News
·
18 Oktober 2020 14:54

Vaksinasi Pilkada

Konten ini diproduksi oleh Junaidi Fery Efendi
Penyebaran Covid-19 di seluruh dunia telah menimbulkan permasalahan serius terhadap kondisi sosial, politik, dan ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara berhasil mengatasi penyebaran Covid-19 dengan baik. Beberapa lainnya gagal dalam menghentikan penyebaran Covid-19.
ADVERTISEMENT
Secara tidak langsung, pandemi Covid-19 telah memperlihatkan wajah para pemimpin kepala negara yang dalam menjalankan sistem pemerintahan semasa pandemi. Tak terkecuali Indonesia dengan tingkat penyebarannya semakin meningkat. Banyak para pakar yang mengganggap bahwa Indonesia tidak begitu serius dalam menangani pandemi ini.
Negara harusnya menggunakan kekuatan politik secara mutlak untuk mengontrol segala kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19. Dalam pandangan ekonomi politik, kapabilitas dari ahli kesehatan dianggap tidak berharga daripada kepentingan elit politik dan ekonomi yang mendominasi sistem pemerintahan di Indonesia.
Berbagai macam kebijakan lebih diprioritaskan dan berkiblat pada kepentingan kelompok elit yang berkuasa. Pemerintah dalam hal ini mengabaikan faktor penting dalam situasi pandemi yaitu Kesehatan. Kesehatan masyarakat harus menjadi kiblat dalam menentukan kebijakan dimasa pandemi ini.
ADVERTISEMENT
Pemerintah dalam konteks ini lebih mementingkan pelaksaan pilkada yang justru mendatangkan kerumunan massa mulai dari proses pencalonan sampai kepada proses pemilihan. Banyak kejadian ketika melakukan kampanye yang mendatangkan orang banyak tanpa bisa dihindari oleh para calon.
Setidaknya pemerintah harus mampu mengedepankan proses penanganan Covid-19 sampai tuntas dari pada memaksakan pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi ini. Tentu rakyatlah yang nantinya akan menanggung segala resiko yang ada.
Pakar Epidemologi vs Pilkada
Berbeda dengan negara lain seperti Amerika serikat yang melakukan perubahan metode pemilihan presiden dengan menggunakan system layanan portal (mail-in votes) yang tidak mengharuskan pemilih untuk datang langsung ketempat pemilihan. Sehingga diharapkan tidak ada kerumuman dalam proses pemilihan.
Selandia Baru resmi menunda pemilihan umum dikarenakan munculnya kasus baru Covid-19. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang tetap akan melaksanakan Pilkada meskipun para penyelenggara ataupun para paslon terpapar Covid-19.
ADVERTISEMENT
Para pakar epidemologi juga menyerukan agar pilkada ini ditunda sampai pandemi ini selesai, Berbagai macam argumentasi secara ilmiah dipaparkan namun pemerintah tetap bertekad pelaksanaan pilkada dilanjutkan dengan menerapkan protokol kesehatan. seolah kepakaran kalah dengan kepentingan politik hari ini.
Terpaparnya para penyelenggara dan paslon dikarenakan belum adanya inovasi signifikan mulai dari proses awal penyelenggaran yang terkesan sama saja baik adanya pandemi maupun tidak adanya pandemi. Tetap dilakukan dengan cara tatap muka dan hanya sekedar jaga jarak saja.
Belum adanya terobosan nyata yang ada hanya sekedar peringatan tidak boleh berkerumun dan memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana nantinya dengan proses pemilihan, apakah sama dilakukan dengan model pemilihan langsung kelokasi. Dan apabila ini terjadi maka penyelenggara pemilu merupakan orang yang paling rentan terpapar ovid-19.
ADVERTISEMENT
Maka pemerintah harus bijak dalam menyikapi pelaksanaan pilkada apabila tetap maka perlu inovasi nyata dalam proses awal sampai akhir. Apabila ditunda maka harus ada kebijakan yang diterbitkan.
Menanti Vaksinasi
Salah satu Langkah yang sedang disiapkan ditengah gejolak tetap terlaksananya Pilkada sesuai ketetapan yaitu tengah bersiap dengan kedatangan vaksin dari beberapa negara. Kedatangan vaksin ini merupakan sebuas Oase ditengah tetap berlangsungnya Pilkada. Meskipun masih banyak orang yang menyangsikan efektifitas dari vaksin tersebut.
Pemerintah hari ini sedang mempercepat proses vaksin yang direncanakan bulan November mendatang, banyak polemik yang muncul terkait jenis vaksin yang akan diberikan, apakah sudah sesuai aturan ilmiah untuk diberikan kepada masyarakat atau hanya keinginan pemerintah saja.
ADVERTISEMENT
Banyak orang beranggapan bahwa vaksinasi ini untuk meredakan gejolak penolakan pilkada ditengah pandemi, Dengan percepatan vaksinasi setidaknya menjawab pesrsoalan pilkada ditengah pandemi yang dikhawatirkan oleh para tokoh. Meskipun banyak pakar yang merasa janggal akan proses vaksinasi ini.
Vaksinasi ini terkesan tergesa-gesa, padahal vaksin ini adalah solusi jangka pangjang bukan jangka pendek. Terlepas dari hal ini ada usaha yang dilakukan pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Namun yang menjadi pertanyaan apakah memang untuk masyarakat terbebas dari virus ini atau ada agenda besar yaitu Pilkada.
Ditengah asumsi yang berkembang tentang pilkada dan vaksin semoga saja ada niat yang tulus dari pemerintah, untuk segera menyelesaikan pandemi ini agar masyarkat terbebas dari pandemi Covid-19, bukan vakinasi pilkada agar agenda pemerintah tetap berjalan dan abai terhadap kesehatan rakyatnya.
ADVERTISEMENT