Tantangan Menuju Keadilan HAM Universal

Ilustrasi Hukum. Sumber foto oleh Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/photo/judgement-scale-and-gavel-in-judge-office-5669602/

Pada era globalisasi saat ini, upaya untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia(HAM) sebagai landasan penitng dalam sistem peradilan mengadapi berbagai tantangan yang kompleks. Dalam konsep Hak Asasi Manusia, hak-hak dasar yang mencakup antara lain hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, serta perlindungan dari diskriminasi merupakan landasan moral yang penting dalam komunitas internasional.

Faktanya, masih banyak negara yang belum sepenuhnya menghormati atau secara konsisten menerapkan hak-hak tersebut. Tantangan terbesar terletak terletak pada kesenjangan antara universal dan realisasinya dalam berbagai budaya, sistem politik, dan situasi ekonomi diseluruh dunia. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kemajuan yang signifikan juga telah tercapai dalam upaya pengakuan universal atas HAM.

Organisasi Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) dan organisasi non-pemerintah(NGO) telah memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM dan membangun mekanisme untuk memantau pelanggaran HAM.

Penerapan hukum internasional seperti Deklarasi Universal HAM tahun 1948 an Konvensi Hak Anak tahun 1989 merupakan tonggak bersejarah dalam upaya global untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang.

Perubahan sosial dan teknologi juga berperan penting dalam memperluas ruang gerak HAM. Media sosial dan konektivitas global memungkinkan masyarakat untuk berpartiipasi aktif dalam kampanye advokasi dan meningkatkan tuntutan akan keadilan dan kesetaraan. Misalnya, gerakan #BlackLivesMatter di Amerika Serikat dan gerakan #MeToo diseluruh dunia menunjukkan bagaimana platform digital dapat memobilitasi dukungan publik dan mengubah narasi masyarakat seputar keadilan dan hak-hak individu.

Selain itu, tantangan nyata terhadap reasisasi HAM juga disoroti dalam situasi konflik dan krisis kemanusiaan seperti yang sering terjadi dinegara-negara yang terlibak dalam konflik bersenjata, dimana seringkali mengabaikan standar internasional yang disepakati dan melanggar HAM dengan dalih keamanan nasional dan stabilitas politik.

Pendidikan HAM semakin diintegrasikan kedalam kurikulum global dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi agen perubahan dimasa depan yang dapat mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi internasional dan masyarakat sipil, serta penggunaan teknologi informasi secara bijaksana, kita dapat membangun landasan yang lebih kuat dan mewujudkan keadilan universal dan pengakuan HAM bagi semua orang di seluruh dunia.