Pemerintah Alokasikan APBN Rp 3 Triliun untuk Dana Penanganan Bencana Alam

com-Sri Mulyani Foto: dok. kemdikbud.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap strategi yang dilakukan pemerintah untuk menangani bencana alam di tanah air. Mengingat risiko bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, pemerintah menyiapkan dana cadangan bencana sebagai bentuk persiapan.

“Kita memiliki risiko bencana cukup tinggi dan tidak dapat diprediksi. Terjadinya bencana sendiri menimbulkan dampak kerugian tidak hanya dari sisi kemanusiaan, namun juga perekonomian,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam unggahan Instagram @smindrawati, Selasa (1/3/2022).

Menurutnya perlu ada penanggulangan bencana yang komprehensif terutama dari segi pendanaan. Untuk itu, setiap tahun ada alokasi Dana Siap Pakai dari APBN untuk kebutuhan tanggap darurat saat terjadi bencana alam.

Di tahun 2021 misalnya dari dana APBN tersebut mencapai Rp 3,9 triliun. Selain itu, sepanjang 2015-2016 APBN juga mendanai hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai RP 9,71 triliun ke 387 Pemerintah Daerah.

“Tahun lalu pemerintah menyiapkan langkah terobosan dengan penyiapan Pooling Fund Bencana (PFB) sebagai sentral strategi pendanaan risiko bencana,” imbuhnya.

Adapun sumber dana PFB sendiri dicadangkan dari APBN, APBD, dan sumber resmi lain agar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dapat lebih optimal.

Sri juga menerangkan, berdasarkan perhitungan World Bank setiap USD 1 PFB yang terpakai untuk mengurangi risiko bencana, dapat menghemat biaya penanggulangan bencana mencapai USD 4-7.

Di tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 3 triliun dari APBN untuk PFB yang akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, strategi persiapan lainnya yaitu fasilitas pinjaman siaga dari ADB sebesar USD 500 juta, serta asuransi BMN dan asuransi pertanian

Tentunya hal ini hanya bisa dicapai jika terjalin kerja sama yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pihak terkait. Sehingga Indonesia dapat segera pulih dan bangkit kembali ketika menghadapi tantangan bencana alam.

“Kami harap agar Pemerintah Daerah semakin aktif berpartisipasi dalam pendanaan dan penanganan bencana ini. No one is safe until everyone is safe,” tutupnya.