Menilik Ekosistem Mangrove untuk Ketahanan Pesisir

Penulis: Julian Ariza Perdana Putra

Aksi penanaman mangrove di Pantai Baros, Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Kita diberkahi sebuah negara kepulauan yang luar biasa, acapkali disebut dengan surga kecil yang jatuh di muka bumi. Sebagai negara kepulauan terbesar maka pesisir menjadi bagian terpenting untuk membangun bangsa ini sebagai negara kepulauan. Apa maknanya? Potensi kita yang paling besar adalah laut, karena itulah pesisir menjadi bagian yang penting juga menjadi berkah untuk kita semua, sehingga daratan pesisir harus dikelola secara bijaksana supaya dapat berkelanjutan.

Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) total luas mangrove di dunia yaitu sekitar 16,53 juta hektare, sedangkan Indonesia memiliki sekitar 3,31 juta hektare mangrove yang artinya 20% sebagian dari mangrove dunia berada di Indonesia. Namun pada tahun 2019 tercatat lahan kritis mangrove mencapai 637.624 hektare. Upaya strategi percepatan rehabilitasi mangrove telah dicanangkan serta berusaha untuk diimplementasikan oleh beberapa stakeholders termasuk juga Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, tetapi kita semua perlu untuk turut mengambil peran dalam mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan rehabilitasi mangrove supaya tujuan dari penetapan kebijakan tersebut dapat tercapai.

Pada Januari 2022 Badan Restorasi Gambut menyebutkan bahwa capaian rehabilitasi tahun pertama di 2021 tercatat hanya seluas 29.500 hektare di 9 provinsi yang menjadi lokasi prioritas dan 3.500 hektare di lokasi tambahan. Artinya, total luasan tersebut baru 5,5% dari keseluruhan target rehabilitasi mangrove sampai dengan 2024.

Untuk itu, jika pemerintah serius dalam upaya merehabilitasi hutan mangrove, maka pemerintah dapat segera mengevaluasi dan mencabut berbagai izin proyek yang merusak mangrove, juga mencabut peraturan perundangan dan kebijakan yang mempercepat kerusakan mangrove di Indonesia.

Kemudian, sebagai suatu bentuk ketahanan negara kepulauan, pesisir yang ekosistem utamanya adalah mangrove, maka mangrove harus dijadikan semacam sempadan atau istilahnya yaitu green belt.

Sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi untuk pengamanan dan pelestarian pantai yang lebarnya proporsional sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan pantai dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pantai.

Saat ini perubahan fungsi sempadan pantai menjadi lahan tambak dan pemukiman telah mengakibatkan berbagai macam kerusakan seperti rusaknya rumah, rusaknya jalan, mengakibatkan terjadinya banjir dan penurunan jumlah produksi penangkapan ikan. Padahal sebenarnya dengan adanya sempadan pantai dapat memberikan manfaat yang luar biasa, oleh karena itu sangat diperlukan kebijakan pemerintah dalam mengatur tata ruang atau zonasi di wilayah pesisir dengan menetapkan pengaturan tentang batas sempadan pantai.

Walaupun sempadan pantai atau jalur hijau bagi hutan mangrove telah ditetapkan sejak tahun 1975, tetapi penerapannya di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pembangunan di wilayah pesisir tetap berjalan tanpa mengindahkan rencana tata ruang atau rencana zonasi yang sudah ditetapkan.

Terdapat 2 manfaat penting sempadan pantai, yaitu secara sosial ekologi dan sosial ekonomi. Pertama secara sosial ekologi, sabuk hijau mangrove dapat berfungsi sebagai pelindung pesisir, jadi secara sederhananya jika mangrove mampu tumbuh dengan baik, maka tidak akan terjadi abrasi dan tidak akan terjadi penyempitan daratan bahkan yang dapat terjadi yaitu perluasan daratan. Dapat dilihat bahwa daratan memiliki pengaruh yang besar terhadap semakin berkembangnya industri dalam menekan limbah-limbahnya yang bermuara di lautan, mangrove berkontribusi sebagai penyerap polutan dan perangkap bahan pencemar laut tersebut.

Sebagai negara kepulauan, maka pesisir menjadi sebuah penopang kehidupan baik yang ada di laut maupun di darat. Kehidupan di laut 80% sumberdaya ikan komersial ditopang oleh ekosistem pesisir yang salah satunya mangrove, sehingga jika mangrove nya bagus, maka ikan bisa didapatkan dengan jumlah yang banyak. Tetapi sebaliknya, jika mangrove rusak maka jangan berharap kita mampu mendapatkan sumber daya laut dengan optimal.

Kaitannya dengan perubahan iklim, secara sosial ekologi peranan mangrove yaitu sebagai penyimpan karbon. Mangrove memiliki kapasitas dalam penyimpanan karbon 3-5 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan hutan hujan tropis dataran tinggi, karena selain oleh mangrove itu sendiri, sedimentasi yang terbentuk oleh mangrove juga dapat menyimpan karbon.

Kemudian secara sosial ekonomi, mangrove dapat berperan sebagai penyedia bahan pangan. Sekitar 2.500 jenis sumberdaya ikan yang beragam dapat kita temukan di kawasan mangrove dan bagi masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya ikan, mangrove dapat menyediakan sekitar 680 kg/tahun sumberdaya laut seperti yang sering kita konsumsi yaitu udang, kepiting, dan sebagainya.

Oleh karena itu harus kita upayakan bagaimana caranya agar pemanfaatan mangrove dapat optimal dan tetap mempertimbangkan aspek konservasi, salah satunya yaitu dengan tidak memanfaatkan produk kayunya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menjadikan mangrove sebagai tempat penyedia wisata, mempertahankan mangrove yang baik sebagai prioritas utama zero degradasi dan deforestasi, memulihkan mangrove yang rusak secara integratif termasuk pengembangan model bisnis rehabilitasi atau restorasi mangrove, melakukan berbagai kajian dasar-terapan pengembangan, pengembangan teknik dan tata kelola tambak-mangrove yang produktif dan lestari, serta meningkatkan promosi pemanfaatan mangrove yang berkelanjutan.

Tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah upaya-upaya perbaikan mangrove dapat dilakukan jika kita dapat mendinamisasi semua pemangku kepentingan karena setiap manfaat yang ada tidak dapat berdiri sendiri dan saling berkaitan.

Pengelolaan terpadu berbasis konservasi harus berbasis pentahelix, jadi pengelolaan terpadu adalah harus terpadu antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan juga media. Akademisi berperan menjadi sebuah konseptor, dunia usaha harus bisa menjadi enable yang aktif dan hidup serta penting juga untuk media ikut ambil peran sebagai katalisator.

Kita sudah selayaknya optimis terhadap masa depan bangsa karena telah dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa, namun itu semua harus diiringi dengan pengelolaan yang baik karena niscaya segala usaha jika dilakukan dengan benar, ikhlas, dan untuk masyarakat secara luas maka akan menghasilkan dampak yang baik.