Tito Ungkap Data Dukcapil Diperbarui Setiap Detik: Kita Mau Masyarakat Mudah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) diperbarui secara real-time.
Menurutnya, pembaruan data yang berlangsung setiap detik menjadi dasar pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.
"Data ini adalah data yang bergerak. Hitungannya bukan hari, jam, menit, detik. Kenapa? Karena tiap hampir tiap detik, hampir minimal tiap menit, ada yang lahir. Menerbitkan akte kelahiran. Kita ingin membuat masyarakat lebih mudah lagi," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026, Jakarta, Senin (3/8).
Tito mengatakan, data yang dihimpun Dukcapil berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Setiap perubahan data penduduk langsung dikirim ke server Kemendagri sehingga menjadi basis data kependudukan yang selalu mutakhir.
Ia menyebut saat ini data Dukcapil mencakup sekitar 297 juta penduduk Indonesia dan dilengkapi informasi biometrik hingga iris mata.
"Karena saya seperti sampaikan tadi, bahwa data terlengkap penduduk Indonesia itu adanya di Dukcapil. Lebih kurang 297 juta penduduk Indonesia ya, nanti akan kita rilis, itu terdata di Dukcapil, Itu mendekati 99%. Sudah ada wajahnya, face recognition. Sudah ada sidik jarinya, fingerprint. Ada lagi iris, retina mata," jelas dia.
Menurut Tito, pembaruan data secara terus-menerus menjadi fondasi berbagai program transformasi digital pemerintah. Salah satunya ialah integrasi layanan kesehatan dengan Dukcapil yang akan diluncurkan pada pekan ini.
"Data ini yang paling up to date. Update-nya bukan tiga bulan sekali, update-nya setiap detik, real time," ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, bayi yang lahir di rumah sakit atau puskesmas akan langsung tercatat dalam sistem kependudukan dan akta kelahirannya diterbitkan langsung secara daring.
Ia menjelaskan pemerintah juga tengah mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia yang menjadikan data Dukcapil sebagai fondasi utama berbagai layanan publik digital.
Menurut Tito, karena menjadi fondasi transformasi digital, pemerintah terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi Dukcapil, mulai dari kapasitas penyimpanan data, bandwidth, hingga sistem keamanan siber agar layanan tetap berjalan cepat dan aman.
