KDM Kritik Pejabat Bermental Feodal: Jangan Terus Menuntut Fasilitas Negara
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengkritik mental feodal dan kebiasaan sebagian pejabat yang dinilai masih gemar menuntut fasilitas dari negara.
Hal itu disampaikan Dedi saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT 81 Republik Indonesia di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8).
Dalam pidatonya, Dedi mengajak para pemimpin dan pejabat untuk meninggalkan perilaku yang menurutnya menyerupai karakter feodal pada masa penjajahan.
"Penjajah memang kejam, tapi perilaku feodalistik yang suka menjajah bangsanya sendiri jauh lebih kejam," kata Dedi.
Menurut Dedi, semangat kemerdekaan seharusnya mendorong setiap pejabat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan terus memikirkan kepentingan pribadi.
Ia mencontohkan penggunaan anggaran negara yang semestinya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Menunda seluruh hasrat pribadinya, menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinasnya sebanyak-banyaknya menggunakan uang negara," ujarnya.
Dedi mengatakan, penghematan tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Jawa Barat.
Ia juga meminta para pejabat tidak terus-menerus menuntut kenaikan tunjangan maupun fasilitas dari negara.
"Tidak terus-menerus kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki, yang menurut saya sudah besar. Tidak terus-menerus kita terus menuntut fasilitas kepada negara, padahal kita sudah besar," katanya.
Dedi menilai, seorang pemimpin harus mampu menunjukkan keteladanan di hadapan masyarakat. Menurutnya, rasa nasionalisme masyarakat akan tumbuh ketika melihat pemimpinnya hadir dan memberikan perlindungan.
"Yakinlah bahwa seluruh rakyat akan mencintai bangsanya, akan mengorbankan jiwa raganya untuk bangsanya, akan memiliki patriotik dan nasionalisme yang tinggi manakala para pemimpin dan pejabatnya memperlihatkan sikap teladan di mata mereka," ujarnya.
Ia menegaskan, pemimpin harus hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan, termasuk saat sakit maupun menghadapi penindasan.
"Mau datang ketika mereka sakit, mau mengobati mereka bahkan ketika kesusahan, mau berdiri paling depan ketika mereka mengalami penindasan," tutur Dedi.
Menurutnya, sikap tersebut merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan yang setara antara pemerintah dan masyarakat sekaligus menghidupkan kembali makna kemerdekaan.