Kejati Jabar Usut Korupsi Proyek di UPI: Jerat 2 Tersangka, Diduga Rugikan Negara Rp 25,9 M
PerbesarKejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengusut kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada Tahun Anggaran 2024.
Ada dua tersangka yang telah dijerat dalam perkara ini, yakni BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu; dan DWR selaku kontraktor pelaksana.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, pihaknya kini telah melakukan penahanan terhadap BK. Sementara DWR saat ini diketahui tengah menjalani hukuman perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tembilahan.
“Kejati Jawa Barat melakukan penahanan terhadap tersangka BK dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia Bandung pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun anggaran 2024,” kata Nur dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Kasus ini bermula ketika UPI melaksanakan proyek pembangunan CWP-03 pada 2024. Proyek tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai awal kontrak proyek tersebut mencapai Rp 47.165.742.000. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Arkindo sebagai penyedia jasa atau kontraktor yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan masa pengerjaan 210 hari kalender, terhitung hingga 30 Desember 2024.
Kontrak dengan nomor 187/E4.5.3/10/2024 tertanggal 3 Juni 2024 itu ditandatangani BK selaku PPK dan DWR selaku penyedia jasa yang menjabat sebagai Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Dalam pelaksanaannya, terdapat adendum pekerjaan tambah kurang yang membuat nilai kontrak berubah menjadi Rp 52.484.000.000. Masa pengerjaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender atau hingga 20 Januari 2025.
Dalam pelaksanaan proyek tersebut, DWR diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan tidak sah atau palsu yang diterbitkan atas nama sejumlah bank. Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.
Sementara itu, BK selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank terkait keabsahan dokumen jaminan tersebut sebelum menandatangani kontrak.
Selain itu, pekerjaan yang dilakukan DWR mengalami deviasi minus sehingga tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot kuantitas pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski progres fisik pekerjaan belum mencapai 100 persen, BK selaku PPK tetap merealisasikan pembayaran sebesar 100 persen dari nilai kontrak kepada DWR.
Berdasarkan laporan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp/Inspektorat/2026 tertanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 25.982.542.357,20.
“Kerugian negara tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi,” kata Nur.
Dalam perkara ini, BK dan DWR disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP subsider Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Belum ada keterangan dari dua tersangka itu.