Wamentan: Pembangunan Irigasi Tak Boleh Terhambat Birokrasi
PerbesarWakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menegaskan percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi akan dilakukan. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta produksi pangan nasional ditingkatkan, sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
Sudaryono menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 triliun per tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang selama ini menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau, Senin (29/6).
“Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir. Karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat,” ujar Sudaryono dikutip Antara.
Menurut Sudaryono, percepatan pembangunan irigasi merupakan salah satu terobosan utama Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Selama bertahun-tahun, banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal karena terhambat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
"Bahwa sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan petani dan produksi pangan nasional," katanya.
Menurut Sudaryono, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Indonesia berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras konsumsi dan jagung konsumsi, serta terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.
Sudaryono menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi agar Indonesia semakin kuat menuju swasembada pangan.
“Tujuan akhirnya jelas, yaitu Indonesia swasembada pangan, stok pangan nasional kuat, dan yang paling penting petani Indonesia semakin sejahtera,” tutup Sudaryono.