Konten dari Pengguna

Rusia Tak Mau Patuhi Batas Harga Minyak dari Negara G7

Kabar Bisnis
Segala informasi soal bisnis, mulai rumor pasar hingga kabar terbaru dunia bisnis.
5 Desember 2022 17:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Kabar Bisnis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pabrik penyulingan minyak Rosneft di kota Gubkinsky di Siberia barat, Rusia pada 2 Juni 2006. Foto: Delphine Thouvenot/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Pabrik penyulingan minyak Rosneft di kota Gubkinsky di Siberia barat, Rusia pada 2 Juni 2006. Foto: Delphine Thouvenot/AFP
ADVERTISEMENT
Rusia enggan mengikuti batas harga untuk minyak lintas laut yang mulai berlaku Senin (5/12). Pihak Barat meyakini dengan cara ini maka Rusia akan mengalami keterbatasan biaya untuk mendanai perangnya di Ukraina.
ADVERTISEMENT
Diberitakan Reuters, Rusia menolak untuk mematuhi tindakan tersebut meskipun jika harus memangkas produksinya.
Adapun batasan harga yang akan diberlakukan oleh negara G7, Uni Eropa dan Australia, muncul di atas embargo UE atas impor minyak mentah Rusia melalui laut dan janji serupa oleh Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Inggris. Ini memungkinkan pengiriman minyak Rusia ke negara pihak ketiga menggunakan kapal tanker G7 dan UE, perusahaan asuransi dan lembaga kredit, hanya jika kargo dibeli pada batas harga atau bahkan di bawahnya.
Rusia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima batasan tersebut dan tidak akan menjual minyak yang tunduk pada pembatasan tersebut, bahkan jika harus memangkas produksi.
Namun, dengan batas harga yang ditetapkan pada USD 60 per barel, tidak jauh di bawah level USD 67 yang ditutup pada hari Jumat (2/12), negara-negara UE dan G7 memperkirakan Rusia masih akan memiliki insentif untuk terus menjual minyak pada harga tersebut, sambil menerima keuntungan yang lebih kecil.
ADVERTISEMENT
"Tinjauan ini harus mempertimbangkan keefektifan tindakan, penerapannya, kepatuhan dan keselarasan internasional, dampak potensial pada anggota dan mitra koalisi, dan perkembangan pasar," kata Komisi Eropa dalam sebuah pernyataan.