Febrie dan upaya penyelamatannya adalah contoh nyata kegelapan hukum. Dengan menggali pemikirannya, maka sinergi NU dan PDI Perjuangan akan memperkuat cahaya Sembilan Bintang yang terdapat dalam logo NU menjadi cahaya kemanusiaan, keadilan, dan keberanian di dalam menyuarakan kebenaran," papar dia.
Hasto menyebut, simbol NU dan seluruh makna filosofisnya sering diajarkan di Sekolah Partai PDI Perjuangan. Simbol itu, menurutnya, sangatlah penting:
Peta Indonesia yang utuh pada bola dunia melambangkan tekad Islam sebagai rahmatan lil 'alamin;
Ikatan tali yang kokoh mengelilingi bola dunia melambangkan hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal membangun semangat Ukhuwah Islamiyah,
Bintang Sembilan yang melambangkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, empat Khalifah dan empat Imam Mazhab fikih Sunni. Kesembilan Bintang juga merefleksikan peran penting Wali Songo.
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan pentingnya meneladani konsistensi perjuangan Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri yang menempatkan Pancasila sebagai lifeline tata dunia baru, serta menjadi inspirasi bagi pembelaan bangsa-bangsa tertindas.
Ia menilai dinamika politik kekuasaan modern yang otoriter dan populis sering kali mencoba mengaburkaninti ideologi partai politik maupun organisasi keagamaan melalui berbagai intervensi kekuasaan demi target elektoral.
"Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elit NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Siapa pun yang mencoba mengooptasi atau memecah belah NU demi ambisi kuasa akan menerima karma politik dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita jadikan NU sebagai penjaga moral, pembawa kerukunan, kebenaran, keadilan, dan pencerah bagi bangsa di tengah berbagai kegelapan yang terjadi saat ini," tutur Hasto.
Gus Ulil Ingatkan Pentingnya Merawat Ideologi Organisasi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan betapa krusialnya peran organisasi yang tetap merawat ideologi seperti PDIP dan NU di tengah maraknya tren masyarakat yang kian non-ideologis dan pragmatis.
Gus Ulil mencermati bahwa di era post-truth serta disrupsi informasi digital saat ini, masyarakat sangat rentan terpolarisasi oleh isu-isu dangkal dan kehilangan kompas kebenaran. Di saat banyak kelompok mulai mengabaikan ideologi, keberadaan PDIP dan NU menjadi benteng pertahanan sosial yang sangat vital.
"Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU," tegas Gus Ulil.
Gus Ulil menjelaskan bahwa ideologi—atau akidah dalam konteks keagamaan—adalah panduan hidup berbangsa agar tidak kehilangan petunjuk. Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya ideologi yang terbuka dan fleksibel sebagaimana yang dirumuskan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Achmad Siddiq di NU.
"Ikatan ideologi di NU sengaja didesain fleksibel dan tidak kaku agar mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap kokoh menjaga arah kemajuan bangsa," terangnya.
Nilai Agama Jadi Sumber Moralitas Bernegara
Sementara itu, Staf Khusus Wapres 2019–2024, Robikin Emhas, menguraikan landasan historis dan fikih kebangsaan yang merekatkan relasi agama dan negara di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila bukanlah hal yang jatuh dari langit, melainkan konsensus nasional pada 18 Agustus 1945 hasil pemikiran para pendiri bangsa.
"Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara," jelas Robikin.
Robikin meneladani kecerdasan geopolitik pendiri NU, Hasyim Asy'ari, yang jauh sebelum kemerdekaan telah mencermati dinamika global dan merumuskan doktrin Hubbul Wathan minal Iman untuk menjaga keutuhan Nusantara.
Keberanian pemikiran ulama NU juga terbukti pada Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936, di mana para ulama menetapkan Nusantara sebagai Darul Islam meski di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda.