MBG di 2026: Nutrisi Anak Indonesia atau Kontroversi Anggaran?
Mahasiswa Aktif di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatra Utara
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Julius Siringoringo tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu janji kampanye utama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mulai diimplementasikan pada 2025. Dengan target 83 juta penerima, terutama anak sekolah dan ibu hamil, MBG dianggarkan Rp 450 triliun dalam APBN 2026—sekitar 15% dari total belanja negara. Program ini bertujuan mengatasi stunting yang masih menjangkiti 21,6% balita Indonesia (SSGBI 2024).
Namun, di tengah defisit anggaran dan kritik publik, muncul pertanyaan besar: apakah MBG merupakan solusi nutrisi revolusioner bagi anak Indonesia, ataukah kontroversi anggaran yang membebani fiskal? Opini saya: MBG berpotensi besar jika dikelola transparan, tapi saat ini lebih condong ke kontroversi karena kurangnya perencanaan matang.
Potensi positif MBG tak terbantahkan. Stunting bukan hanya masalah gizi, tapi penghambat SDM unggul. Data Bank Dunia (2025) memperkirakan stunting rugikan PDB Indonesia hingga 3% per tahun. MBG, dengan menu berbasis pangan lokal seperti tempe, ikan, dan sayur, bisa turunkan angka itu secara masif.
Piloting di 26 provinsi pada 2025 sudah tunjukkan hasil awal: penurunan berat badan kurang di bawah 5% pada 200.000 anak sasaran (Kemkes, Maret 2026). Di Brasil, program Bolsa Família serupa berhasil kurangi kemiskinan gizi 20% dalam lima tahun. Di Indonesia, MBG juga dorong ekonomi lokal melalui koperasi petani dan UMKM katering, ciptakan 5 juta lapangan kerja (estimasi Kemenko Perekonomian). Bagi anak, MBG tingkatkan konsentrasi belajar dan kehadiran sekolah hingga 12%, seperti terlihat di daerah pilot Jawa Barat.
Namun, kontroversi anggaran mendominasi diskursus publik. Anggaran Rp 450 triliun melebihi subsidi BBM era Jokowi, sementara defisit APBN 2026 diproyeksi 2,9% PDB. Kritik dari ekonom seperti Faisal Basri menyebut MBG "boros dan tidak teparget," karena 40% penerima berasal keluarga mampu (data BPS 2025).
Korupsi juga mengintai: laporan awal KPK (Februari 2026) ungkap penyimpangan pengadaan di Sulawesi, mirip kasus bansos sebelumnya. Implementasi tersebar di 500 ribu sekolah memerlukan infrastruktur dapur yang belum siap, sehingga banyak daerah impor makanan jadi—bertentangan dengan semangat pangan lokal. Inflasi pangan naik 0,5% akibat lonjakan permintaan, bebankan petani kecil. Survei LSI (Maret 2026) tunjukkan 58% responden khawatir MBG picu utang negara.
Kontroversi ini diperparah ketidakmerataan. Di Papua dan NTT, distribusi terhambat logistik, sementara Jakarta kebanjiran kuota. Target 83 juta penerima (30% populasi) terlalu ambisius tanpa data base terintegrasi DTKS yang akurat. Tanpa evaluasi berkala, MBG berisiko jadi program populis jangka pendek, bukan investasi jangka panjang.
Solusi ada pada reformasi. Pertama, targeting ulang: prioritaskan 20 juta balita stunting via data real-time AI dari Kemkes. Kedua, transparansi via aplikasi tracking publik seperti e-KTP bansos. Ketiga, kolaborasi swasta: libatkan perusahaan makanan seperti Indofood untuk efisiensi skala. Keempat, anggaran bertahap: mulai Rp 200 triliun 2026, naik bertahap sambil pantau dampak. Jepang sukses dengan model serupa via school lunch subsidi targeted.
Kesimpulannya, MBG di 2026 lebih mirip kontroversi anggaran ketimbang nutrisi anak optimal. Potensinya besar atasi stunting dan dorong ekonomi, tapi eksekusi buruk ciptakan beban fiskal dan risiko korupsi. Pemerintah harus restrukturisasi segera: targeting presisi, transparansi mutlak, dan evaluasi independen. Jika berhasil, MBG jadi legacy emas; jika tidak, hanya jadi beban warisan. Indonesia butuh nutrisi anak, tapi tak boleh dikorbankan fiskal nasional. Waktunya bertindak bijak, bukan sekadar janji manis.