Kerjasama ASEAN Plus Three sebagai Pilar Keamanan Regional di Tengah Tantangan
Sedang menempuh pendidikan S1 jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Sriwijaya tahun ke 3
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari jovita putri noveni tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perdagangan Manusia dan Kejahatan Siber
PerbesarJovita Putri Noveni, Universitas Sriwijaya
Pendahuluan
Di balik citra Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, terdapat ancaman gelap yang kian mencemaskan: perdagangan manusia dan kejahatan siber. Laporan UNODC (2023) menyebut Asia Tenggara sebagai salah satu pusat utama perdagangan manusia global, dengan ribuan korban setiap tahunnya, terutama perempuan dan anak. Di sisi lain, serangan siber meningkat drastis menurut laporan Kaspersky (2024) menempatkan Indonesia dan Vietnam di jajaran lima besar negara dengan tingkat ancaman siber tertinggi di Asia Pasifik.
Di tengah realitas ini, kerjasama ASEAN Plus Three (APT) yang mencakup ASEAN bersama Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan muncul sebagai salah satu pilar penting dalam mengelola tantangan keamanan non-tradisional. Opini ini berpendapat bahwa APT memainkan tiga peran strategis: pertama, memperkuat kapasitas kolektif melawan perdagangan manusia; kedua, membangun ketahanan digital menghadapi kejahatan siber; dan ketiga, memperkokoh sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik global.
Argumentasi
Isu perdagangan manusia bukan hal baru di Asia Tenggara, namun intensitasnya meningkat pasca pandemi COVID-19. Kriminal memanfaatkan kerentanan ekonomi untuk merekrut korban. Menurut laporan UNODC Human Trafficking in Southeast Asia (2023), jalur utama perdagangan manusia menghubungkan Myanmar, Laos, dan Kamboja ke pasar gelap tenaga kerja di Asia Timur.
ASEAN Plus Three menjadi platform krusial untuk menangani masalah ini. Dalam APT Ministerial Meeting on Transnational Crime (2024), negara-negara anggota sepakat memperkuat kerja sama lintas batas, termasuk melalui berbagi data korban dan mekanisme hukum yang seragam. Menurut Ely Ratner (Brookings, 2023), “regional cooperation is indispensable to tackling transnational organized crimes that transcend state borders.” Dengan kata lain, tanpa APT, upaya masing-masing negara akan terfragmentasi dan tidak efektif.
Indonesia, misalnya, pada 2023 berhasil membongkar sindikat online scam di Batam yang melibatkan ratusan pekerja migran ilegal dari Asia Timur. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan manusia kini terhubung dengan kejahatan digital, sehingga hanya bisa ditangani dengan kolaborasi lintas negara.
Jika perdagangan manusia adalah luka lama, maka kejahatan siber adalah ancaman baru yang kian menakutkan. Serangan ransomware pada sektor kesehatan di Singapura (2023), peretasan data finansial di Thailand, hingga serangan phishing besar-besaran di Filipina menunjukkan betapa rapuhnya infrastruktur digital ASEAN.
APT menyediakan mekanisme koordinasi digital. Jepang, dengan pengalaman teknologi canggih, menawarkan pelatihan keamanan siber kepada negara-negara ASEAN. Korea Selatan menginisiasi APT Cybersecurity Forum yang fokus pada berbagi intelijen ancaman dan standar keamanan digital. Cina, meskipun kadang dianggap sebagai sumber ancaman, tetap terlibat aktif melalui pendanaan infrastruktur siber.
Menurut Joseph Nye, “power in the 21st century is not only military or economic, but also the ability to set standards in cyberspace” (Soft Power, 2004). Dalam konteks ini, APT memberi kesempatan bagi ASEAN untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga ikut menetapkan standar regional dalam tata kelola siber.
Di balik isu perdagangan manusia dan kejahatan siber, terdapat dimensi geopolitik. ASEAN selama ini berusaha mempertahankan sentralitasnya di tengah rivalitas AS–Cina. Dengan APT, ASEAN menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pusat arsitektur regional yang inklusif, melibatkan tiga kekuatan besar Asia Timur sekaligus.
Hunter Marston menulis dalam Contemporary Southeast Asia (2022), “ASEAN’s centrality is constantly tested by great power competition, but mini-lateral arrangements like APT provide resilience to its regional role.” Dengan kata lain, APT adalah bukti bahwa ASEAN masih relevan, tidak hanya dalam isu diplomasi politik, tetapi juga dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional.
Perdagangan manusia dan kejahatan siber juga punya potensi mengguncang legitimasi ASEAN jika tidak ditangani. Oleh karena itu, keberhasilan APT dalam isu-isu ini bisa memperkuat citra ASEAN sebagai aktor keamanan regional yang adaptif.
Tentu saja, ada tantangan besar dalam APT. Pertama, ketidakseragaman kapasitas antarnegara: Jepang dan Korea Selatan jauh lebih maju dalam teknologi siber dibandingkan Laos atau Myanmar. Kedua, perbedaan kepentingan politik, misalnya ketidakpercayaan sebagian negara terhadap keterlibatan Cina.
Namun, prospek ke depan tetap positif. ASEAN bisa memanfaatkan APT untuk membangun mekanisme regional anti-perdagangan manusia, misalnya pusat data terpadu korban migran ilegal. Dalam bidang siber, APT bisa mengembangkan cyber rapid response team yang membantu negara anggota saat terjadi serangan besar.
Sebagaimana dikatakan Alan Collins (Journal of Strategic Studies, 2023), “regional security today requires layered cooperation, combining bilateral, mini-lateral, and multilateral levels.” Dengan demikian, APT adalah lapisan penting dalam membangun keamanan berlapis bagi Asia Tenggara.
Kesimpulan
Kerja sama ASEAN Plus Three bukan sekadar forum diplomasi, melainkan instrumen strategis untuk menghadapi dua tantangan paling nyata saat ini: perdagangan manusia dan kejahatan siber. Melalui peningkatan kapasitas kolektif, berbagi teknologi, dan koordinasi hukum, APT membuktikan dirinya sebagai pilar keamanan regional.
Di era di mana kejahatan lintas negara semakin kompleks, keamanan tidak lagi bisa didefinisikan hanya dengan tank dan kapal perang. Keamanan hari ini adalah tentang melindungi manusia dari eksploitasi dan melindungi data dari pencurian. Dalam konteks itu, ASEAN Plus Three adalah contoh bahwa solidaritas regional bisa menjadi jawaban atas tantangan global.
Daftar Pustaka
UNODC. (2023). Human Trafficking in Southeast Asia Report. United Nations Office on Drugs and Crime.
Kaspersky. (2024). Cybersecurity Threat Landscape in Asia Pacific. Kaspersky Report.
Brookings Institution. Ratner, E. (2023). Transnational Crime and Regional Cooperation in Asia. Washington D.C.
Nye, Joseph S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.
Marston, Hunter. (2022). “ASEAN’s Myanmar Crisis and Regional Centrality.” Contemporary Southeast Asia, Vol. 44, No. 2.
Collins, Alan. (2023). “Layered Cooperation in Regional Security.” Journal of Strategic Studies, Vol. 46(2).
ISEAS Perspective. Tang, Siew Mun. (2024). “ASEAN’s Defense Cooperation in the Age of Strategic Competition.” ISEAS–Yusof Ishak Institute.