Yusril: Tidak Ada Aturan Wapres Pengganti Gibran Harus dari Parpol Koalisi
PerbesarMenteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut tidak ada larangan tegas dalam Undang-Undang MD3 terkait calon wakil presiden pengganti harus dari luar partai politik koalisi pengusung pemerintah.
Hal itu disampaikan Yusril saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang bukan berasal dari partai koalisi.
“Sebetulnya larangan tegas sih tidak ada. itu pertimbangan pada putusan presiden,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril mengatakan, penentuan nama calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden dapat mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan, termasuk pandangan dari sisi hukum.
“Saya tahu mekanisme pelaksanaannya normalnya seperti yang saya katakan tadi, itu pun ada di UU MD3, tapi bagaimana semuanya kita serahkan kepada kebijaksanaan Presiden untuk memutuskan segala sesuatunya dan tentunya akan mendengar pandangan-pandangan dari segi hukum bagaimana seharusnya dipastikan,” ujarnya.
Ketika kembali ditanya apakah undang-undang mengharuskan calon wakil presiden berasal dari partai koalisi, Yusril tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai ketentuan pasal yang dimaksud.
“UU MD3, ...tapi tidak begitu... baca sajalah,” tuturnya.
Yusril menegaskan, keputusan akhir mengenai sosok yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo. Presiden, kata dia, memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan berbagai pihak sebelum menentukan pilihannya.
“Kita hargai dan kita hormati menentukan wakil presiden itu kewenangan presiden yang ada sekarang. Beliau bisa berkonsultasi kepada siapa pun, tapi tetap keputusan akhir ada di tangan presiden,” jelasnya.